Jika pemerintah masih menganggap guru honor sebagai penopang pendidikan di masa kini, naikkan saja fungsional untuk mereka sampai batas 500 ribu atau lebih perbulan.
Berani melakukan ini?
Katanya kas negara tidak cukup. Katanya guru honor tidak berkompetensi tinggi. Katanya guru honor tidak mendapatkan tempat di jajaran terpenting pemerintah ini. Soal kompetensi tinggi saat ini, guru honor bisa dikatakan lebih maju selangkah dalam mengajar. Guru honor bisa mengoperasikan komputer dengan baik, membuat slideshow untuk dipresentasi di depan siswa dengan menarik, menguasai metode dan model pembelajaran terbarukan, dan isu-isu lain yang tidak dimiliki oleh guru bersertifikat sertifikasi sekalipun.
Kenapa harus dinaikkan fungsional untuk guru honor? Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bisa saja guru honor hanya dapat fungsional saja tetapi tidak sempat diangkat menjadi pegawai. Jasa apa yang mampu diberikan pemerintah untuk mereka ini? Apabila melihat ke lapangan, guru honor tetap sama dengan guru pegawai. Tugas dan tanggung jawab sama. Lelah yang sama. Gaji tiap bulan yang tak ada.
Baru sekarang guru turun ke jalan untuk minta diangkat jadi pegawai. Dahulu, atau tidak usah mengambil perkara yang lalu. Di daerah pedalaman, guru honor hanya mengajar saja, mengurus berkas-berkas yang diminta berulang kali, mengais rejeki di tempat lain. Semua mereka lakukan untuk menyambung hidup. Namun pemerintah masih menutup mata perkara ini karena dianggap masih banyak guru pegawai. Data di dinas terkait boleh-boleh saja penuh, namun fakta di lapangan masih banyak sekali guru honor yang mengajar tanpa pamrih.
Miris sekali memang, namun guru honor tidak pernah diPHK atau dipecat. Tanpa bayaran pun guru honor tetap mengajar di sekolah. Keluar atau tidak fungsional untuk mereka hanya mampur berujar, “Belum rejeki!”
Suara hati dari ratusan ribu guru honor di negeri ini, siapa yang tahu?
