Namun sangat disayangkan bagaimana masyarakat kita di kampung yang notabenenya rata-rata dilahirkan dari keluarga petani dan memiliki lahan, lebih memilih untuk mencari penghasilan pada sektor lain, sehingga melupakan pertanian sebagai budaya yang pernah eksis di masyarakat kita sejak dulu. Salah satunya disebabkan kurangnya perhatian pemerintah akan kesejahteraan petani kita. Maka tidak bisa disalahkan jika banyak petani kita menjual sawah mereka untuk mencari penghasilan pada sektor lainnya, lalu lahan produktif tersebut banyak dijadikan Hunian atau industri, pertokoan yang lebih menguntungkan bagi pemilik modal. Hal ini kerap terjadi di wilayah perkotaan dan sekarang sudah mulai merambah juga ke wilayah pedesaan, di mana ketika masyarakat kita yang merantau ke luar Negeri ketika kembali ke kampung halaman lebih memilih membangun rumah di areal persawahan warisan mereka, atau bagi yang tidak memiliki lahan pastinya akan membeli lahan persawahan untuk membangun rumah.
Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung petani kita terjadi juga pada pemenuhan kebutuhan pertanian, seperti bibit, obat-obatan, atau pupuk yang katanya tersubsidi namun tetap saja petani kita lebih dahulu meminjam uang untuk mendapatkannya, karena mau tidak mau sudah kepalang tanggung jika tidak dipupuk, tanaman mereka akan mejadi lebih buruk lagi, maka jadilah pupuk ini membuat ketergantungan petani kita. Belum lagi tidak ada regulasi tentang standar harga jual hasil panen petani, sehingga para pengumpul/tengkulak semena-mena mematok harga. Tak salah petani kita lebih memilih menjual hasil panen kepada para pengumpul yang lebih cepat untuk diuangkan dari pada menunggu lama dan ditakutkan hasil panen mereka akan rusak jika didiamkan lebih lama. Ini berdampak karena tidak adanya peran lembaga pemerintah untuk memberdayakan petani melalui hasil panen tersebut.
Pertanian dan Mimpi Kedaulatan Pangan
Mimpi tentang kedaulatan pangan yang digaung-gaungkan pemerintah seolah hanyalah celoteh tak bermakna jika dikaitkan dengan minimnya kesejahteraan petani kita. Bagaimana bisa kita akan membangun kedaulatan pangan sementara lahan-lahan produktif lebih banyak diambil alih menjadi hunian atau areal pertokoan, Â sementara tenaga-tenaga produktif kita lebih memilih sektor lain untuk mencari penghasilan, seperti menjadi TKI atau buruh-buruh lainnya. Begitu juga petani kita tidak akan bertahan menggarap lahan mereka jika untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah minus, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sawah mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, dukungan dan pembinaan dari pemerintah sangat dibutuhkan jika memang visi untuk kedaulatan pangan itu masih segar diingatan para pejabat pembuat kebijakan untuk mewujudkannya.
Dukungan pemerintah bisa diberikan melalui pemenuhan kebutuhan petani kita seperti bibit unggul, obat-obatan yang memadai, pupuk yang benar-benar disubsidi dan tidak menyulitkan petani kita untuk mendapatkannya. Dari segi pembinaan pemerintah kita bisa menerjunkan tenaga-tenaga ahli yang diwadahi oleh dinas pertanian masing-masing daerah bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi yang mencetak sarjana-sarjana pertanian agar mengamalkan ilmunya untuk ambil peran dalam membimbing petani kita. Itu juga salah satu jalan dalam memberdayakan sarjana-sarjana muda kita, agar tidak ada lagi yang mengeluh karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian dan tidak harus bekerja di perkantoran, Â sehingga banyak dari mereka yang berpotensi, malah lebih memilih sektor lain dari pada bergelut di pertanian, semisal menjadi saless marketing, Debt Collector, atau karyawan pada perusahaan-perusahaan finance lainnya.
Lalu dari segi pemertahanan lahan produktif, jika tidak memungkinkan untuk membuka lahan pertanian baru, maka dimungkinkan pula untuk mengeluarkan regulasi agar tidak semena-menanya pemilik modal dalam mengambil alih lahan produktif untuk dijadikan bisnis properti, atau menganjurkan para pemilik lahan diberikan insentif/bantuan yang memadai untuk mengelola lahan pertanian mereka demi meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen petani kita. Sedangkan dari segi pengelolaan hasil panen, pihak pemerintah melalui BULOG juga harus berperan aktif dalam mengatur pengelolaan hasil panen petani kita. Mulai dari pembelian dengan harga standar, distribusi yang tepat pada pengolah hasil panen.
Dengan begitu diharapkan kemandirian pangan negara akan tercipta dengan diberdayakannya petani kita secara memadai, terutama perhatian atas kesejahteraan mereka. Maka kedaulatan pangan yang digadang-gadangkan bisa terwujud secara massif di samping mengukuhkan negara kita berdaulat di sektor agraris. Tidak menutup kemungkinan jika negara kita surplus pangan, export untuk negara-negara tetangga memberikan dampak positif bahwa negara kita selangkah lebih meningkat dalam memberdayakan sumber daya alam kita khususnya di sektor agraris.
Jika hal itu bisa terwujud, tidak menutup kemungkinan slogan "Back to Nature" bukan hanya sekedar jargon tak bermakna, tetapi benar-benar sebagai langkah awal untuk mereview kembali bagaiamana bahagianya dahulu ketika alam kita masih segar dan menjadi media pembelajaran yang cukup baik, khususnya dalam pemberdayaan sumber daya alam yang produktif sebagai bekal untuk kelangsungan hidup masyarakat kita. Pemberdayaan lahan pertanian dan yang bergelut di dalamnya sepertinya cukup efektif untuk terwujudnya masyarakat agraris, sehingga angka penurunan jumlah petani kita tidak lagi significant, bahkan dimungkinkan untuk bertambah jumlah.
