Proyek Kebanggaan Jokowi yang Dipaksakan

Proyek infrastruktur Light Rail Transit (LRT) sebagai salah satu kebanggaan Pemerintahan Jokowi kembali menjadi perbincangan di sosial media dengan #1km500miliar hingga menjadi trendi topik di twitter, pasalnya untuk pembangunan jalur LRT pemerintah mengelontorkan dana yang cukup besar untuk per kilometernya saja yakni 500 miliar.

Berawal dari perbincangan tersebut kita Jusuf Kalla mengetahui mahalnya untuk membangun LRT per KM sehingga dirinya marah sebab anggaran yang digunakan juga cukup besar yaitu 500 miliar per KM, belum lagi pembangunan yang terkesan salah tempat yang dibangun di sebelah jalan tol Jakarta-Cikampek "jangan asal bangun" kata JK dalam dalam pembukaan rapat koordinasi Pimpinan nasional Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden.

Padahal hal tersebut sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Palembang dalam pidatonya "di dunia satu KM 8 Juta Dollar di Indonesia satu KM 40 juta Dollar jadi mark up berapa", coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk satu KM pembangunan LRT tersebut.

Walaupun pada awalnya banyak ditentang oleh kontraktor dan pemerintah yang di katakan tak bersumber, hingga pada akhirnya melalui Wakli Presiden sendirilah  apa yang disampaikan Prabowo adalah benar bahwa ada mark up dalam pembangunan LRT.

Kita ketahui bahwa Prabowo adalah sosok tokoh besar nasional yang tidak akan mengatakan hal-hal yang di bersumber, jika kita hitung pada awal pembangunan LRT 2015 lalu 40 juta Dollar jika di rupiahkan dengan kurs Januari 2015 sekitar Rp. 12.680/USD maka hasilnya Rp. 507 miliar.

Dalam beberapa kesempatan juga Prabowo selalu mengkritik dalam pidatonya yang bersifat peringatan atau kritik yang membangun, tapi seolah pemerintah tidak mendengarkan atau anti kritik terhadap oposisi.

JK juga mempertanyakan siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu? Hayo? Itu pertanyaan JK perlu dijawab.

Apalagi sekarang pemerintah ngebut untuk pembangunan LRT yang harus diselesaikan tepat waktu tanpa melihat kondisi alhasil di beberapa titik proyek LRT ambruk padahal anggarannya yang cukup besar tapi hasilnya kurang memadai atau kurang kokoh.

Hal ini juga harus segara di selesaikan siap dalang di balik mahalnya proyek pembangunan LRT yang menelan biaya 500 miliar per KM dan BPK juga harus turun tangan untuk mengaudit proyek tersebut, jika terjadi penyimpangan atau mark up yang begitu besar diharapkan pihak yang terkait memproses proyek LRT tersebut.

Salam Anak Perbatasan.