Sejatinya, seorang pendidik mengarahkan peserta didik untuk lebih mengeksplorasi aspek afektifnya. Pembinaan mental dan sikap merupakan peran utama seoang pendidik yang harus benar-benar berfungsi dengan baik. Sehingga peserta didik akan tumbuh menjadi manusia yang sadar nilai dan mampu menempatkan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang Agung yang tidak berbuat sesuka hati dan menempatkan nilai dan moral diatas segalanya.
Sarana dan Prasana Pendidikan, tidak berbeda dengan komponen yang telah disebutkan di atas komponen ini juga teramat urgen dalam upaya mengembangkan proses pendidikan. Hal tersebut menyangkut dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik (UU No.20 tahun 2003).
Tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik maka upaya pengembangan pendidikan tidak akan terjadi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terlihat ketika pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh dua tahun yang lalu. berapa banyak Sekolah - sekolah yang hancur dan berapa banyak sarana dan prasarana pendidikan yang hilang dan rusak parah, akibatnya para siswa tidak dapat melaksanakan proses pendidikan sebagaiamana mestinya kalaupun harus dipaksakan mereka hanya bisa bersekolah di tenda - tenda darurat ataupun di gedung-gedung sekolah yang sangat tidak layak. Hasilnya adalah ketika terjadi UAN pada tahun 2006 banyak dari anak - anak Aceh yang tidak lulus pada Ujian Akhir Nasional. Tidak hanya itu Gempa Bumi dan Tsunami Aceh juga berimbas kepada anak - anak Aceh yang kian terganggu mental dan kejiwaannya, diakibatkan stress maupun trauma yang berkepanjangan padahal potensi intelektual, emosionl dan kejiwaan merupakan potensi sarana dan prasarana yang sangat esensi bagi proses proses pendidikan.
komponen tersebut diatas merupakan hal yang sangat asasi bagi kemajuan pendidikan bangsa ini. Ketiganya harus menjadi perhatian Pemerintah jika tetap ingin mengembangkan dunia pendidikan di negara ini. Walaupun harus diakui secar jujur bahwa kian hari dunia pendidikan kita nyaris semakin tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan jelas bagaimana mutu SDM Indonesia yang jauh dari harapan seperti dilaporkan oleh studi UNDP tahun 2000 yang menyatakan bahwa Human Development Indeks (HDI) Indonesia menempati urutan ke 109 dari 174 negara atau data tahun 2001 menempati urutan ke 102 dari 162 negara.
Hal tersebut semakin diperparah dengan tingkat kemiskinan yang semakin mengelembung, kehidupan masyarakat kumuh yang berbaris semeraut dipinggiran sungai malah semakin menngeliat, di beberapa daerah malah terkuak anak-anak balita yang menderita busung lapar, kelaparan terjadi dibeberapa daerah, bahkan beberapap penyakit menular juga bertubi-tubi menyerang Bangsa ini. Masyarakat semakin teperosok jauh kebelakang untuk kemudian meratap sedih terhadap sanak kelurga mereka yang tak berdaya. Alih-alih untuk meyekolahkan anak-anak mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk menghidupi keluarga saja mereka tidak sanggup lagi.
Dan ini lah yang terjadi hari ini, betapa tidak Pendidikan seyogianya menjadi milik seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, malah seperti perjalanan panjang yang tanpa garis finish.
Imperialisme Pendidikan
Pasca Revolusi Francis, Inggris dan Beberapa Negara Eropa, istilah pembaharuan semakin sering terdengar. Istilah semacam Aufklarung, Renessaince, Revolusi bahkan istilah Imperialisme merupakan istilah yang cukup populer di mata Bangsa Barat. Bahkan kata-kata tersebut menjadi simbol pada setiap pergerakan dan aksi-aksi mereka (Baca:Barat). Salah satu istilah yang cukup populer adalah Imperialisme. Istilah imperialisme merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan penjajahan ataupun suatu usaha untuk melakukan penyerangan baik dalam bentuk sosial, budaya, politik, militer, ataupun pendidikan terhadap wilayah yang dianggap sebagau objek lawan. Intinya adalah mempengaruhi, merusak, menjajakan, serta menjajah Negara lain adalah kata kunci imperialisme.
Imperialisme Pendidikan yang terjadi di Negara ini bukanlah barang baru, jauh-jauh hari bentuk penjajahan ini telah berlangsung lama dan rapi. Bangsa ini dihadapkan pada wajah dunia yang harus diikuti dan dituruti. Pendidikan seolah-olah milik mereka yang berkuaasa, pendidikan seolah-olah hanya milik mereka yang berlatar belakang kaya. Hal ini sejalan dengan ungkapan fakih Mnasour "Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, objektif maupun berjarak dengan masyarakat (detachment) seperti anjuran aliran positivisme". (Fakih Mansour, 1999:22).
Besarnya biaya pendidikan dari mulai tingkat Pendidikan Dasar, Menegah sampai Perguruan Tinggi begitu sungguh mengagumkan. Bayangkan saja untuk masuk kesekolah dasar yang cukup ternama orang-orang tua siswa dipungut beberapa rupiah, itu yang terjadi ketika setiap kali tahun ajaran baru dimulai. Begitu juga, Kenaikan biaya Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi) juga tidak main-main. Di privatisasinya beberapa Perguruan Tinggi Terkemuka semakin menjadi momok dan monster yang menyeramkan bagi para Anak-anak Bangsa ini yang hendak mengeyam kejenjang Pendidikan tinggi.
Istilah Privatisasi Perguruan Tinggi merupakan hal yang baru bergulir satu dasarwarsa terakhir ini. Beberapa Perguruan Tinggi ternama, semisal UI, UGM, ITB, UNPAD, USU dan beberapa Perguruan Tinggi ternama lainnya resmi menyatakan siap di Privatisasi, dan berubah statusnya menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), bahkan untuk beberapa jurusan terkemuka semisal, Kedokteran pihak Rektorat dengan berani mematokan sekian ratus Juta untuk dapat diterima jika memang mereka benar-benar dari keluarga berada namun secara kemampuan Kognitif tidak sanggup memasukinya.
