Sebagai catatan, setoran dividen BUMN tahun 2014 diprediksi hanya berkisar Rp 38,5 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 40 triliun. Nilai ini tentu relatif kecil apabila dibandingkan nilai penyertaan modal negara (PMN) yang besar. Selama 2007-2012, nilai PMN sekitar Rp 39,6 triliun dan pada 2012 negara menyatakan kembali modalnya dalam bentuk dana segar yang mencapai Rp 7,6 triliun. Sementara itu, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) di BUMN mencapai Rp 50 triliun.
Ke depan, kita berharap aset dan potensi BUMN dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dikelola secara efisien dan/atau tidak boros agar memberikan nilai tambah yang lebih bagi kemajuan ekonomi nasional. BUMN juga mengelola program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dananya diperkirakan mencapai Rp 25,75 triliun pada 2012. Dana PKBL dapat dijadikan sebagai stimulus untuk membangkitkan geliat ekonomi kecil dan menengah (UMKM).
Di luar itu, dalam bingkai visi kemandirian kiranya perlu dikaji ulang mengenai peran BUMN di sektor pertambangan dan energi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, saat ini pengelolaan SDA masih didominasi investasi luar negeri.
Sangat bijak apabila pemerintah ke depan dapat menemukan formulasi (a.l; dengan renegosiasi) yang jitu agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dapat dikuasai (kembali) negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini penting karena—meminjam Prof Edi Swasono (2014)—nasionalisme harus mengutamakan kepentingan nasional tanpa harus mengabaikan tanggung jawab global.
*Penulis adalah Anggota VII BPK RI dan Lektor Kepala di IPDN.