Sepak terjang Pak Ahok menarik perhatian banyak pihak. Mulai dari masyarakat biasa (yang sehari-harinya tidak mengikuti perkembangan politik dalam negeri – apalagi internasional) ulama, budayawan, musisi, sampai Presiden. Ada yang mendukung sikap dan keberaniannya, dan – sudah pasti – ada yang menolak. Tetapi yang menarik adalah pendapat Bang Iwan Fals.
Meski bukan seorang politisi ulung, pengusaha sukses, atau pengamat politik ternama, pendapat Bang Iwan sangat dinantikan. Terutama para penggemarnya. Apalagi di tengah ribut-ribut seperti yang terjadi belakangan ini. Bisa saja, pandangan Bang Iwan atas sikap Pak Ahok akan meredakan keributan yang mempersoalkan etika seorang pemimpin.
Bagaimana tidak ribut, mereka yang merasa ber-etika memutuskan untuk mengomentari, menasehati dan mengutuk sikap dan cara bicara Pak Ahok. Sementara itu sang gubernur merasa sudah di jalan yang benar karena sesuai dengan konstitusi. Perihal cara bicara dan kata-kata yang dipilih, Pak Ahok mengatakan tak mau terjebak dalam kesantunan palsu : bersikap sopan dan agamis, tetapi sesungguhnya merampok uang rakyat.
Pertanyaannya, pentingkah sikap dan bicara Pak Ahok diperdebatkan atau diributkan? Katanya perlu karena beliau adalah seorang pejabat publik. Tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Pak Ahok? Mungkin dengan tegas, keras (kata banyak orang kasar) dan tak mau kompromi adalah cara komunikasi politik yang dipilih Pak Ahok. Sebab, bisa saja, melunak berarti siap kongkalikong. Lagipula, masyarakat pasti tahu memilih mana yang patut ditiru dan yang tidak patut.
Dalam lagunya yang berjudul Manusia Setengah Dewa, Bang Iwan ‘mengatakan’ masalah moral dan masalah akhlak, biarlah rakyat yang mengurus sendiri. Lebih baik pemimpin mengurus moral dan akhlaknya. Masyarakat (di dalam lagu kata ‘kami’) menginginkan penegakan hukum yang adil dan tak pandang bulu.
Pak Ahok kini melakukan penegakan hukum. Beliau mengaku ingin memberantas korupsi dan menyelesaikan semua masalah jakarta. Bang Iwan mungkin akan berpendapat “Biarlah Pak Ahok melakukan pekerjaannya. Yang penting sesuai konstitusi. Masalah moral dan etika, urus masing-masing”
