Dua persoalan tersebut adalah tingginya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan rendahnya penerimaan pajak.
Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti HIPMI, Bahlil Lahadalia, mengatakan, persoalan fiskal yang selalu mendera adalah subsidi BBM dan pajak.
"Dua hal ini harus diatasi oleh emerintahan baru nanti," ujarnya saat diskusi rutin dengan teman-teman HII daerah di Posko Pemenangannya, Jakarta Selatan (14/8).
Menurut Calon Ketua Umum HIPMI 2014-2017 itu jika dua permasalahan tersebut diperbaiki maka ruang fiskal pemerintahan baru akan besar.
Untuk subsidi BBM, Bahlil menyarankan agar pemerintah menaikkan harga BBM. Apabila kenaikan BBM dilakukan antara Rp 1.500-Rp 2.000 per liter maka akan memberikan ruang fiskal sekitar Rp 150 triliun.
Anggaran Rp 150 triliun tersebut dapat digunakan untuk mendorong perekonomian, baik membangun infrastruktur, perbaiki fasilitas pendidikan ataupun meningkatkan wajib belajar hingga 12 tahun.
" Masih banyak yang bisa dilakukan jika anggaran 150 triliun itu. Infrastruktur bisa kita utamakan dan fasilitas pendidikan," ujar pengusaha nasional asal Papua itu.
Bahlil menambahkan, opsi pemerintah melakukan pembatasan subsidi solar seperti sekarang ini tidak efektif.
Untuk pajak sendiri, pemerintah perlu mengurangi kebocoran pajak yang terjadi. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak perlu dilakukan.
