Pasifik Selatan dan Konsolidasi Kekuatan Berbasis Etno-Linguis

(Mengatifkan kembali ikatan masa lalu lewat Simbol “Kultural dan Historis”)

Sejauh ini memang belum di jadikan sebagai fokus kajian, maupun penerapan strategi deplomatik yang di bangun dan secara intens oleh Indonesia atas kawasan di Pasifik Selatan dalam perspektif Geo-politik. Dulu Pasifik Selatan memang hanya di jadikan sebagai rute destinasi pariwisata karena keidahan alamnya yang memukau, oleh negara-negara maju seperti Amerika mapun Eropa barat yang kerap mengunjungi wilayah Oceania*.

Seperti yang di gambarkan oleh seniman Paul Gaugins, maupun antropologis Margaret Mead (Singh 1978, 367) wilayah pasifik selatan atau juga di sebut Oceania ini sangat tepat sebagai tempat berlibur karena keindahan alamnya dan terkenal memiliki predikat 4S, sun, sand, sea, surf. Namun karena letak posisinya kawasan ini tidak semata di jadikan sebagai surga pariwisata, kawasan ini juga memili arti strategis dalam percaturan politik internasional.

Antara lain karena secara sederhana kawasan Pasifik Selatan merupakan kelanjutan dari Pasifik Utara. Keith Suter (1982, 58). Menyatakan Pasifik Selatan bagian tak terpisahkan dari Pasifik Utara, jika terjadi konforontasi militer di utara yang mengarah perang konvensonal, konforontasi tersebut memungkinankan perembetan keselatan.

Letak geografis pasifik selatan tepat berada di tengah hamparan samudra pasifik atau laut teduh, kata (Teduh) merupakan salah satu circumstance evidence yang tertinggal dalam tahapan kejayaan Nusantara masa lalu. Terminologi Laut Teduh ini sering di gunakan dulu untuk menggambarkan situasi laut yang tenang dan adem di kawasan tersebut.

Sementara sebutan pasifik sendiri dari kata Pasifico adalah bahasa Spenyol yang berarti “Tenang” konon yang pertama menggunakan sebutan tersebut adalah penjelajah Fernando De Magelhaens dari Portugis. Kawasan Pasifik Selatan yang di dalamnya terdapat beberapa negara dan teritori yang terbagi dalam tiga gugus kepulauan utama. Yaitu Melanesia, Micronesia, dan Polynesia. Ini bukan nama negara lebih tepat di sebut ras, atau sebuah wilayah budaya dan kelompok etnografi.

Wilayah budaya adalah istilah yang sering di gunakan para ahli Antropolog untuk menunjukkan sebuah kawasan geografis yang penduduknya memiliki karakteristik serupa, walaupun ada banyak ketidak samaan dan itu bisa di jadikan indikator untuk pembedaan atas masyarakat yang mendiami kawasan tersebut.

Ras Melanesia Sebagai Potensi

Khususnya gugusan kepulauan yang di diami Ras Melanesia (PAPUA, Maluku, Maluku Utara, dan Kawasan kepulauan Pasifik selatan lainya) penting di lihat sebagai kesatuan etno-linguis, historis, dan kultur masalalu. yang pernah terbangun namun hilang terkikis waktu ini lah potensi, kini issu yang sering muncul seperti kecendrungan Etno--Politik Ras lebih di sebabkan oleh faktor Asing.

Dalam kasus Papua mislkan starting awalnya di pakai lah issu pelanggaran Ham berat dengan pendekatan Miletristik Orba di masa Suharto atas perlakuan kekerasan dan bahkan pembunuhan yang di alami masyarakat PAPUA, issu ini kemudian di endors berlahan namun pasti oleh kelompok-kelompok NG`O yang berkepentingan hingga mata internasional pun tergoda.

Dan tanpa di sadari Issu ini di tunggangi kembali oleh AS dan sekutunya yang telah ikut bermain di air keruh guna mengontrol penguasaian SDA yang begitu melimpah di PAPUA, Termasuk yang di perankan oleh Freeport. Namun di lain sisi memberi pembenaran kepada dunia Internasional bahwa telah terjadi pelanggaran Ham berat di PAPUA, kelihaian AS dalam bermain di air keruh atas situasi PAPUA dan lemahnya negara dalam mengontrol teritori berdampak pada.

Munculnya OPM dengan segala fariannya menjadi bukti nyata ketrlibatan AS, belum lagi peran yang di mainkan Unite Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan selalu membawah issu Ham dan ujungnya pun sudah dapat kita duga. sebagai Instrumen yang di pakai untuk menjaga pengaruhnya dalam forum-forum Internasional yang telah di kondisikan sebelumnya oleh AS dan sekutunya. Sekenario ini telah di baca oleh Jakarta namun menjadi rumit dan ketidak berdayanya Negara.

Setelah itu issu ini kembali menguat dan menjadi perhatian buplik setelah Mantan Menkopolhukam yang mulia LBP dalam sebuah statement yang telah menyingung perasaan Ras Melanesia tersebut “Luhut menyatakan agar orang Papua yang terlibat dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) segera meninggalkan Indonesia.” (Jpnn, 29 /Februari/2016).

ULMWP adalah instrumen yang mewakili masyarakat PAPUA menjadi anggota penuh dalam komunitas ras Melanesia (MSG), tentu statement LBP mendapat protes yang keras. namun bisa saja statement LBP hanya mau mengukur resonansi, atas gelobang yang telah di keluarkannya dalam statement tersebut seberapa dasyat kah respon yang di berikan. Dengan Beground seorang militer berpangkat jenderal bintang empat statement tersebut tentu memiliki alasan kuat.

Dan tidak bisa di lihat sebagai sebuah pernyatan yang naif atau bahkan tidak sama sekali di mengertinya, dengan menuai protes keras menjadi alasan lain orang kemudian menganggap LBP tidak mengerti situasi, emosional dan terlalu reaktif. Atas Ras Melanesia yang lagi di mainkan perannya dalam (MSG) seperti ULMWP untuk menguatkan solodaritas dan membangun dukungan atas issu dis-integrasi PAPUA. Ras yang dengan sebaran di Timur Indonesia dari PAPUA, NTT, MALUKU, Maluku Utara. Dengan jumlah jiwa sebesar 11 jutaa bahkan ada yang menyebut 13 juta.

Makin menguatnya issu dis-itegrasi PAPUA yang di perankan oleh ULMWP baik di kanca Nasional seperti di gerakkan oleh OPM sebagai simbol, maupun ULMWP yang menuai empati dunia Internasional seperti dukungan Parlemen Eropa dan dalam komunitas ras Melanesia (MSG) sendiri akan menyita banyak energi bangsa ini kalau tidak segera di atasi, pemerintah Jokowi dalam hal ini sudah mulai mengabil peran tersebut namun belum sepenuhnya melibatkan elemen—elemn penting lainya termasuk Kesultanan Tidore.

Pegelaran yang akan berlangsung di “Provinsi Maluku di percayakan sebagai tempat pegelaran pertemuan daerah indonesia timur yang termasuk dalam rumpun melanesia. Yang di pusatkan di kota Ambon pada september 2016, pegalran tersebut akan di hadiri oleh kedubes dari sejumlah negara di kawasan pasifik selatan dengan alasan kesaamaan entno-linguis dan budaya, sekaligus menjadi awal konsolidasi dan koordinasi antara 5 provinsi di kawasan timur termasuk dalam rumpun melanesia.

Ide kawasan melanesia di Indonesia dengan menggabungkan 5 provinsi berawal dari keinginan Jokowi, yang mengirimkan mantann Menko Polhukam Tedjo Edy untuk bertemu dengan para Gubernur yang sedang mengikuti rakernas APPSI di kota ambon pada 27 februari 2015 silam. Ini seharus menjadi fokus bersama dan momentum penting khususnya rumpun Melanesia.” berita maluku, (16/Agustus/2016)

Kini kalau di perhatikan negara-negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan, di pakai tangannya untuk memukul Indonesia dalam jarak yang cukup dekat. Salah satu yang paling mungkin di lakukan adalah dukungan penuh pada gerakan Disitegrasi PAPUA yang akhirnya menguat kembali, selain itu dukungan tersebut juga datang dari parlemen Eropa. Tentu menjadi kehawatiran tersendiri, namun sejauh ini kalau di perhatikan pendekatan yang di bagun oleh RI pun terbilang terlalu formal.

Pendekatan-pendekatan yang tidak memiliki daya endors kuat selalu di paksakan akan merusak sisitem kekerabatan berbasis Etno-linguis, dan budaya itu sendiri. berbicara masyarakat yang mendiami Papua dan kawasan Pasifik Selatan dalam konteks NKRI tentu tidak terlalu sulit di kosolidir jika Jakarta memberi dorongan penuh pada Kesultanan Tidore dalam satu soal ini. mengerakkan konsolidasi dan menghidupkan kembali ikatan kulitural-historis ini yang perlu di pertimbangkan kemudian.

Mengahadapi naiknya ekskalasi atas issu dis-itegrasi PAPUA, dan atau Menguatnya issu Melanesia hanya dampak ikutan atas kecerobohan atau kebuntuan atas masalah yang di hadapi bangsa PAPUA, lebih karena profokasi AS, dalam memaikan perang asimetris guna penguasaian SDA. Menjadi penting melihat kembali ikatan masa lalu baik kultur maupun historis yang pernah terjalain antara Kesultanan Tidore khususnya dengan kawasan di kepulauan pasifik selatan.

Kesultana Tidore, Relasi Historis-KulturalDi Papua dan Kawasan Pasifik Selatan

Jikalau kita membicarakan kawasan pasifik selatan rasanya tidak mungkin kita abaikan kesultanan Tidore di masa kejayaan Sultan NUKU pada 1700-an, pasca runtuhnya Majapahit abad ke-14, dan kekalahan kerajaan Demak atas Potugis di selat Malaka pada 1521. Tinggal Satu-satunya kerjaan yang masih eksis dan berbasis maritim hanyalah kesultanan Tidore zaman NUKU, satu hal penting ini yang luput dari pandangan Jakarta.

Di masa kesultanan Tidore dengan daerah kekuasannya sampai PAPUA, Seram dan kepulauan-kepulauan di Pasifik Selatan lainya seperti Nuku Hiva, Nuku Alovo, dll. di masa kejayaan Sultan NUKU Ini menjadi penting di jadikan sebagai dasar untuk membertimbangkan apa lagi NUKU pun di angkat sebagai Sultan pertama PAPAU kala itu.

Atas dasar historis tersebut Kesultanan Tidore yang letaknya di Maluku Utara, menjadi faktor penting dalam ketrlibatan aktif membantu melakukan diplomasi politik dalam mengahadapi situasi menguatnya kembali issu Dis-integrasi Papua. yang mengunakan pendekatan Etno-linguis.

Ini akan sangat baik di pakai sebagai cara dan pendekatan diplomasi NKRI dalam menghadapai situasi Politik adu domba ala AS dan sekutunya, relasi historis ini yang sepenuhnya belum di lakukan. Dengan memberi ruang penuh Kesultanan Tidore dalam membangun konsolidasi dan mengaktifkan kembali ikatan historis ini menjadi pertimbangan yang harus di putuskan Jakarta secara bijak.

Pendekatan ini bisa di padukan kemudian apa yang telah di lakukan oleh Pemerintah dengan diplomasi bilateral maupun multilateral baik dalam bentuk kehadiran langsung dalam pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) bertempat di Lautoka, Fiji Negara Kepulauan Salomon pada kamis (16/6) beberapa bulan silam. Atau pegelaran yang akan berlangsung di Kota Ambon pada September nanti Ini akan lebih kuat daya dorongnya.

Belum lagi ikatan kultural yang di gunakan sebagai cara diplomasi NKRI mengunakan Kesultana Tidore, kata NUKU itulah ikatan kultural masalalu yang sering orang lupa. NUKU dalam bahasa Tidore tidak kita temukan dalam pemaknaan sesunguhnya karena itu kata NUKU sendiri bukan sebuah produk dari bahasa Tidore tepatnya. Hingga banyak orang kemudian mengartikan kata NUKU dengan sebutan perkumpulan NUKU.

Lebih jauh ke belakang kata “NUKU” telah lebih dulu ada dan hidup dalam ruang batin masyarakat Pasifik, Sebagai gelar yang telah di nisbatkan masyarakat di kawasan Paifik Selatan atas Sultan ke 27 dari Tidore, Sultan Saidul Jihad Muhammad Almabus Amiruddin Syah Kaicili Paparangan alias Jou Barakati, Alias NUKU. igatan kolektif atas sosok tersebut akan tetap hidup. Dalam mitologi masyarakat Pasifik Selatan khususnya kepulauan NUKU ada keyakinan terhadap seorang Raja di masa lalu menguasai kawasan tersebut hingga ke selat Maluku, yang siring juga di sebutkan sebagai Dewa Laut, atau Raja Penguasa Laut (NUKU).

Pemberian gelar “NUKU” kepada Sultan ke 27 dari Tidore atas masyarakat setempat ini tentu memiliki alasan tersendiri, kemudian Kata NUKU sendiri memang memiliki konotasi kejayan karena itu melekat dengan baik pada ingatan masa lalu kita yang di tunjukan Sultan ke 27 tersebut, betapa hebatnya membangun konsolidasi dan mengerakkan solidaritas hingga kemenagan atas setiap pertempuran yang di lakoninya nyaris tanpa penghalang yang berarti.

Itu artinya tidak ada alasan lagi Jakarta tidak memberi ruang pada Tidore, Sebagai Kesultanan dalam mengambil peran dan momentum melakukan konsoliadasi, membangun kesepahaman, dan mendorong solidaritas sesama di kawasan Pasifik Selatan dengan Indonesia atas dasar ikatan kultural dan historis, karena sejarah adalah ingatan masa lalu yang melekat pada ruang batin setiap orang maka akan selalu hidup.