Ahok Terperangkap Dalam Agenda Politik

Bermula dari pernyataan Panglima TNI yang blak-blakan dengan mengatakan "Ya kan yang diminta demonstrasi kan itu (Ahok tersangka). Polisi sudah bekerja secara profesional. Presiden menyatakan (prosesnya) terbuka, cepat. Ya (mau) apa lagi?". Pernyataan tersebut dikemukakan setelah ditetapkannya Ahok menjadi tersangka menimbulkan asumsi bahwa demonstran kini memiliki instrumen efektif untuk mencapai tujuannya dengan melakukan tekanan politik. Pernyataan tersebut bisa memiliki dua makna bahwa pada akhirnya tekanan politik massa telah membawa hasil nyata tetapi bisa juga bermakna pada tahap kedua para pelapor akan dikalahkan karena tim pembela sudah mengalah pada tahap penyidikan. Namun bagi pihak pelapor dipihak yang menang, secara teoritis suatu kemenangan awal ditingkat penyidikan adalah kemenangan yang setengah-setengah karena itu akan dikawal dan diusahakan kemenangan pada sidang di pengadilan sehingga lengkaplah kemenangan itu. 

Menilik dari karakter demokrasi  banyak yang percaya adagium Vox Populi Vox Dei atau Suara Rakyat Suara Tuhan. Nampak seolah demokrasi digambarkan sebagai proses yang dijalankan oleh mesin kekuatan massa bukan ditentukan oleh banyaknya cendekiawan dalam suatu negara yang menentukan baik tidaknya suatu sistem pemerintahan tetapi ditentukan oleh suara terbanyak yang mengusung suatu gagasan. Sehingga keyakinan terhadap Suara Rakyat Suara Tuhan membawa konsekuensi dalam suatu bentuk sistem pemerintahan demokrasi dimana sistem suara terbanyak sangat ditentukan oleh kepiawaian orator pemimpin.  Pemimpin yang mampu membangkitkan  semangat dan membangun ikatan psikologis atau sentimen dengan massa secara insidental. Sang pemimpin sering membawa slogan-slogan perlawanan besar untuk membakar emosi massa karena lebih mudah dicerna dari pada esensi dari permasalahan itu sendiri.  

Sebagai negara yang berlandaskan hukum sudah semestinya negara memiliki kemampuan mengendalikan gerakan politik yang bermaksud mengaburkan esensi penyelesaian hukum. Berbagai komponen dalam suatu negara bisa digunakan untuk mengawal pemerintahan yang syah diantaranya dengan menggunakan dua pendekatan yaitu deteren dan tindakan pencegahan. Pendekatan deteren lebih menonjolkan pencegahan berupa kekuatan  fisik tetapi bisa juga non-fisik dalam bentuk ancaman verbal terhadap pelanggar keamanan masyarakat. Kemampuan deteren  diperlukan untuk menunjukkan ketegasan penegak hukum dalam menghadapi gejolak sehingga menimbulkan efek psikoligis kepada penentangnya. Apabila kemampuan deteren tidak difungsikan secara optimal maka akan menyebabkan timbulnya gerakan massa yang semakin membesar dan tak terkendali. Dalam hubungan ini pernyataan Panglima bisa menjadi kontra produktif disaat para pemimpin orator sedang mempersiapkan langkah kedua yang semakin menekankan kehendaknya setelah melihat dukungan dari berbagai pihak dan melemahnya pernyataan penegak hukum.   

Kekuatan riil pertahanan keamanan bekerja menjadi kurang efektif menghadapi tekanan politik massa dan tidak terlalu memperhitungkan untuk mengadakan pengamanan total karena dual hal 1. Issue yang sedang ditangani penegak hukum sudah fokus  2. Gerakan massa tidak terindikasi mengarah ke pergantian eksekutif. Namun perhitungan pihak keamanan dapat meleset ketika gerakan massa mengambil ‘bargaining power’ dengan target memenangkan perkara. Ketidak berhasilan menjatuhkan Ahok akan menghasilkan kekecewaan yang melebar ke gerakan mempersoalkan kedudukan eksekutif dengan melakukan tekanan secara terus-menerus. Dalam skenario yang kedua ini setelah Ahok memenangkan perkara di pengadilan akan muncul ketidak puasan massa dan para tokohnya. Lembaga-lembaga ternama  yang sejak awal bersemangat merasa perlu menjaga kewibawaan fatwanya menjadi sumber gejolak tambahan untuk membakar emosi massa yang sudah dilanda kekecewaan.  

Tak ayal lagi tekanan massa yang terus menerus akan berdampak kepada gangguan keamanan dan perekonomian nasional. Dalam keadaan demikian pertahanan keamanan memiliki dua pilihan sulit antara tetap mempertahankan kemenangan perkara Ahok atau ditinjau ulang atau menghadapi risiko menggoyahkan keamanan nasional.  Bilamana pilihan mengarah yang kedua yaitu lebih mempertimbangkan keamanan secara holistik maka kemungkinan akan terjadi peninjauan ulang dengan skenario menjatuhkan sang calon Gubernur dengan pertimbangan daripada hanya ditujukan untuk melindungi seorang individu, keamanan nasional lebih utama. 

Kekuatan politik diperkirakan akan bermain dengan dua sasaran utama antara menjatuhkan Ahok atau menggoyahkan eksekutif karena dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan massa. Meskipun pada saat ini dorongan kearah pergantian eksekutif belum cukup kuat karena masyarakat terpecah dalam menghadapi issue penistaan. Namun demo yang terus- menerus ditambah dengan pernyataan beberapa pihak legislativ yang biasa berkomentar miring terhadap pemerintah cenderung  tidak membantu mendinginkan suasana  dapat membelokkan arah issue penanganan kasus penistaan melampaui tujuan awal demo. Sehingga bisa meringsek ke arah turunnya kepercayaan masyarakat kepada eskekutif dalam menangani kasus yang dianggap tidak dapat membantu memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Pemerintah dapat menahan lajunya demo yang  membahayakan keamanan negara dengan melakukan tindakan pencegahan yaitu dialog dengan berbagai pihak untuk menyadarkan mereka terhadap pentingnya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Kecepatan melakukan pencegahan dengan berbagai sarana dan pendekatan tidak bisa diabaikan untuk menghindari dampak yang lebih luas. Tindakan pencegahan dapat dilakukan berbagai pihak dan sangat relevan dalam keadaan mendesak termasuk dialog lintas agama.