APBN dan Sumbangsihnya bagi NKRI

APBN memiliki fungsi alokasi yang berguna untuk terwujudnya pemerataan pembangunan di tanah air. Fungsi ini sangat berguna mengingat NKRI adalah negara yang tersusun atas beribu-ribu pulau dan oleh karena itu pemerataan pembangunan menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dengan matang. 

Apabila pengalokasian dana APBN benar-benar tersebar secara adil dan merata, pastinya perkembangan perkotaan dan taraf hidup manusia di 34 provinsi akan berkembang beriringan tanpa ada kesenjangan yang berarti. 

Namun kenyataannya pembangunan yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya justru lebih berkonsentrasi pada pembangunan di Pulau Jawa dan beberapa di Pulau Sumatra, sementara wilayah Indonesia Tengah dan Timur hanya sedikit merasakan imbas dari pembangunan. Oleh karena permasalahan tersebut, maka lambat laun APBN berkembang dan kini memiliki fungsi distribusi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Di era pemerintahan presiden Joko Widodo, pengalokasian serta distribusi dana APBN dirasa telah memiliki perkembangan yang begitu pesat, ini dibuktikan dengan terjamahnya Papua oleh proyek pembangunan seperti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jayapura dan Merauke, pembangunan infrastruktur penghubung berupa jembatan gantung di beberapa kabupaten di Papua, dan yang paling terkenal ialah pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 (PON XX).

Selain dua fungsi diatas, fungsi lain dari APBN ialah fungsi stabilisasi. Maksud dari fungsi ini adalah APBN berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi seperti inflasi. Artinya, APBN menjadi instrumen untuk memelihara dan menjaga keseimbangan dari fundamental perekonomian di negara kita. 

Bayangkan jika negara kita tidak didasari oleh APBN dalam perencanaan pendapatan serta pengeluaran negara, maka kemungkinan yang akan terjadi ialah kegiatan perekonomian akan menjadi lebih liberal daripada sekarang. Perekonomian yang liberal serta tidak memiliki kontrol manajemen yang baik akan sangat berpeluang untuk 

mengalami inflasi yang ditandai dengan harga barang serta jasa yang melambung tinggi seperti yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998. Belajar dari pengalaman masa lalu, dimana krisis moneter yang terjadi diakibatkan oleh kurangnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan APBN di era pra-reformasi, maka kemudian dibuatlah APBN dengan fungsi otoritas guna menjadi acuan dari seluruh pendapatan dan belanja negara. 

Disamping itu, transparansi APBN yang dilakukan oleh pemerintah pada era ini sebenarnya memiliki tujuan agar para generasi muda menjadi lebih peka dan dapat menganalisis terhadap permasalahan atau lack (kekurangan) dalam pelaksanaan akuntabilitas negara.

Fungsi yang tak kalah penting juga yaitu fungsi perencanaan yang didalamnya termaktub rencana pengalokasian dana APBN tiap tahunnya. Ini penting karena rencana pembangunan serta pemerataan pembangunan yang diagendakan setiap tahunnya pasti memiliki perubahan. 

Maka dari itu, fungsi perencanaan ini akan menjadikan jelas tentang rencana yang akan diambil oleh pemerintah pada pembangunan di masing-masing tahun. 

Karena jika agenda atau rancangan APBN di setiap tahunnya itu sama, maka dapat dipastikan terdapat error pada penyusunan APBN tersebut. Lalu fungsi terakhir yang dimiliki oleh APBN ialah fungsi regulasi. Fungsi regulasi adalah fungsi yang bertujuan untuk mendorong perekonomian suatu negara dalam jangka panjang dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran rakyat pada saat ini, dan terus berlanjut hingga masa yang akan datang.