SPMI dan Pergulatan Implementasi: Tinjauan Kebijakan Publik

Grindle juga menekankan bahwa keterbatasan resources (sumber daya) merupakan hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan publik. Perguruan tinggi dengan anggaran terbatas sering kali hanya menjalankan kebijakan SPMI sebatas memenuhi persyaratan minimum. Evaluasi mutu internal dilakukan sekadar untuk melengkapi laporan tanpa adanya tindak lanjut yang nyata untuk peningkatan mutu. Hal ini sejalan dengan teori dari Pressman dan Wildavsky (1973) bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik tetap bisa gagal jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai untuk pelaksanaannya.

Sebagai contoh, perguruan tinggi dengan fasilitas teknologi terbatas (resources) akan kesulitan menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis digital. Tanpa platform yang memadai untuk pemantauan dan evaluasi real-time, proses pengendalian mutu menjadi kurang efektif, menghambat peningkatan mutu secara berkelanjutan (kaizen).

Baca juga: SPMI Butuh Kecepatan, Bukan "Slow Respon"

Mampukah SPMI Bertahan?

Implementasi SPMI di perguruan tinggi mencerminkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik tidak selalu mudah diterapkan. Perguruan tinggi menghadapi berbagai pergulatan antara tuntutan kebijakan dan keterbatasan operasional, mulai dari minimnya sumber daya hingga perubahan regulasi yang sering terjadi. Teori Grindle menguraikan bahwa kebijakan publik memerlukan lebih dari sekadar perencanaan yang baik; namun hal lain seperti konteks politik, administrasi, dan komitmen dari pelaksana juga sangat menentukan keberhasilan.

Agar SPMI dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan dukungan (support) yang lebih besar dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang stabil dan bantuan sumber daya. Selain itu, perguruan tinggi perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi internal. Perguruan Tinggi juga harus membangun komitmen di antara dosen serta staf agar kebijakan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan langkah-langkah kongkret tersebut, pergulatan implementasi SPMI dapat diatasi, dan kebijakan ini dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Stay Relevant!

Baca juga: Revolusi Mutu Perguruan Tinggi dan SPMI Digital

Referensi

• Edward III, G.C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
• Grindle, M.S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.
• Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.
• Mazmanian, D.A., & Sabatier, P. (1981). Effective Policy Implementation. Lexington Books.
• Pressman, J.L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland. University of California Press.