Tragedy of Commons atau tragedi kepemilikan bersama menggambarkan situasi di mana sumber daya alam yang bersama-sama dimiliki oleh banyak orang, cenderung dieksploitasi secara berlebihan oleh individu atau kelompok yang hanya memikirkan keuntungan pribadi mengarah pada kerusakan lingkungan tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
Perairan Indonesia menyediakan sumber daya ikan yang penting bagi keberlangsungan hidup jutaan orang. Namun, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan banyak spesies ikan terancam punah dan menurunkan produktivitas perikanan, yang mengancam mata pencaharian nelayan itu sendiri.
Pertama, karena adanya keuntungan finansial yang besar yang dapat diperoleh dari menangkap ikan yang jumlahnya besar. Hal ini menyebabkan banyak nelayan atau perusahaan perikanan yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketersediaan ikan di masa depan.
Kedua, karena kekurangan pengawasan dan regulasi yang memadai, banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi populasi ikan yang ada.
Penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem laut. Jaring yang besar dan memiliki lubang kecil ditebarkan di laut kemudian ditarik oleh dua kapal. Penggunaan pukat harimau dirasa nelayan cukup efektif untuk melakukan penangkapan ikan dalam jumlah yang banyak. Meskipun pukat harimau merupakan metode yang efektif dalam menangkap ikan tetapi penggunaannya dapat menyebabkan kerusakan yang besar terhadap keseimbangan ekosistem laut.
Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan sangat berdampak kepada ekosistem laut tidak hanya membunuh ikan tetapi juga membunuh benih biota laut, berbagai organisme laut, juga merusak terumbu karang sebagai tempat tinggal ikan. Bahan kimia yang terdapat pada pembuatan peledak juga berdampak pada pencemaran air yang berada di laut.
Untuk mengatasi Tragedy of Commons dalam perikanan laut, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan regulasi dalam bidang perikanan laut. Pemerintah juga harus menetapkan kuota penangkapan ikan yang berkelanjutan dan melarang praktek - praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan pukat harimau dan bahan peledak sebagai alat bantu penangkapan ikan. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dalam menangkap ikan di laut.
Nelayan dan perusahaan perikanan harus sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan ikan di masa depan. Mereka harus memperhatikan kuota penangkapan ikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nelayan dan perusahaan perikanan juga harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman ekosistem yang berada di laut serta menjaga habitat bagi spesies lain.
Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian perikanan laut. Dengan menjaga kebersihan pantai dan laut dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menghindari pembuangan sampah rumah tangga dan limbah industri domestik yang dapat mencemari lingkungat laut. Mendukung program - program konservasi lingkungan laut seperti reboisasi mangrove atau program penanaman terumbu karang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H