Pernyataan Mahfud MD terkait usulan Denny Indrayana tentang pendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan banyak kecaman dan keraguan dari berbagai pihak.
Pertama-tama, dalam konteks kepatuhan terhadap hukum, menyatakan bahwa "Presiden terpilihnya sah karena prosedurnya sudah benar, lalu wapresnya karena cacat (prosedur) dianggap tidak bisa dilantik", menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan integritas dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Pernyataan Mahfud MD juga dapat dipandang sebagai mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di MK. Menyatakan bahwa pendiskualifikasi calon wakil presiden adalah "opsi" putusan MK memberikan kesan bahwa opini seorang pejabat negara dapat mempengaruhi proses peradilan, yang seharusnya dilakukan secara independen dan berdasarkan hukum yang berlaku.
Selain itu, menciptakan pandangan bahwa pengangkatan presiden adalah sah sementara pengangkatan wakil presiden bisa dibatalkan berdasarkan "cacat prosedur" memberikan ruang bagi penafsiran yang sewenang-wenang terhadap konstitusi dan hukum. Ini membawa risiko bahwa keputusan MK bisa dipengaruhi oleh pertimbangan politis atau opini tertentu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Komentar Mahfud MD juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas MK sebagai lembaga peradilan yang netral. Ketika seorang pejabat negara, terutama seorang calon wakil presiden, memberikan komentar yang bersifat prejudis terhadap proses peradilan, hal ini dapat mempertanyakan integritas dari lembaga peradilan.
Lebih lanjut, pernyataan Mahfud MD mengenai opsi putusan MK dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan politik di masyarakat. Jika publik percaya bahwa keputusan MK bisa dipengaruhi oleh opini politik atau tekanan eksternal, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan stabilitas politik negara.
Komentar Mahfud MD juga dapat memicu polarisasi dan konflik politik di masyarakat. Ketika seorang pejabat negara memberikan komentar yang kontroversial atau memihak pada salah satu pihak dalam sengketa politik, hal ini dapat memperdalam perpecahan dan konflik di masyarakat. Sebagai pemimpin, seharusnya Mahfud MD bertanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan stabilitas negara, bukan memperkeruh suasana politik dengan komentar yang provokatif.
Terakhir, opini pribadi Mahfud MD tentang opsi putusan MK dapat membawa implikasi yang serius terhadap kredibilitas dan legitimasi lembaga peradilan. Ketika seorang pejabat negara menyampaikan opini yang bersifat prejudis atau mencampuri kewenangan lembaga peradilan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat pada keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk mempertimbangkan dampak dari setiap komentar atau tindakan mereka terhadap proses peradilan dan stabilitas negara secara keseluruhan.
