Evaluasi Legislasi 2020: Praktik Buruk Masih Terjadi

Menurut PSHK, Omnibus Law yang diterapkan pada UU Cipta Kerja justru menambah aturan hukum yang ada bukan justru memangkas sesuai tujuannya, dimana Omnibus Law dalam undang-undang tersebut menghasilkan setidaknya 30 peraturan pelaksana, dengan kata lain tidaklah tepat tujuan.

Metode Omnibus Law harus ditinjau ulang dengan analisa permasalahan yang telah terjadi serta harus dimasukan ketentuan mekanismenya dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahun 2020 ini peran masyarakat dan keterbukaan dalam proses legislasi tidak terpenuhi dengan baik. Kedepan masyarakat harus tetap mengawal secara pasti proses legislasi dengan basis penguatan aspirasi publik secara nyata.

Jalan Ke depan

Berangkat pada pemahaman praktik serta permasalahan proses legislasi di Indonesia tahun 2020 diatas, penulis memberikan setidaknya saran dalam proses legislasi kedepan dengan basis penguatan aspirasi publik. 

Sebagaimana penelusuran penulis diatas praktik legislasi di Indonesia tahun 2020 menunjukan pola pendistorsian aspirasi publik yang dianggap wajar namun justru mengancam jalannya demokrasi. Praktik ini semakin menggerus partisipasi serta kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  

Untuk itu penulis menginisiasi suatu konsep dalam hal proses legislasi dengan mengepankan aspirasi rakyat. Salah satunya yakni penegasan perlu diterapkannya analisis dampak atau Regulatory Impact Agency (RIA) dalam proses legislasi. 

Metode RIA ini menurut Verschuuren dan Van Gestel dilakukan pada tahap awal legislasi karena pilihan-pilihan kebijakan yang relevan masih terbuka untuk didiskusikan secara transparan. 

Metode ini mengharuskan pembuat undang-undang menyediakan data empiris kebutuhan suatu RUU. Artinya mendukung penegakan partisipasi publik untuk diutamakan. Setidaknya metode ini harus dilakukan sebagai evaluasi bahwa proses legislasi 2020 terjadi sebuah pendistorsian aspirasi publik yang berakibat pada lemahnya ketentuan RUU yang disahkan dan dilakukannya Juducial Review di Mahkamah Konstitusi.

Bagas Wahyu Nursanto

Pemerhati Hukum, Kebijakan Publik, terlebih HAM.