Systematic Literature Review: The Impact of The Bureucratic Silo to Citizen Well-being

 

 

 By:

npm

Bagas Purwa Laksana 6072201035@student.unpar.ac.id

6072201035

Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan

 

Abstrak

Publikasi ini menyajikan dampak birokrasi silo terhadap masyarakat, karena masih banyak departemen dan unit yang kurang bekerjasama, sehingga menimbulkan miskomunikasi pada unit pemerintahan, pelayanan yang kurang optimal dan tidak memuaskan oleh pelayan publik, kebijakan yang saling bertabrakan, dan penyerapan sumberdaya yang berlebihan. Kami menggunakan 3 database, yaitu Emerald Insight, Sage Publishing, dan Springer, untuk mendapatkan jurnal yang sesuai dengan menyaring jurnal. Bersamaan dengan mengolah data yang diperoleh, penulis juga menggunakan metode kualitatif dan menggabungkan hasil penelitian utama untuk memberikan fakta yang lebih akurat dan jelas.

Kata Kunci

Silo birokrasi, Kebijakan, Kesejahteraan Warga

Abstract

This publication presents the impact of bureaucratic silos on society, because there are still many departments and units that do not cooperate enough, causing miscommunication in government units, sub-optimal and unsatisfactory services by public servants, policies that collide with each other, and excessive absorption of resources. We use 3 databases, namely Emerald Insight, Sage Publishing, and Springer, to get the appropriate journals by filtering journals. While processing the data obtained, The author use qualitative methods and combines the results of primary research to provide more accurate and clear facts.

Keywords

Bureaucratic Silo, Policy, Citizen Well-being

1. Introduction

 

Birokrasi muncul sebagai metode untuk melaksanakan tugas dan kebijakan yang ada agar dapat berjalan dengan baik. Birokrasi hadir ke dalam dunia pemerintahan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan dan penetapan kebijakan. Menurut Max Weber "suatu organisasi yang terdiri dari staf yang terlatih secara profesional dan memiliki otoritas formal yang diberikan oleh hukum atau peraturan" di bukunya pula Max weber juga memiliki pandangan bahwa birokrasi sebagai bentuk organisasi yang memiliki tugas yang sama untuk kepentingan bersama1. Birokrasi dengan tujuan kerja yang terpisah-pisah dirasa tidak mungkin berjalan dengan baik dan menghasilkan produk dari birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi menjadi elemen pendukung dari adanya birokrasi yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, integrasi juga memberikan tempat dalam suatu keseluruhan suatu birokrasi agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam hal pembauran struktur birokrasi, karena di dalam birokrasi dengan menyatukan elemen-elemen dengan karakter yang berbeda seperti adanya partisipasi aktif dan menjunjung tinggi tanggung jawab di dalam birokrasi, lalu menyatukan rasa toleransi dan juga tingkat solidaritas yang tinggi semua itu diatur klasifikasinya sesuai konsep dan unit maka akan terbentuknya integrasi yang baik dalam birokrasi, menurut seorang ahli sosial Idianto Muin menyampaikan bahwa "Integrasi adalah proses penyesuaian diantara unsur unsur yang berbeda di dalam kehidupan bermasyarakat"2. Elemen-elemen dan konsep dalam birokrasi itulah yang perlu disesuaikan untuk mencapai integrasi dalam birokrasi yang baik.

Bureaucratic Silo

Pelayanan dalam birokrasi tidak selalu berjalan terintegrasi terkhususnya pada sesuatu yang mengelola dan juga memberikan layanan seperti sebuah organisasi atau sistem pelayanan birokrasi yang terdiri dari unit atau departemen yang bisa saja bekerja secara terpisah dan kurang efektif. Bureaucratic Silo bertumpu pada isolasi dan kurangnya komunikasi antara berbagai unit atau departemen birokrasi dalam suatu organisasi atau pemerintah,dimana birokrasi silo dapat mengakibatkan inefisiensi, mengurangi efektivitas, dan menghambat kolaborasi3. Hasil dari kurangnya komunikasi lintas departemen, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dan peran masing-masing departemen, serta kurangnya dorongan untuk bekerja sama secara efektif. Ini menghambat kemampuan birokrasi untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Theoretical Framework.

2.1. Systematic Literature Review (SLR)

2.1.1 Pengertian SLR. Systematic literature review adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain untuk mengevaluasi penelitian pada topik tertentu.

2.1.2 Tujuan SLR. metode penelitian dengan SLR dilakukan untuk mendapatkan identifikasi, evaluasi dan interpretasi hasil penelitian yang tersedia dan terkait dengan pertanyaan penelitian yang dibahas sesuai dengan pembahasan yang diambil oleh peneliti.5 SLR yang digunakan hadir sebagai "cara" bukan sebagai "hasil".

2.2. Dampak Dari Bureaucratic Silo Pada Masyarakat

2.2.1 Penggunaan Systematic Literature Review dilakukan untuk meneliti kajian literatur untuk mengetahui dampak dari bureaucratic silo pada masyarakat. Bergerak dari jawaban teoritis mengenai dampak dari bureaucratic silo dari hasil studi oleh peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa bureaucratic silo menyebabkan:

1. Penyebaran tugas (fragmentasi kebijakan) yang terjadi di bagian pemerintahan akibat unit pemerintahan yang beroperasi secara terpisah dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda tanpa koordinasi yang memadai.6
2. Masyarakat sulit mendapatkan pelayanan publik yang konsisten dan responsif.7
3. Keputusan alokasi sumber daya dapat didasarkan pada kepentingan masing-masing unit daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.8
maka penulis melakukan penelitian pada literatur yang ada untuk menjelaskan apa dampak dari bureaucratic silo pada masyarakat sekaligus berupaya memvalidasi jawaban teoritis berdasarkan temuan yang ada.

3 Methodo.logical Approach: Literature Review.

Metode Penelitian yang kami ambil bergerak dari "Checklist for Systematic Reviews and Research Syntheses" oleh The Joanna Briggs Institute. Dengan meninjau ulang penelitian yang ada pada lingkungan sosial yang didalamnya terdapat birokrasi yang berjalan dan kemudian melihat ada atau tidaknya bureaucratic silo dan dampaknya pada masyarakat didalamnya, studi teoritis dan empiris serta kualitatif dan kuantitatif kami gabungkan agar mendapatkan gambaran tentang situasi yang terjadi agar pada akhirnya hasil temuan dapat menjawab pertanyaan penelitian kami. Penyeleksian artikel yang kami ambil mengikuti syarat ujian tengah semester kemudian menyusun pertanyaan untuk penelitian kami.

3.1.1 Research Question.

Pertanyaan yang mendasari mengapa penelitian dilakukan, disusun agar memberi kejelasan pada topik yang dibahas:
1. Apa dampak bureaucratic silo pada masyarakat?
2. Apa metode penelitian yang digunakan untuk menentukan dampak dari bureaucratic silo pada masyarakat?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dampak bureaucratic silo?

3.1.2 Search Process.

Tahap pencarian untuk mendapatkan sumber yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Proses ini dilakukan dengan pencarian sumber pada alamat situs:
1. Emerald Insight https://www.emerald.com/insight/
2. Sage Publishing https://journals.sagepub.com/
3. Springer https://www.springer.com/gp

3.1.3 Search Criteria.

Penentuan kriteria berdasarkan data yang ditemukan, apakah data tersebut layak atau tidak sebagai sumber data untuk penelitian. Berikut adalah kriteria penentuan data yang layak menjadi sumber data penelitian:
1. Data yang diperoleh memiliki rentang waktu dari 2017 - 2022
2. Data diperoleh dari sumber
- https://www.emerald.com/insight/
- https://journals.sagepub.com/
- https://www.springer.com/gp
3. Data yang digunakan hanya artikel jurnal yang berkaitan dengan dampak bureaucratic silo pada masyarakat

3.1.4 Eligibility Criteria.

Pada tahap ini data yang telah ditemukan akan dievaluasi berdasarkan pertanyaan berikut:
1. Apakah artikel tersebut membahas bureaucratic silo.
2. Apakah artikel tersebut menyatakan dampak bureaucratic silo pada masyarakat.
4. Result & Discussions.

4.1.1 Karakteristik Umum.

Pada review studi literatur yang dilakukan ditemukan kecocokan dari hasil penelitian dengan beberapa ahli baik dalam dampak Bureaucratic Silo itu sendiri ataupun dalam dampak bureaucratic silo pada masyarakat, kemiripan juga ditemukan pada artikel yang didapat karena fokus jawaban atas penelitian yang dilakukan pada masing-masing bidang yang telah dilakukan peneliti lebih tertuju pada jawaban teoritis.

4.1.2 Hasil Data:

screenshot-2023-12-20-204943-6582f1ef12d50f4bd544f766.png

screenshot-2023-12-20-205101-6582f1db12d50f58c27e0c85.png

Setelah penelaahan jurnal dengan Search Criteria dan Eligibility Criteria yang kami lakukan pada 3 database maka ditemukan 4 jurnal dari 2 database yang kami gunakan dan pada database Sagepub tidak ditemukan jurnal yang sesuai dengan eligibility Criteria yang kami tentukan. Berdasarkan jurnal yang kami temukan, kami dapat menjawab Research Question yang mendasari penelitian kami, sebagai berikut:
.
4.1.3 Apa dampak bureaucratic silo pada masyarakat

Tidak adanya komunikasi antar unit pemerintahan dalam pembentukan kebijakan menyebabkan munculnya kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi pendukung dari jawaban teoritis dimana fragmentasi kebijakan akhirnya membentuk unit pemerintahan yang berjalan dengan koordinasi yang minim juga menyebabkan kebijakan yang dibentuk saling bersinggungan, komunikasi yang terhambat terbukti pada jurnal Coordinating government silos: challenges and opportunities dimana pemerintahan Silo di Hong Kong menyebabkan tantangan dimana upaya kebijakan pembuatan jalan trotoar dan pembangunan lintasan kereta api bertabrakan dengan upaya pembangunan bangunan tinggi akibat tidak adanya fokus pekerjaan yang sama.
Orientasi silo yang berfokus pada tiap tugasnya masing-masing sulit menentukan tugas bersama untuk mencapai suatu tujuan, dimana penggunaan sumberdaya yang ada diserap sebanyak mungkin untuk tugas dari unit pemerintahan. Bureaucratic Silo menyebabkan masyarakat sulit berkembang dan bersaing khususnya pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal-hal seperti pemberian subsidi makanan bagi masyarakat yang membutuhkan saja juga menjadi contoh dari hasil Bureaucratic Silo yang menyebabkan fokusnya kebijakan kepada golongan tertentu saja ketimbang menghadirkan kebijakan yang dapat menurunkan harga pangan agar semua orang dapat mengkonsumsi makanan yang sama. Pada jurnal Collaborative approach to public service improvement: the Malaysian experience and lessons membuktikan bagaimana Bureaucratic Silo akhirnya gagal untuk menyerap sumberdaya yang ada dan membagikannya kepada masyarakat secara merata, dimana sektor ekonomi rakyat Malaysia tidak berkembang dan justru menyebabkan masalah baru seperti kemiskinan.

Kasus dalam jurnal yang kami teliti adalah pada When the mountain broke: disaster governance in Sierra Leone mengenai Tata kelola bencana di Sierra Leone Ketika tanah longsor dan banjir besar menghancurkan Freetown kasus ini mencerminkan jawaban teoritis tentang bagaimana masyarakat publik sulit mendapatkan pelayanan yang konsisten dan responsif masyarakat di sierra leone yang seharusnya mendapatkan pelayanan cepat tanggap, akan tetapi terjadi perpecahan internal dalam suatu unit dan departemen yang menjadikan masyarakat menerima pelayanan begitu lambat dan kurang maksimal.

Kasus selanjutnya tentang peninjauan kebijakan inklusi seni di Hong Kong dimana kebijakan yang diantar oleh kementerian kebudayaan seringkali lebih umum dan ditargetkan pada spektrum yang luas dari kelompok yang kurang beruntung secara sosial melalui inisiatif seni partisipatif. kementerian kesehatan terlihat lebih berbasis klinis yang menargetkan pasien terutama dengan penyakit mental terutama melalui intervensi seni dari fungsi "terapeutik", ini menggambarkan jawaban teoritis dimana keputusan alokasi sumber daya dapat didasarkan pada kepentingan masing-masing unit daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, tentang bagaimana salah satu departemen tidak mementingkan masyarakat secara keseluruhan.

4.1.4 Metode penelitian digunakan untuk menentukan dampak dari bureaucratic silo pada masyarakat

screenshot-2023-12-20-205940-6582f38ade948f37735164f2.png

Setelah meninjau methodology yang dilakukan pada tiap artikel kami menemukan dan menyimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam tiap artikel yang kami jadikan tinjauan literatur adalah wawancara & kuesioner.

4.1.5 Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dampak Bureaucratic Silo
Berdasarkan jurnal Coordinating government silos: challenges and opportunities. Pembenahan birokrasi silo secara komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu dilakukan. Dengan menciptakan struktur hirarki birokrasi yang efektif dan efisien terhadap organisasi, sumber daya, prosedur dan juga pengambilan keputusan menjadi solusi agar permasalahan silo dalam birokrasi dapat diatasi dengan berupaya membangun lingkungan layanan publik yang baik dan jujur. Hal-hal tersebut perlu dilakukan jika Bureaucratic Silo tetap ingin digunakan. Peran pegawai negara menjadi krusial dalam berjalannya birokrasi yang membutuhkan koordinasi yang tinggi dan pekerja yang kompeten agar menghasilkan kebijakan yang sesuai.

Melalui peran koordinasi upaya yang dapat dilakukan, menurut jurnal When the mountain broke: disaster governance in Sierra Leone dengan cara meningkatkan pemahaman dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab dan peran lintas departemen, membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan keterampilan kolaborasi. Ini juga dapat membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang alur kerja dan dampak keputusan pada departemen lain. Pendekatan kolaboratif antar lembaga juga menjadi solusi untuk penanganan dampak yang ada, peruntuhan bentuk-bentuk silo dari sebuah unit kerja menjadi solusi bagi Malaysia untuk menyelesaikan penyerapan sumberdaya yang berlebihan akibat Bureaucratic Silo dalam menaikan derajat ekonomi warga negaranya. Bentuk program kerjasama seperti National Blue Ocean Strategy (NBOS) dimana unit pemerintah berkolaborasi untuk menangani kekurangan dari unit pemerintah lainnya untuk menciptakan sektor ekonomi yang mampu bersaing dengan negara lain tidak hanya membantu kebutuhan kaum yang memerlukan, berdasarkan jurnal Collaborative approach to public service improvement: the Malaysian experience and lessons.

5. Limitations on research agenda

Kesulitan yang kami alami dalam menyusun SLR adalah artikel pendukung dari topik yang ada pada database pilih lebih banyak menjelaskan secara teoritis dampak Bureaucratic Silo ketimbang dampaknya secara langsung pada masyarakat sebagai contoh. Kesulitan juga ditemukan akibat keterbatasan kami sebagai peneliti dalam pengetahuan menyusun SLR yang baik dan benar serta menentukan artikel yang tepat dan memenuhi eligibility criteria yang ada agar dapat membantu kami membahas topik yang dipilih.

6. Conclusions

Pelayanan publik yang baik dan memuaskan merupakan salah satu ciri dari birokrasi yang maju, akan tetapi masih banyak negara yang pelayanan publiknya mengalami miskomunikasi dan fragmentasi internal. Hal ini didukung oleh fragmentasi mandat (fragmentasi kebijakan) karena berbagai bagian pemerintahan beroperasi secara mandiri, dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda, tanpa koordinasi yang memadai. Masyarakat sulit mendapatkan pelayanan publik yang konsisten dan responsif. Keputusan alokasi sumber daya dapat didasarkan pada kepentingan unit individu daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan penanganan dampak yang ada pada unit pemerintahan dalam merespon Bureaucratic Silo maka bentuk batasan dalam birokrasi juga dapat memberikan keuntungannya sendiri bila ditangani dengan baik. Pendekatan kolaboratif juga menjadi solusi bila Bureaucratic Silo dirasa sudah tidak diperlukan dan pada akhirnya dampak buruk yang ada dapat diatasi.

Reference

Alvin Cheung, Charlotte Yu, Queenie Li, Helen So. (2019). An international review of arts inclusion policies: lessons for Hong Kong. .
Bozeman, B. (1993). A Theory of Goverment "Red Tape" Vol.3 No.3. Oxford: Oxford University Press.
Drucker, P. (1966). The effective Executive . New York: HarperCollins.
Ian Scott & Ting Gong. (2021). Coordinating government silos: challenges and opportunities.
Lynn Jr. L. (2006). Public Management: Old and New. New York: Routledge.
Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews. 43-50.
Muin, I. (2016). Teori dan Metodologi Sosiologi. Jakarta: Rajawali PRess.
Noore Alam Siddiquee & John Antony Xavier. (2020). Collaborative approach to public service improvement: the Malaysian experience and lessons.
Rainey, H. (2021). Understanding and Managing Public Organizations Vol. 6. Hoboken: Wiley.
Samantha Melis & Dorothea Hilhorst. (2020). When the mountain broke: disaster governance in Sierra Leone.
Weber, M. (1922). Economy and Society. Tubingen: Mohr Siebeck.
Williams, L. (n.d.). Public Administration: an Introduction. 125-127.