Belakangan ini publik nasional digemparkan oleh gerakan 2019 ganti presiden yang dimotori sejumlah petinggi partai politik dan afiliasinya. Bermula dari hastag di twiter, gerakan ini muncul ke permukaan melibatkan sejumlah tokoh populer mulai dari kalangan politisi, tokoh agama, hingga musisi. Sebut saja Mardani Ali, Neno Warisman dan Ahmad Dhani sekian dari jumlah tokoh yang secara terbuka menyuarakan ganti presiden. Jabatan yang sampai saat ini resmi diemban oleh Joko Widodo.
Mencuatnya hastag 2019 ganti presiden sebagai trending topic di media sosial, lambat laun memberikan pengaruhnya terhadap opini, terutama di kalangan netizen. Rupanya, desas-desus media sosial tersebut kian konkrit ketika berubah menjadi sebuah gerakan dengan pola tertentu di dunia nyata. Di sinilah inti persoalan yang pada akhirnya memicu polemik, Â perdebatan, hingga memancing keributan di tengah masyarakat menanggapi gerakan tersebut.
Lantas, bagaimanakah status keabsahan "2019 Ganti Presiden" dipandang dari kaca mata politik, demokrasi dan keindonesiaan? Apakah gerakan "2019 Ganti Presiden" merupakan fenomena yang wajar dalam dinamika politik? Atau justru ancaman bagi stabilitas nasional?
Bukan Sekedar Aspirasi
Secara hermeneutis, slogan "2019 Ganti Presiden" mengandung arti jelas yang menafikan kemungkinan adanya penafsiran lain di luar apa yang diajukan teks kalimatnya. Namun yang perlu digaris bawahi, ia muncul dalam ruang politik sehingga dengan sendirinya slogan "2019 Ganti Presiden" mengandung makna yang bersifat politis pula. Artinya, struktur utuh pada teks "2019 ganti presiden" menyampaikan pesan politik yang jelas dan tidak multi tafsir.
Sepintas tak ada yang salah dengan kalimat itu andai terhenti sebatas kalimat saja. karena sejauh itu belum ada yang patut dipersoalkan. Meski mungkin akan ada reaksi tandingan, berupa wacana mempertahankan presiden bersangkutan dan lain sebagainya. Sebagai satu fenomena wajar dalam dunia politik yang demokratis.
Hanya saja, persoalan kemudian muncul ketika slogan "2019 Ganti Presiden" bertransformasi menjadi movement (gerakan). Hal ini membuatnya harus berhadapan dengan kajian seputar demokrasi, berikut instrument yang menjadi acuan aturan mainnya.
Dalam diskursus politik secara umum, pola gerakan 2019 ganti presiden diinisiasi oleh kelompok elit dan tidak mewakili aspirasi rakyat. Artinya, bukan merupakan isu populis berbasis kerakyatan. Gerakan ini pula mengabaikan mekanisme legal demokrasi yang ada di dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, dalam hal ini Indonesia. tipologi gerakan semacam ini cenderung berkarakter oligarki.
Oligarki merupakan istilah politik yang  berasal dari bahasa Yunani "ligon" (sedikit) dan "arkho" (memerintah). Oligarki didefinisakan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Tak jauh berbeda, dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Oligarki didefinisikan sebagai "bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil".
Upaya kelompok oligark ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi, sebagaimana definisi terkenal yang diajukan Abraham Lincoln sebagai: "the government of the people by and for the people". Yaitu, pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Bukan dari segelintir elit (oligark).
Gerakan ini memang masih berproses menuju kekuasaan. Namun mereka mulai mengambil start demi menggiring opini di pilpres 2019, lewat isu besar "ganti presiden" yang mereka usung. Selanjutnya, gerakan ini dideklarasikan secara terbuka pada 6 Mei 2018, sebelum kemudian dipropagandakan dengan luas di kehidupan nyata.
