Literasi Demokrasi di Era Digitalisasi

Setiap negara melaksanakan demokrasi sesuai dengan caranya masing-masing. 

Apa yang dimaksud dengan demokrasi? 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah; atau pemerintahan rakyat bisa juga suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Adapun ciri-ciri negara demokrasi

Demokrasi yang diterapkan di berbagai negara ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menemukan solusi dari masalah yang terjadi. 

Sebuah negara bisa dikatakan menjalankan demokrasi, jika sudah memenuhi ciri-ciri berikut ini : 

1. Memiliki perwakilan rakyat, misalnya di Indonesia terdapat Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan rakyat, sebab demokrasi ini memberikan ruang bagi rakyat berperan aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. 

3. Terdapat hukum yang mengatur oleh sebab itu, hukum tersebut juga harus diciptakan dengan adil bagi rakyat. 

4. Menyelenggarakan pemilihan umum, di negara demokrasi rakyat memegang peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum ini.

5. Terdapat sarana atau media pelaksanaan demokrasi. Contohnya seperti partai politik, penyelenggara pemilihan umum ataupun pengawas pemilihan umum.

Demokrasi mengutamakan kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara berada di tangan rakyat. 

Dengan ini, rakyat semakin aktif berperan dan bertanggung jawab bersama terhadap keutuhan negara terlebih sudah di dudukung juga dalam kecanggihan teknologi digital sehingga, negara dapat terhindar dan meminimalisir dari sistem pemerintahan diktator atau kekuasaan yang mutlak. 

Pada era digital yang serba mudah juga terus berkembang, demokrasi menghadapi tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi telah merubah cara kita berkomunikasi, berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan mengakses informasi.

Sosial media ibarat pedang bermata dua jika digunakan tidak dengan bijak. Terlebih mendekati kontestasi Pilkada serentak 2024 ini. Namun, bersamaan di tengah gemuruh transfornasi globalisasi, demokrasi Indonesia menghadapi ancaman yang tak kalah serius yaitu : Literasi digital dan cakap digital. Nah, dengan pesatnya kemajuan muncul pula risiko disinformasi, polarisasi online, dan ancaman terhadap privasi dan keamanan data. 

Dalam fenomena politik di era sekarang kemajuan teknologi menjadi ujung tombak dalam kampanye di sosial media terlebih bakal calon (paslon). Sudah tentu, akan terus menginfomasikan seluas-luasnya sebagai peserta yang akan bertarung di kontestasi pilkada nanti.

Sumber gambar: Kompas.com

Pentingnya penguatan literasi dalam landscape demokrasi

Karena kita tinggal di Indonesia, penggunaan teknologi digital sangat masif untuk mengolah data pemilih dan merancang strategi kampanye semakin marak. Teknologi ini memungkinkan para politisi untuk mempersonalisasi pesan kampanye, menjangkau pemilih dengan lebih efektif, dan memprediksi hasil pemilu dengan akurasi yang tinggi.

Dalam momentum pilkada serentak 2024, ketergantungan pada berbagai platform digital bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan regulasi yang ketat dalam pengawasan. Apalagi jika disalah gunakan di tangan yang tak bertanggung jawab, sering kali diramaikan dengan tumbuh suburnya berita bohong (hoaks) maupun kampanye terlarang (black campaign). Sosial media bisa dimanipulasi untuk menyebarkan disinformasi dan menciptakan realitas yang terdistorsi.

Kondisi tersebut akan menjadikan ruang digital sangat bias informasi. Karenanya, diperlukan kemampuan literasi digital bagi warga untuk menyaring berbagai informasi yang berkembang.

Indonesia cakap digital 

Transparansi dan akuntabilitas juga krusial dalam memperkuat demokrasi digital. Ini termasuk transparansi dalam penggunaan algoritma, kebijakan moderasi konten, dan bagaimana data pribadi digunakan dan dilindungi.

Penting pula untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan konstruktif di ruang digital. Ini dapat dicapai melalui platform yang dirancang untuk dialog yang sehat dan produktif, serta inisiatif yang mengundang partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, teknologi dapat membantu memperdalam keterlibatan demokratis, bukan menguranginya.

Terakhir, sederhananya sosial media secara signifikan mempengaruhi strategi politik, kampanye, dan opini publik. Maka perlunya, penguatan cakap digital untuk di berbagai sektor terlebih generasi mudanya. Agar lebih arip dan bijak untuk terus mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki, tentunya ke arah yang lebih baik agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.