Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung  MPR / DPR RI akan membahasa penetapan RUU-PSDN yang akan menjadi UU-PSDN. Mengingat akan dilakukannya reses, maka pemerintah dan partai pendukungnya terus melobi dengan keras agar segera disahkan menjadi undang-undang. Sudah 3 tahun berjalan RUU ini masih jalan di tempat, banyaknya revisi dan kritik dari komisi 1 dan para akademisi akan kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada jaman pemerintahan orde baru.
Berbagai unjuk rasa dari kalangan mahasiswa dan organisasi maysarakat yang didukung partai oposisi atau berseberangan dengan pemerintah. Isu wajib militer menjadikan api dalam sekam yang terus ditiup para lawan politik presien Bagus Wicaksana. Bahkan dengan sengaja memojokkan  presiden lewat isu-isu agama untuk menutupi target mereka yang sebenarnya.
Presiden Bagus Wicaksana dengan hati-hati dan bijaksana terus mengikuti perkembangan para lawan politiknya. Berbagai informasi yang disampakian para intelejen di lapangan semakin mengkuhkan semangatnya untuk terus berjuangan menjaga kedaulatan NKRI dari intervensi negara asing. Ia sadar sepenuhnya manuver-manuvernya sudah banyak menyinggung  dan membuat sakit hati para petinggi  yang berkuasa di masa sebelumnya. Sudah cukup banyak dari mereka yang ia jebloskan ke penjara karena keterlibatannya dalam berbagai kejahatan dan korupsi yang merugikan negara.
Maka, dengan meminta dukungan politik dari seluruh anggota parpol pendukungnya, presiden  berharap pengesahan UU-PSDN dapat segera dilakukan. Menteri pertahanan Jenderal TNI (Purn) Robertus panjaitan yang merupakan salah seorang kepercayaan presiden Bagus wicaksana pun terus berusaha maksimal untuk memuluskan RUU-PSDN tersebut.
1 jam lagi  atau pukul 10.00 WIB, sidang paripurna pembahasan RUU-PSDN akan segera di mulai. Tampak beberapa orang anggota DPR RI mulai berdatangan dan melakukan regristarsi kehadirannya. Pemerintah yang diwaklili menteri pertahanan Jenderal TNI (Purn) Robertus panjaitan pun sudah datang menempatkan diri.
Sementara di istana negara sudah berkumpul para petinggi TNI dan Polri disertai menteri terkait yang akan membahas pelaksanaan UU PSDN bersama presdiden Bagus Wicaksana. Dengan gamblang presiden memberikan tekanan yang perlu dilakukan, "Perlu kita semua sadari, dalam perkembangan jaman seperti saat ini, tidak mungkin kita hanya menggantungkan pertahanan  nasional kita kepada TNI dan Polri saja. Kita butuh komponen pendukung yang kan menjadi cadangan pertahanan dan keamanan nasional di era global. Istilah wajib militer yang biasa digunakan negara-negara lain diganti dengan "Bela Negara", yang pada prinsip dasarnya adalah sama."
Setelah menarik napas panjang dan memandang para menteri dan pejabat tinggi lainnya, presiden Bagus Wicaksana pun melanjutnya pidatonya, "Pembangunan di wilayah perbatasan bukan sekedar benteng pertahanan dan pos-pos militer saja. tetapi pembangunan fisik dan ekonomi perlu juga kita dorong, sehingga dapat menghasilkan tambahan devisa bagi negara kita. Saya ingin peningkatan pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah perbatasan , tanpa harus melibatkan aktivitas militer besara-besaran. Untuk itu saya meminta dalam rapat kerja kali ini, kita semua tuntaskan program pokok pembangaun nasional di seluruh wilayah perbatasan NKRI."
"Dihadapan bapak dan ibu sekalian sudah sudah saya siapkan draft sementara berkaitan dengan langkah pelaksanaan RUU-PSDN, yang hari ini rencananya akan di sah-kan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI.  Untuk itu saya minta dengan segera disusun  aturan pelaksaannnya berkaitan dengan bela negara dan pembangunan  pertahanan dan keamannan di wilayah perbatasan kita. Semoga dalam waktu 24 jam sudah dapat ditindaklanjuti bersamaan dengan disahkannya UU-PSDN." lanjut presiden
Dan Suasana rapat kerja kabinet presiden Bagus Wicaksana pun mulai serius dengan berbagai masukan dan gagasan berkaitan dengan pelaksanaan bela negara, dan pembangunnan di berbagai wilayah perbatasan. Terutama erkaitan dengan anggaran dan aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Sementara di barak komando pelaksana khusus, Letkol Inf. Bintang Perkasa sedang melakukan briefing bersama para perwiranya. Mengingat semakin mepetnya waktu persiapan yang diberikan panglima TNI, sehingga segala sesuataunya harus dipersiapakan semaksimal dan secepat mungkin. 2 hari ke depan pasukannya akan segera diberangkatkan menuju perbatasan NTT dengan Timor Leste. Apalagi dalam perintah Presiden Bagus Wicaksana yang disamapaikan beberapa waktu lalu mengingatkan kepadanya agar tidak hanya persiapan tempur saja, tetapi pengetahuan psikologis dan sosial budaya masyarakat menjadi perhatian khusus.
Menuntaskan persoalan perbatasan di seluruh wilayah tapal batas NKRI secara permanen menjadi perintah presiden yang harus dilaksanakan. Waktu 3 tahun tugas komando pelaksana khusus menjadai tanggung jawabnya. Maka, Bintang pun tidak  mau gegabah dalam menjalankan tugas dan perintah sang presiden. Apalagi dalam pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan  secara rahasia, sesuai dengan perintah panglima TNI, agar tidak menimbulkan keributan dengan negara-negara tetangga.
