Salah satu implementasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu adalah koordinasi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Korlantas Polri, dan Jasa Raharja untuk melaksanakan survei bersama Jalur Lebaran (Jaleb).
Saya sendiri pernah terlibat di dalamnya. Sebagai PNS di Kementerian PUPR, saya ikut tim survei Jaleb pada tahun 2011-2014. Biasanya kami berkumpul di Gedung Korlantas Polri. Rapat koordinasi sebentar, lalu survei pun secara resmi dimulai. Tim survei dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok 1 survei meliputi Banten dan Lampung. Kelompok 2 meliputi Jalur Pantura Jawa. Kelompok 3 survei wilayah Selatan Jawa.
Mobil yang dibawa pun harus prima. Tahu sendiri kalau mobil forwarder polisi jalannya cepat. Kalau tidak mahir, bisa-bisa menyerempet motor. Itu yang pernah terjadi saat perwakilan Jasa Raharja memcoba membawa kendaraan. Ia menyerempet pengedara motor yang membawa hasil panen dan ia sempat oleng. Untung saja tidak apa-apa.
Kami juga punya pengalaman lucu, pindah hotel karena hotel tersebut terkenal hotel remang-remang. Nanti apa kata masyarakat melihat polisi menginap di sana. Awanya mau cari yang murah, akhirnya harus pindah hotel.
Satu hal, selama bertahun-tahun kami selalu survei Jaleb di wilayah Jawa plus Lampung. Namun tidak pernah survei di Bali. Padahal Bali termasuk daerah yang diliput media selama Jaleb. Mungkin atasan takut kita di sana bukannya survei malah berlibur, he..he... Memang di Bali juga terjadi peningkatan jumlah kendaraan namun bukan dikarenakan arus mudik tetapi arus libur nasional.
Pernah ada kejadian, kami makan garang asam di daerah Kudus. Setelah makan, perjalanan dilanjutkan. Awalnya konvoi berjalan lancar tapi lama kelamaan mobil forwarder dikemudikan lebih cepat dari biasanya. Mobil yang dibelakang pun menambah kecepatan. Tak lama kemudian mobil forwarder itu langsung menuju pom bensin. Mobil iring-iringan juga ikut masuk ke area pom bensin. Tergesa-gesa polisi tersebut turun dari mobil forwarder sambil memegangi perutnya.
“Maaf, saya sakit perut. Izin sebentar, Komandan.”
Ada-ada saja.
Sesuai Inpres No.3/2004, Kementerian PUPR fokus pada memperbaiki, meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Kementerian PUPR juga mempersiapkan sarana dan fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana alam atau kejadian lain yang mengganggu kelancaran angkutan lebaran.
Kemenhub selain bertugas membentuk tim koordinasi, juga mempersiapkan kebijakan khusus di bidang perhubungan untuk kelancaran dan keselamatan angkutan lebaran.
Seperti rekayasa lalu lintas dan konektivitas jalan antar daerah dan sarana umum macam bandara, pelabuhan, terminal, termasuk jembatan timbang. Ada lelucon, bahwa yang ditimbang di Jembatan timbang bukan truknya tetapi keneknya. Biasanya di tempat ini rawan terjadi kemacetan. Sedangkan Korlantas melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu, dengan kegiatan pre-emtif, preventif, dan represif;
Lagu Bang Toyib menjadi sering dinyanyikan oleh PPK dan Kasatker. Coba ajak mereka karaoke, lagu ini sering menjadi curhatan hati.
Saya jadi ingat kata-kata mantan seorang Dirjen Bina Marga,“Saya kalau survei Jalur Lebaran sudah tahu kalau masuk wilayah Jawa Tengah. Jalan di Pantura Jawa Barat mulus dan saya tertidur. Begitu jalannya mulai bergelombang saya terbangun dan tahu kalau sekarang sudah masuk Jawa Tengah.”
Semua orang yang mendengarkan tertawa, kecuali PPK dan Kasatker Jawa Tengah. Mereka justru salah tingkah.
Coba perhatikan berapa banyak kendaraan besar memiliki muatan sumbu terberat (MST) lebih dari 10 ton. Padahal jalan nasional sendiri dirancang untuk memikul beban MST maksimal 10 ton. Selain itu tanah dasar (yang menjadi pondasi untuk lapisan beton atau aspal di atasnya) memang jarang dilakukan perbaikan. Padahal tanah dasar itu sudah ada sejak jaman Daendels.
Apa bedanya dengan patching (tambal lobang)? Salob itu penambalan yang bersifat sementara. Biasanya lobang dibersihkan dari air dan langsung ditambal. Sedangkan patching, lobang harus benar-benar bersih termasuk kerusakan sekitarnya juga dibersihkan. Penangananya menjadi lebih luas dan berbentuk persegi. Ibaratnya kalau menambal gigi, patching membersihkan lobang-lobang hingga yang paling kecil agar benar-benar bersih.
Lho kok bukan disebut Jalur Pantai Selatan (Pansela)? Jalur Selatan berbeda dengan Jalur Pantai Selatan. Jalur Selatan merupakan Jakarta-Jogja melalui Tol Cikampek-Tol Cipularang-Tol Padaleunyi kemudian berlanjut melintasi Tasikmalaya-Ciamis-Wangon menuju Jogjakarta. Sedangkan jalur Pansela meliputi jalur pantai dari Adipala – Ayah – Pertanahan – Mirit – Yogyakarta hingga menyusuri Pansela Jawa Timur.
Saat ini jalur Pansela sedang dikembangkan. Tujuannya selain untuk mengembangkan obyek pariwisata, juga untuk pemerataan pembangunan. Agar Pansela bisa mengejar ketertinggalannya dari Pantura.
Sedangkan peran Jasa Raharja apakah terkait dengan asuransi? Bisa ya, bisa tidak. Namun pada survei Jaleb lebih pada peranan mengatur rambu-rambu jalan. Rambu yang memenuhi keselamatan jalan biasanya dibagian belakang rambu ada stiker Dishub. Kadang pula ada stiker Dishub dan Jasa Raharja. Itu artinya rambu-rambu tersebut berasal dari bantuan Jasa Raharja dengan tetap bekerja sama dengan Dishub.
Pernah lihat peta lebaran Jalur Mudik yang dikeluarkan Sonora atau Gramedia? Coba perhatikan, ada lokasi yang rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor, dan rawan banjir. Nah itu tugas kami untuk menentukannya titik rawan tersebut di peta Biasanya kami meminta data-data terkait dari Balai Besar Jalan Nasional dengan embel-embel tidak pakai lama.
Sedangkan lokasi rawan kecelakaan, biasanya Kementerian PUPR bekerjasama dengan Korlantas yang memiliki data-data di ruas mana saja yang sering menimbulkan korban. Korlantas dan Ditjen Bina Marga biasanya melakukan survei bersama black spot (daerah titik rawan kecelakaan).
Lho para pengguna jalan jadi bingung dong, peraturan mana yang dipakai? Jangan khawatir, saat ini Peraturan Kementerian Perhubungan-lah yang dipakai sehingga semua rambu lalu lintas mempunyai standar yang sama. Selain itu masih banyak rambu yang salah pakai. Sebenarnya rambu penyeberangan jalan itu menghadap ke pengguna kendaraan atau penyeberang jalan? Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, rambu menghadap ke arah penyeberang jalan. Maksudnya agar mereka tahu dimana lokasi untuk menyeberang.
Tapi tak semata pada bangunan jembatan itu sendiri, kadang kerusakan terjadi pada jalan pendekat (oprit) jembatan. Seperti yang terjadi pada tahun 2014, dimana oprit jembatan Comal ambles. Terjadi kemacetan panjang di Pantura dan harga makanan naik sebesar 5 persen.
Kasihan juga melihat pemudik yang terjebak kemacetan selama berjam-jam. Apalagi mereka yang membawa anak-anak kecil. Sejak itu kondisi setiap oprit jembatan diperiksa secara detil untuk mengantisipasi kejadian serupa, tidak hanya difokuskan pada kondisi jalan saja.
Meski melelahkan tetapi banyak pengalaman berharga yang didapat.
