Tentu masih melekat di ingatan kita. Memori Pilpres 2014 yang lalu. Perseteruan dua kubu; koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi Indonesia Hebat dimotori PDI Perjuangan, sedangkan KMP digawang oleh Gerindra dan Golkar. Komposisi jumlah kursi yang tak berimbang antara dua koalisi ini. Berat sebelah.Â
KMP lebih tambun daripada Indonesia Hebat. Di tengah perjalanan, KMP yang mengalami ‘obesitas’ ini mengalami penurunan bobot – hingga akhirnya tercerai berai dan meninggalkan satu partai besar yakni Gerindra dan beberapa partai yang perolehan suara kecil pada Pileg 2014.
Fenomena ini mungkin (telah) terjadi pada Pilgub DKI 2017. Tiga partai, yakni Hanura, Nasdem, dan Golkar di lain pihak mendukung Ahok, sedangkan 7 partai lain yang dipelopori oleh PDIP berada di pihak lain siap menantang Hanura cs. Situasi ini persis hampir sama dengan Pilpres kali lalu. KMP terbentuk ‘semata-mata’ untuk menggempur Jokowi, sedangkan koalisi 7 partai siap menghajar Ahok.
Berbeda Pilgub dan Pilpres. Syarat mencalonkan pemimpin syarat jumlah kursinya beda. Pada Pilgub DKI dipetakan, maka hanya butuh 3 koalisi. Koalisi 7 partai dapat dipecahkan menjadi dua koalisi. PDIP di satu pihak, dan partai di pihak lain.
Namun kepercayaan PDIP sedang drop. Kepercayaan dirinya tidak setangguhketika mereka menghadapi Pilpres 2014. Pada Pilgub DKI, mereka ragu-ragu meskipun di media para kadernya bombastis memproklamirkan diri begabung dalam koalisi besar. Ketidakpercayaan PDIP dibuktikan dengan belum memunculkan nama calon gubernur kepada publik.
Sikap PDIP,Megawati dan jajarannya membuat tanda tanya besar. Siapa sih sebenarnya kandidat kuat gubernur DKI? Tri Rismaharini atau Saiful Djarot? Atau Ahok?
Jika PDIP bergabung dalam koalisi besar tidak ubahnya PDIP dengan KMP pada Pilpres 2014. Yang mana Gerindra begitu bernafsu untuk merebut kekuasaan di RI 1, sementara partai lain pasrah dan tidak berdaya karena tidak memiliki kader potensial. Hal ini juga tampak pada Pilgub DKI 2017. PDIP begitu sangat bernafsu untuk mengalahkan Ahok, tanpa berpikir panjang memelopori koalisi gemuk. Sama seperti pada Pilpres kali lalu, partai lain hanya pasrah dan mendompleng pada PDIP karena mereka tidak mempunyai kader kuat untuk menghadapi petahana, Basuki Tjahaja Purnama.
Kepasrahan ini diperlihatkan secara kasat mata beberapa partai yang tidak memiliki kandidat, kecuali Gerindra yang memunculkan nama Sandiaga Uno yang secara politis belum mapan. Mereka memanfaatkan gerakan masyarakat untuk mendorong Risma, kader PDI untuk hijrah ke Jakarta, sementara PDIP masih tenang-tenang mendayung. Padahal jika ditinjau dari jumlah kursi yang ada memungkinkan PDIP untuk mengajukan calon sendiri. Didukung pula oleh beberapa kader potensial yang layak diajukan pada Pilgub DKI.
Keragu-raguan PDIP mencerminkan sikap ambisius kadernya yang tidak bersikap rendah hati dan legowo untuk mendukung Ahok. Yang menurut penulis, PDIP-Ahok selama ini terbilang harmonis. Terutama hubungan Ahok dengan Megawati dan beberapa kader lainnya. Lantas, apa dosa Ahok terhadap PDIP?
Meskipun hingga kini Megawati belum mencalonkan nama Risma, Djarot atau nama lainnya, publik sedikit dibuat bingung dengan beberapa kadernya yang mulut besar dan mendahului Megawati. Seandainya, situasi terjadi di luar harapan kader-kadernya, Megawati memilih untuk mendukung Ahok, taruh dimanakah muka-muka mereka?
Tentu Megawati tidak dapat gegabah seperti kader-kadernya. Ia akan memperhitungkan secara matang. Untung-ruginya. Karena Pilgub DKI mencerminkan barometer Pilkada di seluruh Indonesia. Kecerdasan berpolitik Megawatilah yang dinantikan publik. Termasuk menuggu Megawati menetapkan siapa kandidat gubernur dari partainya.
