Motif Dibalik Pansel KPU, Bawaslu dalam Pilpres 2019

Panitia Seleksi KPU & Bawaslu periode 2017-2022 sudah dibentuk dengan Keppres 98/p/2016 tanggal 2 Sept 2016.

Panitia Seleksi KPU dan  Bawaslu beranggotakan 11 orang, dan ketua adalah Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA.

Ketua Pansel KPU & Bawaslu serta 3 orang anggota Panitia Seleksi adalah mantan Timses jokododo di Pilpres 2014 yaitu : 

① Saldi Isra (Guru Besar Univ. Andalas) adalah pembuat visi dan misi jokododo dan selalu tampil dimedia-media membela jokododo dari serangan kubu Prabowo. Saldi Isra juga kebagian jatah sebagai Komut PT. Semen Padang. 

Kata jokododo “dukungan tanpa balas jasa” lalu Saldi Isra diangkat Komut PT. Semen Padang (Persero).

② Anggota Panitia Seleksi KPU, Bawaslu, Komaruddin Hidayat (Dosen UIN Syarif Hidayatullah) mantan Timses jokododo Pilpres 2014.

③ Hamdi Muluk (Guru Besar Fak. Psik UI). Sejak Pilgub DKI 2012 selalu berkampanye bahwa jokododo yang paling pantas jadi Gub. DKI, Saat ini pun Hamdi Muluk disetiap komentarnya bahwa Ahok paling pantas jadi Gub. DKI 2017.

④ Hardjono (mantan Hakim MK) adalah ketua posko pemenangan jokododo di Posko Cemara.

Jika ke empat Ketua dan anggota Pansel KPU dan Bawaslu adalah “mantan timses jokododo”, lalu bagaimana bisa independent menyeleksi anggota KPU dan Bawaslu,

apalagi Saldi Isra sebagai ketua Pansel sudah diberi kedudukan Komut BUMN, balas jasa pasca Timses Pilpres 2014, sebagai orang yang pernah diberi kedudukan mewah, pasti akan mengakomudir keinginan dan rencana dari jokododo.

Maka semua rencana jokododo yang akan maju di Pilpres 2019 akan terakomudir oleh anggota KPU, Bawaslu yang akan diseleksi oleh Saldi Isra,

sehingga “Indepensi Pansel” yang di nakhodai Saldi Isra SANGAT DIRAGUKAN DAPAT BERSIFAT NETRAL.

Akibatnya kecurangan demi kecurangan akan terjadi di KPU dan Bawaslu karena ada pengaruh penguasa ketika proses seleksi. KPU dan Bawaslu “tidak dapat bersikap netral” pada proses Pilkada 2017 KHUSUSNYA PILKADA DKI dan PILPRES 2019, karena anggota KPU, Bawaslu sudah dibawa pengaruh ketika proses seleksi oleh ketua Pansel notabene adalah orang-orang jokododo, dan hasil Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 sudah dapat ditebak karena era jokododo semua “by setting” para pengejar kekuasaan.

Demikian juga yang sudah terjadi ketika seleksi “Komisioner KPK” jilid 4 lalu oleh Pansel KPK yang dibentuk jokododo, hasil kerja Pansel KPK dalam menyeleksi Ketua KPK, masyarakat dapat dinilai sendiri bahwa KPK TIDAK BERDAYA terhadap kasus korupsi di lingkaran jokododo, diantaranya, kasus Setnov dkk minta saham Freeport yang melibatkan mafia lingkaran istana number wahid si Opung, kasus pengadaan crane oleh Lino, 

Kasus pembelian lahan YSW yang sangat jelas adanya abuse of power oleh Ahok, aliran dana pengembang ke @temanahok dan Kasus Reklamasi yang hanya berhenti di M. Sanusi, bahkan SK 3 Mentri yang menghentikan reklamasi, kini dicabut oleh dedengkot mafia ring 1, si Opung, Padahal dengan tegas jokododo katakan: “Tidak ada program mentri, yang ada adalah program kerja presiden”, artinya SK 3 Mentri adalah program presiden, namun faktanya di cabut oleh Menko yang baru merangkap mafia lingkaran ring 1.

Kesimpulannya, presiden tidak berkutik terhadap tekanan puluhan mafia lingkaran ring 1 mantan pendukung jokododo pasca pilpres.

Kini Pansel KPU dan Bawaslu sudah di nakhodai oleh Prof. Saldi Isra mantan timses utama jokododo untuk SUATU TUJUAN UTAMA DI 2019, dan DPR sudah “tidak berfungsi sebagai lembaga pengontrol pemerintah”, setelah Parpol diobok-obok oleh jokododo - Jeka. Fraksi di DPR dari Partai-partai oposisi yang awal pemerintahan jokododo sangat tegas mengawas dan pengawal jalannya pemerintahan, namun kini DPR “bagai back ground vokalis” yang mengikuti irama dan lagu yang di suarakan pemerintah, TAK BERFUNGSI SEBAGAI LEGESLATIF. 

DPR selalu mengAMINi semua keputusan pemerintah yang banyak “tidak berpihak pada rakyat kecil”, DPR seharusnya mempertanyakan INDEPENSI Saldi Isra yang “sengaja di duduk kan sebagai ketua Pansel KPU, Bawaslu”, namun rakyat sudah tidak bisa mengharapkan lagi kepada DPR yang sudah tidak berfungsi sebagai wakil rakyat dan pengawas pemerintah. Rakyat mengharap mungkin maseh ada tokoh-tokoh masyarat, akademisi yang dapat mendesak presiden, agar menentukan anggota Panitia seleksi KPU dan Bawaslu yang netral, independent agar Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 tidak di tunggangi kepentingan kelompok. Karena jokododo mengangkat Panitia Seleksi KPU, Bawaslu dari orang-orang sekitarnya, yang berpotensi untuk mengatur Pilkada 2017 khususnya DKI, dan nantinya akan berlanjut pada Pilpres 2019 kembali duet jokododo - ahok yang sudah DI SETTING OLEH KPU.

 

Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semua sudah “by setting” oleh jokododo.

 

Dari balek wajah ndeso seorang jokododo, ternyata tersimpan sejuta kelicikan.

 

Tenkyu.

Babang Keren.