Degradasi Profesi Nelayan: Menelik Strategi Pemkot Surabaya Dalam Memberdayakan Masyarakat Pesisir dan Nelayan yang Masih Belum Suistainable

Bergantinya pengelola SIB mengakibatkan tidak terurusnya sentra ikan bulak yang memberikan dampak yang besar bagi pedagang. Seperti yang difoto banyak lapak pedagang yang tidak dipakai. Bahkan ditempat yang sebelumnya untuk berjualan ikan hingga cumi-cumi mentah kini kosong tak tersisa.

Foto beberapa penjual yang masih bertahan di SIB (Sumber: Dokumentasi Penulis)   

Kini hanya dapat kita temui beberapa penjual saja yang masih bertahan berjualan di SIB itupun hanya tersisa penjual kerupuk ikan dan pedagang makanan dilantai dua saja. 

SIB yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar namun kini malah tidak memberikan dampak apapun bagi masyarakat. Padahal dengan adanya SIB sangat membantu untuk memberdayakan perempuan nelayan yang ingin membantu suaminya atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pindahnya penjual ke jalanan depan pantai kenjeran karena SIB yang sepi hal ini tentu menimbulkan masalah yang sama dengan sebelumnya. Untuk mencegah adanya penyimpangan maka Pemerintah Kota Surabaya mengirim Satpol PP untuk berjaga di sekitar Pantai Kenjeran. 

Sebenarnya berjualan di depan Pantai Kenjeran tidak boleh dilakukan namun karena alasan ekonomi, mereka diberikan kelonggaran untuk berjualan di Hari Minggu sedangkan hari biasa para penjual memanfaatkan gang sempit akses menuju rumah mereka di tepi Pantai Kenjeran untuk berjualan. 

Pedagang di Sentra Ikan Bulak mereka sangat mengharapkan Pemerintah Kota Surabaya kembali memperhatikan kondisi SIB dan gencar melakukan promosi selain itu para padagang juga berharap agar SIB kembali ramai kembali seperti dulu.

Strategi Pemerintah Kota Surabaya untuk memberdayakan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir salah satunya dengan dibangunnya Sentra Ikan Bulak sebagai wisata utama makanan khas Surabaya ternyata masih belum berjalan sesuai harapan. 

Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasinya. 

Dengan cara mendengarkan keluhan-keluhan para pedagang serta melakukan evaluasi kebijakan pada rencana kerja atau Master plan tersebut. Sehingga pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan saja lalu setelah jadi dibiarkan begitu saja tetapi dapat memberikan keberlanjutan untuk kedepannya. 

Selain melakukan evaluasi pada kebijakan, dukungan Pemerintah Kota sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya masyarakat pesisir salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan digitalisasi.