Pendahuluan.
Asia Timur adalah lingkungan multimedia dengan sejumlah dinamika geopolitik signifikan, terutama terkait dengan ancaman nuklir yang datang dari Korea Utara. Selama satu dekade terakhir, Korea Utara telah bergerak untuk memperkuat persenjataan nuklirnya, menyebabkan ketimpangan yang tidak terhindarkan di kawasan tersebut. Korea Selatan dan Jepang, sementara itu, bersama Amerika Serikat dan Tiongkok, yang disebut kekuatan besar, harus memperhatikan strategi yang berbeda terhadap ancaman ini. Selain dua alternatif utama, diplomasi dan militerisme, perdebatan tentang makroperbedaan ini tetap menjadi isu utama landasan dasar kebijakan internasional. Dalam artikel ini, saya akan membahas diplomasi dan militerisme sebagai dua pendekatan besar dan definisi dalam situasi ancaman nuklir di Asia Timur, dan saya akan membicarakan hasilnya, yaitu, tingkat stabilitas yang datang bersama dengan dua strategi tersebut.
Ancaman nuklir di Asia Timur
Dengan uji coba nuklir pertama Korea Utara pada tahun 2006, bahaya nuklir di Asia Timur semakin mendekat. Sejak itu, Korea Utara terus meningkatkan kemampuan nuklir dan rudal balistiknya untuk mencapai dua tujuan. Pertama, ia menunjukkan kemandirian strategis yang memungkinkannya untuk menyerang target yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Kedua, Korea Utara menggunakan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kecemasan dan ancaman keamanan di Korea Selatan dan Jepang, dan secara tidak langsung di Amerika Serikat, sekutu terpenting kedua negara. Situasi ini semakin diperumit oleh pertarungan pengaruh antara Presiden Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok, sebagai tetangga terdekat dan satu-satunya sekutu Korea Utara, menganggap stabilitas di Semenanjung Korea sebagai salah satu prioritas strategisnya. Sementara itu, Amerika Serikat mendorong untuk membatasi pengaruh Korea Utara sebanyak mungkin dan mulai menggunakannya untuk mengimbangi Beijing. Sebagai hasilnya, Washington dan Beijing banyak berselisih tentang bagaimana merespons tingkah laku yang merusak, tetap menghasut Korea Utara menjauh darinya adalah hal terbaik dari mereka.
Diplomasi: jalan damai terhadap krisis nuklirÂ
Jika suatu negara di Asia Timur dan menghadapi ancaman nuklir, tanggapan pertama yang akan mereka gunakan adalah diplomasi. Hal ini sangat terjamin dalam sejarah praktis, bahwa secara keseluruhan negosiasi, sanksi ekonomi dan bantuan kemanusiaan terbukti merupakan salah satu cara efektif untuk membujuk negara bahasa yang menggunakan kekuatannya bukan sebagai kepentingan militer. Pembicaraan Enam Pihak antara Korea Utara dan Korea Selatan, AS, China, Jepang, dan Rusia adalah salah satunya. Walaupun dapat dikatakan bahwa ini bukan cara terbaik sejak negosiasi melemah dalam upaya jangka panjang. Namun, pendekatan inilah yang paling damai. Diplomasi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah kemampuan negara-negara untuk mengandaikan bahwa dengan cara ini mereka dapat mencegah risiko eskalasi militer, dan perang itu sendiri menurut saya akan menciptakan bencana kemanusiaan bagi banyak orang di kawasan yang padat penduduk. Keuntungan kedua adalah kemampuan untuk memberi ruang bagi kepercayaan untuk dimbangun dan menciptakan mekanisme yang lebih lanjut dalam hal penyelesaian konflik. Namun, diplomasi memiliki kekurangan. Khususnya, Korea Utara. Regim ini mengalami kekurangan ekonomi dan politik, dan yang saya maksud bukan senjata nuklir. Mereka sebenarnya menggunakan negosiasi diplomatik sebagai penggugur banyak negara bantuan uang, tetapi sekali lagi, ini terlaluali digunakan. Mereka menandatangani perjanjian.
Militerisme: Menunjukkan Kekuatan untuk Menanggapi AncamanÂ
Di sisi lain, yang lain tetap fokus pada militerisme atau penempatan kekuatan militernya sebagai respons terhadap ancaman nuklir. Pendekatan tersebut melibatkan penempatan pasukannya, latihan militer, serta penempatan sistem pertahanan rudal untuk menunjukkan kekuatan militernya. Sebagai contoh, latihan militer bersama diadakan oleh AS dan Korea Selatan. secara rutin untuk menjaga kesiapan tempur mereka menghadapi potensi serangan dari Korea Utara. Selain itu, Jepang juga telah memperkuat pertahanan nasionalnya, termasuk dalam anggaran militernya. Para pendukung militerisme berpendapat bahwa menunjukkan kekuatan militer adalah hal yang perlu untuk merespons ancaman seperti Korea Utara yang sering kali menolak negosiasi diplomatik. Mereka yakin bahwa ancaman nyata akan menciptakan tekanan yang jauh lebih besar pada Korea Utara dan memaksanya untuk menghentikan program nuklirnya.
Oleh karena itu, keberadaan kekuatan militer yang signifikan dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Namun, penggunaan militerisme juga memiliki risiko yang signifikan. Tanggapan militer yang agresif dapat menyebabkan eskalasi yang tidak terkendali, termasuk pecahnya perang nuklir yang akan merusak seluruh Asia Timur. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada kekuatan militer dapat menghambat upaya diplomatik, peningkatan permusuhan antara kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat.
Diplomasi dan Militerisme: Keseimbangan yang Sulit
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara diplomasi dan militerisme dalam mengatasi ancaman nuklir di Asia Timur. Sejarah menunjukkan bahwa diplomasi biasa tidak cukup untuk mengubah peraturan permainan Korea Utara. Sebaliknya, militerisme aktif juga tidak berhasil, dengan ancaman kekuatan jalan-C tas pedas tidak memengaruhi pemimpin Korea Utara. Sebagai negara besar terkait dengan situasi politik di Semenanjung Korea, Amerika Serikat telah mencoba mengambil langkah-langkah yang meluas. Di satu sisi, Amerika Serikat terlibat dalam negosiasi diplomatik dengan Korea Utara, menawarkan bantuan ekonomi dan jaminan keamanan dalam pertukaran untuk pembatalan program nuklir Korea Utara; dari sisi lain, aktor Amerika di kawasan ini memperkuat kehadiran militer, bekerja sama tertentu dengan Korea Selatan dan Jepang. Strategi gabungan ini biasanya dikenal sebagai "strategi dua jalur" atau "strategi dua jalur". Tiongkok, yang juga terlibat dalam abad ke-XXI di Semenanjung Korea, cenderung lebih memilih jalur diplomatik, tetapi juga mengakui kepentingan geopolitik dalam mempertahankan Korea Utara sebagai sekutu yang setia. Karena itu, meskipun Tiongkok menahan militer langsung yang menekan Korea Utara, mereka tidak enggan menggunakan faktor ekonomi berkembang untuk mempengaruhi politik Pyongyang.
