Penulis tidak akan banyak bergunjing tentang benar tidaknya penerapan sanksi tersebut, namun disini dapat dipahami bahwa industry teknologi tinggi berada di posisi yang vital bagi keamanan nasional.
Industry teknologi tinggi menggambarkan sejauh apa sebuah negara dapat memberikan pengaruh dalam kancah internasional. Hal ini digambarkan dalam usaha-usaha yang termasuk dalam industry teknologi tinggi. Industry persenjataan, industry farmasi, dan industry digital menjadi contoh beberapa industry yang termasuk kategori ini, semua industry ini memiliki sifat yang sama, memiliki pengaruh langsung terhadap hajat hidup orang banyak dengan cara yang tidak disangka. Industry digital misalkan, down nya server media sosial seperti facebook beberapa waktu lalu ternyata memberikan dampak luar biasa. Dan bagaimana kebijakan pemerintah di tahun 2019 yang menerapkan blokir terhadap beberapa aplikasi seperti WhatsApp, membawa dampak luar biasa bagi masyarakat.
Maka sifat alami dari sektori industry ini harus menjadi perhatian, peta jalan rencana bagaimana Indonesia terjun ke sektor ini harus sangat jelas. Kemunculan rencana mobil nasional ESEMKA sebearnya bisa menjadi tolak ukur sekaligus gambaran bagaimana sebenarnya pemerintah bersiap memunculkan sektor ini. Jika benar industry mobil nasional ESEMKA betul-betul wujud, maka saksikanlah, sektor-sektor yang mendukung industry ini akan bermunculan dan tumbuh pesat, namun jika tidak, wajar jika keseriusan pemerintah dipertanyakan.
Karena jika pada akhirnya, orang-orang, warga Indonesia yang memiliki kemampuan di sektor ini akhirnya memilih bekerja untuk negara lain, maka bisa jadi, selamanya Indonesia akan terus bergantung pada negara lain untuk keperluan teknologi tinggi mereka.
Legal dan Formal
Pada tahun 1990-2000 an di daerah Talang Kabupaten Tegal, banyak industry logam yang memiliki kapabilitas untuk membuat suku cadang kendaraan bermotor. Suku cadang ini jelas lebih murah dari suku cadang resmi, dan menjadi daya Tarik tersendiri bagi pengusaha di sektor industry otomotif. Sehingga Talang dijuluki sebagai pabriknya Honda di Indonesia.
Namun hal ini tidak bertahan lama karena tersandung dengan aspek legal, dan ditambah dengan semakin tinggi nya teknologi yang digunakan untuk memproduksi suku cadang kendaraan bermotor. Sekarang daerah Talang tetap menjadi sektor industry logam, namun kaitannya dengan industry otomotif sudah tidak seperti dulu.
Penulis sebagai pelaku usaha dapat bersaksi, bahwa meskipun sudah dilakukan banyak perbaikan, namun tetap saja urusan perizinan adalah momok bagi pelaku usaha di sektor UMKM. Maksud penulis, jika memang izin usaha mudah, seharusnya usaha jasa membantu pengurusan perizinan tidak perlu ada lagi. Dan ini nyata, persyaratan yang semakin ribet, integrasi dengan teknologi digital yang semakin membuat bingung, dan lain-lain masih menjadi catatan untuk aspek legal formal dunia industry di Indonesia.
Contoh sederhana, jika mengurus izin mensyaratkan pemohomon mengunggah foto KTP di kanal resmi pemerintah, kenapa masih harus melampirkan fotokopi KTP saat akan mengambil perizinan yang dimaksud???????Â
Contoh kecil tadi masih menjadi tanda tanya penulis sampai saat ini, apalagi jika berkaitan dengan industry teknologi tinggi. Masih segar dalam ingatan penulis ketika seorang warga berhasil memproduksi sebuah televisi, untuk dirinya sendiri. Namun apa yang terjadi? Pemerintah Daerah melarang dan memusnahkan produk tersebut, tetapi pemerintah pusat justru malah mendukung dan memberikan uang kepada si warga. Sikap tidak kompak yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana aspek legal formal di Indonesia adalah horror tersendiri. Dan jika ini dikaitkan dengan industry teknologi tinggi, baik pemerintah maupun pegiat UMKM yang mau terjun ke dalamnya, bisa kena batunya.
Menjadi Warga Negara yang Solutip