Partai buruh merupakan partai yang memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan para buruh di Indonesia. Partai buruh memiliki ideologi Pancasila dan asas partai buruh adalah Negara Sejahtera (Welfare State). Partai ini berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat, menambah lapangan kerja, menggalakkan pemberantasan korupsi, memperluas jaminan sosial, mewujudkan kedaulatan pangan, dan reforma agraria. Partai Buruh mengupayakan membangun partai politik yang merepresentasikan kelas pekerja di Indonesia. Partai buruh yang di maksud ini adalah partai yang dideklarasikan kembali pada Kongres IV Partai Buruh pada tanggal 5 Oktober 2021. Yang sebelumnya, berdasarkan sejarah, partai buruh didirikan pada tanggal 28 Agustus 1998, sekitar 3 bulan setelah lengsernya Presiden RI ke-2 Soeharto akibat peristiwa Reformasi 21 Mei 1998. Pada awalnya, partai ini menggunakan nama "Partai Buruh Nasional" yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan (alm) dan berpartisipasi dalam pemilu 1999 dengan nomor urut 37. Lahirnya kembali partai buruh didorong oleh sejumlah pihak yang dimana mayoritas merupakan serikat-serikat buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI); Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI); Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI); Serikat Petani Indonesia (SPI); Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP); Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes Reformasi); Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI); dan Gerakan Perempuan Indonesia (GPI)..
      Selain itu pula,  partai buruh di Indonesia berdiri kembali dengan didukung adanya pihak yang dirugikan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU NO 11 Tahun 2020). Partai buruh mendukung Perjuangan dan aktivisme jangka panjang terhadap pro hak-hak kaum buruh dan pekerja. Partai buruh juga membentuk partai politik kelas pekerja yang memiliki intensi bukan hanya untuk memperjuangkan isu-isu buruh tradisional, tetapi juga berupaya memiliki isu-isu lain yang juga termarjinalsisasikan oleh proses politik yang ada, seperti isu-isu seputar petani, nelayan, lingkungan, adat sebagainya.
      Di Indonesia, gerakan buruh memiliki kekuatan yang signifikan. Namun, kekuatan ini belum terorganisir secara politis, sehingga seringkali gerakan buruh menjadi subordinasi bagi kepentingan elit. Gerakan yang bertopang pada basis massa ini akhirnya menjadi masalah kuantitatif bagi kepentingan elit. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik tertentu telah bergantung pada gerakan buruh. Angka-angka yang sebenarnya tentang jumlah karyawan di setiap pabrik di berbagai wilayah dapat digunakan sebagai "senjata" partai politik tertentu untuk memprotes kebijakan pemerintah yang saat ini berkuasa.
      Lalu mengapa di Indonesia, partai buruh malah melemah? Padahal Buruh di Indonesia memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan kondisi kehidupan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik, pada Februari 2023, tercatat 131 juta orang di Indonesia yang merupakan buruh atau pekerja. Sehigga buruh memiliki suara didalam perpolitikan Indonesia.
      Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam KPBI (Konfederasi Partai Buruh Indonesia), melemahnya partai buruh di Indonesia dikarenakan beberapa sebab yaitu, Pertama, karena situasi politik di Indonesia setelah orde baru yang pada saat itu Masyarakat yang bersifat pragmatis dalam berpolitik dan juga karena deideologi yang dilakukan pada saat orde baru sampai hari ini membuat rakyat tidak memiliki perspektif yang cukup kuat sehingga rakyat dapat dikondisikan secara pragmatis karena memiliki pengalaman dan berorganisasi. Kemudian yang kedua, cara berpolitik yang mengedepankan kelas borjuasi yang dimana dalam hal ini lebih mengutamakan kepentingan  borjuasi dengan mengedepankan apa yang kelas borjuasi butuhkan bukan malah mengedepankan kepentingan untuk kelas pekerja. Padahal yang seharusnya dikedepankan adalah kelas pekerja yang dimana kelas pekerja merupakan faktor penentu dalam menentukan maju dan makmurnya suatu negara.
Dengan adanya situasi kedua yang disebutkan diatas tadi, menimbulkan persepsi bahwa uang selalu menjadi hal yang utama dalam pendekatan partai politik itu sendiri untuk dijadikan modal utama dari partai penguasa atau partai parleman. Misalnya saja untuk memasang baliho atau spanduk, diperlukan biaya yang lumayan jika ingin memasang di berbagai wilayah.
Dan sebab yang ketiga karena partai buruh belum maksimal dalam meningkatkan popularitasnya. Hal ini menjadi kendala juga dalam partai buruh dalam perpolitikan. Kemudian dengan adanya sebab itu membuat partai buruh melakukan sosialisasi ke jumlah DPT ( Dewan Pemilih Tetap) sebesar 204 Juta yang tersebar di 38 Provinsi, 514 Kota dan 7200 Kecamatan dari aceh sampai papua.
Dalam mensosialisasikan ke daerah di seluruh Indonesia sendiri yang sangat amat luas bukanlah hal yang mudah sehingga dalam situasi elektoral kemarin orang yang mengenal partai buruh  masih sedikit sekisar 40% sampai pemilu kemarin, sehingga hal itu menjadi faktor kelemahan partai buruh di Indonesia ini dan juga karena tingkat kesadaran politik yang ideologi di kalangan kelas pekerja itu masih lemah oleh karena itu partai buruh menganggap kekalahan kemaren bukan hanya semata mata kekalahan partai buruh namun kekalahan kelas pekerja dalam melawan kelas borjuis.
Dari hasil wawancara tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa, kelemahan Partai Buruh dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Faktor internal seperti kekurangan dana, popularitas yang rendah, fokus pada verifikasi aktual, dan lemahya kesadaran politik serta ideologi di kalangan kelas pekerja memainkan peran penting dalam membatasi kemampuan partai untuk berkembang. Di sisi lain, faktor eksternal seperti situasi politik pasca Orde Baru, dominasi partai-partai yang menggunakan uang dalam politik, serta luasnya wilayah dan besarnya jumlah pemilih menjadi tantangan tambahan yang memperburuk posisi Partai Buruh.
Maka dari itu, partai buruh saat ini mengatur banyak strategi yang lebih komprehensif dan efektif, Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Partai Buruh perlu memperkuat basis ideologinya, meningkatkan kesadaran politik di kalangan kader dan pendukung, serta mencari cara inovatif untuk meningkatkan visibilitas dan popularitasnya di mata publik. Selain itu, partai terus bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas jangkauan dan pengaruhnya. Hanya dengan upaya gigih dan strategi yang tepat, Partai Buruh dapat mengatasi kelemahannya dan menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H