Pola interaksi sosial dan sistem hierarki yang terbentuk pada masa kolonial, khususnya melalui kebijakan Politik Etis, masih terasa hingga kini dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk birokrasi dan feodalisme. Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan bumiputera melalui pendidikan, irigasi, dan emigrasi, justru menciptakan kelas intelektual baru yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat, namun tetap berada dalam kerangka hierarki kolonial. Setelah kemerdekaan, kelas terdidik yang banyak berasal dari kalangan priyayi ini melanjutkan peran mereka dalam sistem birokrasi modern, memperkuat struktur sosial yang hierarkis dan menjaga ketimpangan sosial antara elit dan masyarakat agraris. Meskipun feodalisme tradisional telah berubah, jejaknya masih terlihat dalam hubungan sosial dan akses ekonomi, di mana kelompok elit terdidik menikmati keistimewaan, sementara masyarakat agraris tetap menghadapi keterbatasan.
Namun, dominasi kelas priyayi secara perlahan mulai memudar seiring dengan meningkatnya akses pendidikan dan peluang yang tersedia bagi berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, Joko Widodo, yang berasal dari keluarga sederhana tanpa latar belakang priyayi, berhasil memegang jabatan tertinggi sebagai presiden, mencerminkan perubahan menuju struktur sosial yang lebih terbuka. Meski demikian, jejak priyayi masih terlihat dalam kepemimpinan Indonesia, seperti presiden terbaru, Prabowo Subianto, yang berasal dari keluarga aristokrat dan memiliki hubungan dengan tradisi priyayi masa kolonial. Kombinasi ini menunjukkan bahwa warisan kolonial masih ada, tetapi perlahan digantikan oleh dinamika sosial yang lebih beragam.
- Kesimpulan
Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 memiliki dampak signifikan dalam membentuk kelas sosial baru di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pendidikan, irigasi, dan migrasi diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bumiputera. Meskipun terdapat kemajuan dalam akses pendidikan yang melahirkan kaum intelektual dan kelas menengah terdidik, stratifikasi sosial tetap terjaga dengan kuat. Kelas-kelas baru ini, meskipun memperoleh posisi yang lebih baik dalam struktur sosial, tetap berada di bawah kontrol kolonial dan berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat. Akibatnya, ketimpangan sosial yang ada justru semakin dalam, dengan elit terdidik menikmati akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan, sementara masyarakat agraris tetap terjebak dalam kemiskinan.
Memahami warisan kolonial, terutama dampak dari politik etis, menjadi penting untuk memperbaiki ketimpangan sosial dalam masyarakat modern Indonesia. Warisan ini tidak hanya menciptakan hierarki sosial yang masih terasa hingga kini, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial dan akses terhadap peluang yang ada. Dengan mengenali sejarah ini, kita dapat lebih memahami akar masalah ketimpangan sosial yang ada saat ini dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menciptakan keadilan sosial. Upaya untuk mengatasi ketimpangan harus melibatkan semua lapisan masyarakat dan mempertimbangkan dinamika sejarah yang telah membentuk struktur sosial kita saat ini. Dengan demikian, kesadaran akan warisan kolonial dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan dan penghapusan ketimpangan sosial di Indonesia.Â
Â
DAFTAR PUSTAKA
Ricklefs, M. C. (2004). Sejarah Indonesia modern 1200–2004. Jakarta: Penerbit Serambi. Retrieved from https://archive.org/details/m.-c.-ricklefs-sejarah-indonesia-modern-1200-2004
Pasaribu, T.N., Ginting, J.C., & Saputri, A.D. (2024). Dampak Kebijakan Politik Etis Belanda terhadap Masyarakat Indonesia. AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation.
Novriyanto, Y., Apriyana, S.B., & Komariyah, S.N. (2023). Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial.
Sinaga, R., Lubis, S.A., Wisabla, N., & Raunaq, U.S. (2024). Politik Etis: Dari Eksploitasi Ke Emansipasi di Era Kolonial. AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation.
Puri, W.H. (2019). POLITIK BALAS BUDI, BUAH SIMALAKAMA DALAM DEMOKRASI AGRARIA DI INDONESIA. Masalah-Masalah Hukum.
