Selain itu, ancaman konflik di Laut China Selatan juga dapat berdampak pada keamanan energi dan ekonomi Indonesia. Kepulauan Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti minyak bumi, gas alam, dan ikan. Jika konflik di Laut China Selatan tidak dapat diatasi, maka Indonesia dapat kehilangan akses ke sumber daya alam tersebut, yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Untuk menghadapi ancaman konflik di Laut China Selatan, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan maritimnya. Indonesia juga perlu meningkatkan diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi konflik dan meningkatkan keamanan regional.
2.2 Strategi yang Diterapkan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk Mempertahankan Kedaulatan Maritim Indonesia
1. Pembangunan Infrastruktur Maritim
Pemerintahan Jokowi memperkenalkan konsep "Poros Maritim Dunia" yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatan maritim global. Upaya ini mencakup pembangunan dan modernisasi pelabuhan, peningkatan fasilitas penunjang pelayaran, dan pengembangan jalur tol laut yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas nasional dan memperkuat kedaulatan ekonomi maritim Indonesia .
2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Maritim
Untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim, pemerintah telah meningkatkan anggaran pertahanan untuk memperkuat TNI Angkatan Laut. Modernisasi alutsista termasuk pembelian kapal perang, kapal selam, dan pesawat patroli maritim menjadi prioritas. Selain itu, pembangunan pangkalan militer di wilayah-wilayah strategis seperti Natuna dilakukan untuk memastikan kehadiran militer yang kuat dan mengintimidasi potensi pelanggaran oleh negara lain.
3. Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing)
Salah satu kebijakan tegas di bawah pemerintahan Jokowi adalah penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan tetapi juga melindungi sumber daya laut Indonesia dari eksploitasi yang tidak sah.
4. Diplomasi Maritim
Pemerintah Indonesia aktif dalam diplomasi maritim dengan negara-negara ASEAN dan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Upaya diplomasi ini termasuk dialog multilateral untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan secara damai dan berbasis hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia juga mendorong ASEAN untuk bersatu dalam menghadapi klaim-klaim teritorial yang tumpang tindih di Laut China Selatan .
5. Pengembangan Ekonomi Maritim
Pemerintah Jokowi berupaya mengembangkan sektor ekonomi maritim melalui berbagai program, termasuk pemberdayaan nelayan, pengembangan industri perikanan, dan eksplorasi sumber daya alam bawah laut. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memanfaatkan potensi ekonomi maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional .
2.3 Diplomasi Indonesia dalam Sengketa Laut China Selatan
Indonesia, sebagai negara non-klaim utama di Laut China Selatan, memainkan peran yang unik dalam upaya penyelesaian sengketa di kawasan ini. Diplomasi maritim Indonesia bertumpu pada prinsip penyelesaian konflik secara damai dan berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS.
1. Dialog dan Kerja Sama Multilateral
Indonesia aktif dalam menginisiasi dialog-dialog multilateral di berbagai forum internasional seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mendorong pendekatan berbasis konsensus di ASEAN untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan, termasuk melalui inisiatif seperti Code of Conduct (CoC) yang bertujuan menciptakan aturan main yang jelas di kawasan tersebut.
2. Peningkatan Kerja Sama Bilateral
Selain kerja sama multilateral, Indonesia juga mengedepankan pendekatan bilateral dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Upaya diplomasi bilateral ini meliputi negosiasi langsung, kerjasama di bidang keamanan maritim, dan peningkatan dialog strategis dengan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Filipina.
3. Peran Aktif dalam Forum Internasional
Indonesia terus berperan aktif dalam forum-forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan maritimnya. Hal ini termasuk partisipasi dalam forum-forum maritim global dan regional, serta kerjasama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas maritim Indonesia.
