Urbanisasi di Indonesia, fenomena yang terjadi secara cepat dan meluas, membawa dampak yang kompleks bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merencanakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian terbaru yang kami lakukan, berfokus pada pengaruh urbanisasi, pelatihan, dan pendidikan terhadap kemiskinan di perkotaan dan perdesaan di Indonesia, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam dampak urbanisasi di berbagai pulau, terutama antara Jawa dan luar Jawa.
Berdasarkan data yang kami peroleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020-2021, urbanisasi di Indonesia memiliki dampak yang berbeda di setiap wilayah. Di Pulau Jawa, yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, urbanisasi cenderung meningkatkan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Sementara itu, di wilayah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, urbanisasi justru menurunkan tingkat kemiskinan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah urbanisasi di Jawa benar-benar mengurangi kemiskinan, atau justru menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar?
Urbanisasi sering dianggap sebagai jalan menuju peningkatan kesejahteraan, dengan harapan adanya akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dan pendidikan. Namun, kenyataannya, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik justru bisa memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di perkotaan. Perumahan kumuh, pengangguran yang meningkat, serta kesenjangan ekonomi yang tajam menjadi dampak dari urbanisasi yang tidak terencana. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah harus menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di perkotaan, mendapatkan akses yang adil terhadap peluang ekonomi.
Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan akibat urbanisasi adalah dengan meningkatkan kapasitas manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Teori Kapasitas Manusia (Human Capital Theory) menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan yang relevan dapat membantu masyarakat di daerah perkotaan mengakses pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pelatihan dan pendidikan ini dapat diakses oleh masyarakat miskin. Di Pulau Jawa, meskipun urbanisasi telah meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, tidak semua warga kota dapat memanfaatkan kesempatan ini, terutama mereka yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, di luar Jawa, urbanisasi yang lebih lambat berarti bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkualitas masih terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan program pelatihan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal.
Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelatihan dan keterkaitannya dengan kebutuhan pasar. Pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri akan menjadi sia-sia, sementara pelatihan yang mengarah pada keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja akan membantu individu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpendapatan lebih tinggi.
Melihat hasil ini, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara lebih komprehensif. Pemerintah perlu memperhatikan disparitas antara Jawa dan luar Jawa dalam hal akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Kebijakan yang lebih inklusif, seperti penyediaan fasilitas pelatihan yang lebih merata di seluruh wilayah, dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial yang timbul akibat urbanisasi. Selain itu, penting juga untuk menyusun strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan jangka panjang, dengan memastikan bahwa kemiskinan dapat dikurangi secara substansial.
Urbanisasi bukanlah masalah yang harus dihindari, melainkan sebuah peluang yang harus dikelola dengan bijak. Dengan kebijakan pembangunan yang tepat, urbanisasi dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Indonesia harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan memperhatikan perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau Jawa dan luar Jawa. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan kita dapat memastikan bahwa urbanisasi benar-benar membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.
Urbanisasi bukanlah sebuah masalah yang perlu dihindari, melainkan sebuah peluang yang harus dikelola dengan bijaksana. Proses urbanisasi, yang mencerminkan perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan, sering kali dianggap sebagai gejala yang menantang. Namun, jika dipandang dengan tepat dan disikapi melalui kebijakan pembangunan yang tepat, urbanisasi bisa menjadi kekuatan positif yang dapat mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, urbanisasi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, untuk mencapai hasil tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang matang, terintegrasi, dan inklusif.
Penting untuk menekankan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan yang mencakup segala aspek, mengingat karakteristik geografis dan demografis yang sangat beragam di berbagai wilayah. Di satu sisi, wilayah perkotaan di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, mengalami tingkat urbanisasi yang tinggi, dengan pertumbuhan pesat kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Di sisi lain, daerah pedesaan dan wilayah luar Jawa sering kali mengalami tantangan dalam hal akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mampu menjembatani kesenjangan ini, baik dalam hal distribusi sumber daya maupun pemerataan kesempatan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur dasar yang mampu mendukung mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa secara efisien, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
