Terus dibukanya keran impor beras masih jadi perbincangan hangat masyarakat. Kinerja pemerintah melalui Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali jadi sorotan sejumlah pihak. Klaim keberhasilan terkait dengan swasembada, perluasan lahan pertanian, bibit, pupuk, dan peptisida yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan dinilai sekadar klaim semata.
Tak hanya itu, Masih segar dalam ingatan kita seorang Amran Sulaiman menuturkan banyak negara yang ingin belajar cara negara ini melakukan swasembada pangan (Baca Detik: Banyak Negara Ingin Belajar Cara RI Raih Swasembada Pangan). Hal tersebut, Ia lontarkan saat melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan dihadapan sejumlah petani (17/11/2017) lalu.
Padahal kenyataannya, negara masih saja melakukan praktik impor beras. Dilansir dari Tempo (19 Februari 2018) lalu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Andrianto Wahyu Adi menyampaikan sebanyak 10.000 ton beras yang diimpor sudah masuk ke gudang Bulog dan sebanyak 60.000 ton lainnya masih proses bongkar muat di pelabuhan, dari total impor sebanyak 281.000 ton beras.
Permasalahan soal kebijakan impor beras bukanlah hal yang baru. Di bawah pemerintahan Joko Widodo dan kepemimpinan Amran di Kementerian Pertanian dan di tengah-tengah seringnya Presiden blusukan ke sawah petani realitanya hanya menghasilkan kebijakan impor beras untuk memenuhi stok pangan nasional.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menuturkan kebijakan impor beras sejatinya menunjukan ada yang salah dari pengelolaan produksi beras untuk ketahanan pangan. Menurutnya, kinerja pemerintah yang buruk diperparah dengan ketidakjelasan data soal stok beras Indonesia yang disampaikan Kementerian Pertanian. Padahal, perlu informasi yang akurat dan valid terkait ketersediaan beras.
Bahkan menurut Uchok dilansir dari Warta Ekonomi, secara umum tidak ada program di Kementan yang berjalan dengan baik sesuai tujuan. Ia malah mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sempat menyatakan dalam auditnya, Kementan perlu mengklarifikasi masalah di pengadaan benih, lahan, dan pestisida.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira di kesempatan berbeda menilai kegaduhan soal data produksi beras yang ternyata berbeda dari kata-kata Mentan Amran Sulaiman, Â yang mengatakan surplus, merupakan kesalahan fatal. Ia melihat kesalahan ini sulit dimaafkan sehingga perlu dilakukan evaluasi total terhadap kinerja sang menteri.
Alhasil, kebijakan impor ini menuai banyak kritik diberbagai daerah, Gubernur Jawa Timur, Soekrwo, Bupati Wonogiri Jawa Tengah, Joko Sutopo dan beberapa derah lainnya menolak impor. Jawa Timur, menurut Soekarwo pada Februari 2018 ini akan panen 990 ribu ton beras dan Maret akan panen 1,7 juta ton (baca Republika: Pemprov Jatim Tolak Beras Impor).
Persoalan Pangan Harus Ditangani Serius!
Masyarakat yang masih dibayangi dengan prestasi swasembada pangan di era Soeharto belum mampu diulang secara gemilang melalui kinerja pemerintahan saat ini. Kenyataan tersebut harusnya membuat pemerintah malu, lantaran isu swasembada pangan adalah satu dari sekian janji-janji politik pemerintah yang hingga hari ini belum bisa terwujud.
Selain pencitraan melambai tangan ditengah persawahan rakyat, belum ada hal yang begitu meyakinkan sebagai angin segar terkait ketahanan pangan nasional kita.
