Banyak teman-teman mengatakan bahwa Prabowo Subianto sudah banyak berubah. Beliau sekarang dinilai tidak temperamental lagi dan tidak mengkoordinir kelompok ekstremis, serta sosok calon presiden kedepan yang diharapkan melanjutkan program Presiden Jokowi.
Relawan-relawan Jokowi  banyak menyampaikan ke saya bahwa, Prabowo maju sebagai Capres 2024 sudah mendapat restu dari Jokowi dan akan digadang-gadangkan The Next Jokowi oleh partai PDI Perjuangan.
Lepas dari restu Jokowi mendukung Prabowo sebagai calon Presiden 2024, saya mengkritisi komitmen teman-teman aktivis 98  atas perjuangan reformasi yang berdarah-darah. Saya termasuk memberikan dukungan ke Jokowi pada Pemilu  2014 dan 2019 untuk mrngalahkan Prabowo sebagai calon Presiden Indonesia.
Ada 3 hal saya menolak Prabowo sebagai Presiden RI.  Saya bersama teman aktivis 98 pun waktu 2019 disaat pembentukan Kabinet Jokowi Jilid 2 menolak kehadiran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kami beberapa teman aktivis 98 melakukan aksi demo di depan istana, dimana sebelumnya kami dapat kabar langsung dari Jokowi akan merangkul Prabowo pada acara syukuran pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI untuk periode kedua kalinya di Istana.
Alasan pertama, Â Prabowo adalah kroni Soeharto . Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Prabowo Subianto adalah mantu dari mantan Presiden Soeharto, yang memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade dari tahun 1967 hingga 1998. Prabowo sendiri pernah menjabat sebagai panglima tertinggi pasukan elit militer, Kopassus, dan juga menjabat sebagai komandan satuan tugas khusus Kostrad pada masa pemerintahan Soeharto.
Prabowo memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Soeharto, karena ia menikahi putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi. Nepotisme begitu kental semasa Orde Baru, Prabowo sebagai salah satu petinggi militer karena faktor hubungan menantu. Â
Prabowo digambarkan adalah anak emas Soeharto. Prabowo semasa Orde Baru salah satu mendapat kenikmatan kekuasaan dari mertuanya sebagai orang nomor 1 berkuasa selama 32 tahun pada saat itu.
Alasan kedua, Prabowo memiliki catatan hitam dituduh melakukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Catatan hitam pelanggaran HAM dilakukan Prabowo itu berupa penculikan aktivis 98 dan peristiwa Tumor Leste.
Sebanyak 34 dokumen rahasia Amerika Serikat mengungkap rentetan laporan pada masa pra reformasi, salah satunya bahwa Prabowo Subianto disebut memerintahkan Kopassus untuk menculik  dan penyiksaan sejumlah aktivis mahasiswa 98 yang memprotes pemerintahan Soeharto.
Dari perbuatan Prabowo tersebut. Panglima ABRI Wiranto membentuk DKP (Dewan Kehormatan Perwira) untuk menangani kasus hilangnya sejumlah aktivis politik yang dikaitkan dengan anggota Kopassus dan Prabowo tersebut
DKP dibentuk pada Juli 1998 dan menggelar sidang pada bulan Agustus. Setelah memeriksa Prabowo, DKP yang diketuai Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo ini menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian Prabowo dari dinas kemilitera
