[caption caption="Kedatangan Aguan ke istana menjadi kontroversi "][/caption]
Undangan Presiden Jokowi santap siang kepada konglomerat AGUAN di istana pada tgl 22 September kemarin menjadi isu liar di kalangan awam. Karena dianggap tidak etik Presiden mengundang pihak yang masih berstatus saksi dalam kasus korupsi, apalagi sedang dicegah.
AGUAN adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group Sugianto merupakan konglomerat hitam sedang dicekal oleh KPK sejak 1 April kemarin atas kasus skandal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. Jadi Aguan sering dikaitkan dengan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta.
Perlu diketahui bahwa undangan Presiden Jokowi kepada 20 pelaku ekonomi besar pada jamuan makan siang itu dalam rangka sosialisasi Tax Amnesty. Seperti diketahui, pengampunan pajak merupakan program andalan pemerintah untuk menutup minimnya pemasukan APBN. Bukan seperti diisukan seakan-akan Presiden Jokowi menyelamatkan konglomerat hitam.
Fakta bahwa kondisi perekonomian dunia sekarang sedang mengalami krisis yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan IMF, Bank Dunia, dan OECD mengataka bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi dunia sangat pesimis akan naik dan malah akan ada penurunan lagi. Jika pemerintah Indonesia tidak memiliki terobosan-terobosan fundamental maka perekonomian Indonesia akan terpuruk. Perputaran uang akan sedikit beredar ditengah masyarakat sehingga hal ini akan berdampak pada usaha perekonomian rakyat akan lesu dan angka pengangguran akan meningkat.
Kondisi ini jika dibiarkan sangat berbahaya. Rakyat akan menjerit dan negara akan defisit besar.
Ada 2 pondasi harus dimiliki suatu negara supaya ekonominya maju dan bergairah :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara tersebut harus berjumlah besar dan bisa terpenuhi.
2. Putaran uang beredar banyak di negara tersebut.
Pada persoalan Anggaran untuk Belanja Negara Indonesia trendnya dari tahun ke tahun berkisar antara kita 1.800 - 2.100 Triliun per tahun. Untuk tahun 2016 ini, APBN Indonesia sebesar Rp 2.095,7 Triliun dan kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya akan cenderung meningkat terus.
Sementara pendapatan negara ditargetkan pada tahun 2016 ini sebesar Rp 1.540,7 Triliun (84,8%) dari pajak-cukai dan bukan dari pajak sebesar 273,8 Triliun (15%)
Dalam hal Belanja Negara sebesar Rp 2.095,7 Triliun , Presiden Jokowi juga melakukan langkah pemangkasan biaya negara yang dinilai boros atau tidak dianggap penting dengan memotong belanja negara sebesar Rp 133,8 triliun yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.
[caption caption="Postur APBN 2016 "]
[caption caption="Grafik APBN 2016"]
Sekarang bagaimana caranya uang beredar banyak di tengah masyarakat Indonesia?
Berdasarkan data BPS pada tahun 2015 bahwa putaran uang beredar di Indonesia sebesar Rp 4.404 Triliun. Dengan putaran uang sebesar itu ternyata perekonomian Indonesia tidak bagairah dan Indonesia dikategorikan sebagai negara berekonomi lemah. Jika dibandingkan negara berekonomi maju seperti Cina, jumlah uang yang beredar di pasar saham saja mencapai USD 10 triliun (Rp 130.000 Triliun) sedangkan Amerika Serikat berkisar USD 19,7 Triliun (Rp 256.100 triliun).
Jadi Hukumnya adalah semakin banyak putaran uang beredar di Indonesia maka semakin bergairah perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data dari mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan potensi uang orang Indonesia disimpan di luar negeri lebih dari Rp 11.400 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari uang yang diinapkan di luar negeri sejak 1970, bukan uang yang 2-3 tahun lalu baru masuk.
Jika uang tersebut bisa ditarik ke Indonesia maka memperbanyak peredaran uang di Indonesia dan peningkatan pendapatan pajak serta akan dapat menurunkan kurs dolar terhadap rupiah. Dana ini bisa dikelola dan disalurkan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur yang selama ini sulit dilakukan lantaran perbankan nasional kurang memiliki sumber dana segar.
TAX AMNESTY adalah salah satu solusi cerdik presiden dalam menjawab permasalahan negara yang terlanjur kacau balau ini.
Para pengusaha2 diberi pengampunan pajak untuk menarik dana mereka yang disimpan di luar negeri dan kemudian uang itu digunakan di Indonesia. Untuk itu, Jokowi mengundang para pengusaha besar datang ke istana dan dijamu makan siang dalam mensosialisasikan Tax Amnesty serta keuntungannya.
Nampak hadir di istana pada acara itu Fransiscus Welirang, Franky Widjaja, Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Surya Paloh, Erwin Aksa, Hariyadi Sukamdani, dan Rosan Roslani serta Aguan.
Dari sumber Kompilasi CITA merilis data bahwa Indonesia tertinggi di dunia DEKLARASI HARTA TAX AMNESTY yaitu sudah mencapai Rp 2.514 Triliun per tanggal 28 September 2016 dari target Rp 4.000 Triliun. Italia saja hanya Rp 1.179 Triliun pada tahun 2009.Â
Mengutip data Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (30/9/2016) sekitar pukul 08.00 WIB, jumlah harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebesar Rp 3.196 triliun terdiri dari deklarasi dalam negeri Rp 2.177, deklarasi luar negeri Rp 888 triliun dan repatriasi Rp 131 triliun.
Sementara Repatriasi per tanggal 30 September sudah mencapai Rp135 Triliun dari target Rp 1.000 Triliun. Dana Tebusan per 30 September sudah mencapai Rp100 Triliun dari target Rp165 Triliun..
[caption caption="Tabel Deklarasi harta tax amnesty "]
Tax amnesty ini membawa dampak pada nilai tukar rupiah cenderung mengalami penguatan. Per tanggal 30 September nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup Rp13.042 per dolar AS dimana tanggal 28 September diperdagangkan kisaran Rp12.981 per dolar AS.
Melalui keterangan tertulis, Menkeu Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada 347.003 Wajib Pajak yang telah diampuni oleh pemerintah. Tax Amnesty sukses dijalankan. Pemerintah semakin optimistis terhadap penerimaan pajak hingga akhir tahun ini yang sebesar Rp1.320 triliun akan tercapai.
Tapi program pengampunan pajak ini kepada para konglomerat diplintir oleh kelompok haters dengan membuat isu bahwa Jokowi melindungi konglomerat hitam ketika melihat kehadiran Aguan ikut dalam jamuan makan siang di Istana Negara. Kejadian itu dijadikan pembenaran bahwa Jokowi adalah antek asemg para konglomerat hitam. Ini sungguh menyesatkan dan fitnah murahan memanfaatkan keawaman masyarakat tentang memahami Tax Amnesty sehingga mudah terjebak isu yang dihembuskan.
Dengan tax amnesty ini bukan berarti menyirnakan kejahatan-kejahatan konglomerat hitam. Atas kesalahan besar dilakukan oleh rezim Soeharto selama 32 tahun pemerintahannya membangun ekonomi dengan sistem konglomerasi yang telah mengakibatkan perekonomian Indonesia dikuasai segelintir orang dan terjadinya penjarahan sumber-sumber daya alam Indonesia sudah harus dibuang jauh-jauh. Para konglomerat hitam itu bukan sekedar menjarah sumber daya alam Indonesia saja juga membawa kabur uang jarahan itu ke negara lain.
Cara Soeharto itu jadi pelajaran pahit buat negara Indonesia dalam menjalankan tatanan perekonomianya. Bahwa pemerataan kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi merupakan cara ampuh untuk membangun perekonomian Indonesia yang kuat dan sehat serta untuk menghindari dibawa kaburnya uang Indonesia ke negara luar. Pemerataan ekonomi harus diwujudkan Jokowi sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan sosial yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin. Mari kita kawal presiden Jokowi tetap komit berpihak memajukan perekonomian rakyat untuk menciptakan pemerataan pada tahun ke 3 kepemimpinannya nanti yang akan fokus pada pembangunan ekonomi.
