Per 1 Januari 2016, Golkar Partai Ilegal

Ke-anti-an kapitalis global semakin memuncak ke Soekarno ketika Soekarno mengumandangkan Tri Sakti yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian Indonesia. Hal ini ditandai dengan memberlakukan pajak besar kepada perusahaan tambang minyak asing yang beroperasional di Indonesia sebesar 60%, menasionalisasikan perusahaan - perusahan asing di Indonesia,  tidak memberikan ijin pada Freeport menambang gunung emas di Papua, melarang produk-produk Barat masuk Indonesia serta berbagai Kebijakan - kebijakan lainnya yang membuat kubu kapitalis sulit menguasai Indonesia.

Digerakan oleh Amerika dan pengusaha-pengusaha asing, pada tahun 1965 terjadilah konflik berdarah yang memakan korban nyawa  jutaan rakyat seluruh Indonesia mati terbantai diadu domba. Komunis dijadikan isu sentral sebagai bahaya laten yang harus dimusnahkan di bumi pertiwi. Soekarno akhirnya terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto dengan surat Supersemar yang belum jelas isinya.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR dari gabungan 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO) kemudian mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Hasilnya di luar dugaan, GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional.

NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR.

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik (PPP dan PDI)  dan satu Golongan Karya. Mirisnya 2 partai yang ikut pemilu tersebut adalah partai bentukan Orde Baru.

Tahun 1998 adalah tahun akumulasi kemuakan rakyat pada rejim Soeharto dan Golkar atas pemerintahan yang otoriter dan korup serta pelaksanaan pemilu penuh rekayasa. Dipelopori mahasiswa terjadilah gejolak di kampus-kampus  menuntut reformasi dan Presiden Soeharto harus  mundur. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya lengser oleh gerakan mahasiswa. 

Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.