Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sdengan masa kontrak berakhir tahun 2021.
Selama ini hasil bahan yang di tambang tidak jelas baik volume hasil produksi maupun kandungannya karena hasil tambang tersebut di kapal-kan ke luar indonesia untuk di murnikan sedangkan molybdenum dan rhenium adalah merupakan sebuah hasil samping dari pemrosesan biji tembaga.
Freeport Indonesia sering dikabarkan telah melakukan penganiayaan terhadap para penduduk setempat. Selain itu, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Menurut laporan New York Times pada Desember 2005, jumlah yang telah dibayarkan antara tahun 1998 dan 2004 mencapai hampir 20 juta dolar AS.
Sebelum pemeritahan Jokowi, PT Freeport Indonesia adalah mesin ATM-nya para pejabat tinggi penguasa di negara ini serta para jenderal2 dan tokoh politik.
Sejak hadirnya Freeport tahun 1967, hanya Presiden Jokowi yang berani bertindak untuk harga diri bangsa dan negaranya. Dalam menangani permasalahan tersebut, Presiden Jokowi melakukan langkah2 sebagai berikut :
- PT Freeport Indonesia bersedia membangun smelter (fasilitas pengelolahan dan pemurnian) di Gresik berkapasitas 2 juta ton yang berdiri di atas lahan seluas 80 hektare. Smelter ini terbesar di dunia .
Pembangunan smelter ini setealh pemerintah mengancam akan mencabut izin ekspor Freeport karena tak kunjung membangun smelter hingga batas waktu habis, 24 Januari 2015. Setelah menggelar pertemuan dengan Freeport pada 22-23 Januari 2015, pemerintah mengatakan Freeport telah punya lahan smelter. - PT Freeport Indonesia sepakat untuk mengembalikan 58 persen wilayah kerjanya kepada pemerintah termasuk Blok Wabu, lokasi potensial yang kaya akan emas. Dengan pengembalian lahan tersebut, wilayah kerja Freeport akan berkurang menjadi 90.360 hektare dari semula 212.950 hektare.
- Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga diharuskan meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negeri, meningkatkan kepemilikan pihak nasional atas saham PT FI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.
Atas adanya kejadian pemalakan minta “jatah preman” oleh tokoh politisi itu dapat merusak tujuan negara dalam renegoisasi ulang dilakukan Presiden Jokowi dengan Freeport. Untuk itu, pemerintah harus membongkar tuntas dan membuka tokoh-tokoh politisi tersebut ke publik agar rakyat tahu atas kebobrokan bernegara selama ini. Sudah saatnya pengkhianatan terhadap negara yang sudah lama berlangsung ini diberangus di bumi pertiwi.
Sudah terlalu lama rakyat ditipu oleh politisi busuk yang merusak negeri ini.
---
Referensi:
