Analisa Ekonomi Politik Pembangunan Jembatan Selat Sunda

[caption id="" align="aligncenter" width="390" caption="Jembatan Selat Sunda"][/caption]

Oleh Ahmad Sucipto

Ka. Departemen Organisasi

Front Mahasiswa Nasional Purwokerto

Indonesia memasuki babak baru.Mulai dari naiknya Jokowi sebagai presiden RI sampai gagalnya pembangunan Jembatan Selat Sunda.Namun, saya disini bukan ingin mengulas naiknya Jokowi walaupun ada sedikit banyaknya berhubungan.Artinya di dalam tulisan ini saya akan mengangkat gagalnya pembangunan Jembatan Selat Sunda.Gagasan untuk menghubungkan Jawa dan Sumatrayang terpisahkan oleh Selat Sunda sudah muncul sejak 1960 (www.tempo.co diakses pada tanggal 11 November 2014 pada pukul 20.30).Dengan adanya usulan dari Prof.Sedyatmo dari ITB yang disebut dengan Tri Nusa Bima Sakti, mega proyek monumental ini sudah menjadi topic penting dan sering dibicarakan pemerintah ( Badan Pengkajian dan Penerapan, Peneybrangan Jawa-Madura, Jawa-Bali dan Jawa-Sumtara (Tri Nusa Bima Sakti) : exeutive summary, Jakarta: BPPT, 2009).

Proyek Jembatan Selat Sunda merupakan salah satu proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembagunan Ekonomi (MP3EI).Mulai tahun 1960 sampai sekarang tahun 2013, kajian terkait studi kelayakan pembngunan Jembatan Selat Sunda ini terus dilakukan.Hal itu bertujuan untuk seberapa besar dampak positif untuk meningkatkan ekonomi bangsa atau malah sebaliknya berdampak negative terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda akan memberi pengaruh pada aspek sosial,budaya,ekonomi hukum dan lain-lain.Bagaimana proyek Jembatan Selat Sunda berperan dalam meningkakan kesemua aspek, atau bagaimana resiko proyek ini setelah direalisasikan. Apakah proyek Jembatan Selat Sunda tidak akan menimbulkan ketimpangan hubungan mannusia, lingkungan dan alam.Berbagai pertanyaan mulai muncul dalam benak kita.

Hadirnya MP3EI di Indonesia merupakan liberalisasi secara besar besaran yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat dengan dalih untuk kepentingan rakyat.Padahal kalau kita lebih kritis memandang mega proyek berdampak buruk bagi rakyat seperti misalnya perampasan tanah di Papua tepatnya dusun Zanegi.Pembabatan hutan demi mebangun swasembada pangan dunia seluas 2,8 juta Ha.Akibatnya banyak masyarakatadat zanegi yang sulit mencari bahan makanan dan berburu sehingga anak anak usia 3 tahun mengalami gizi buruk.Ini salah satu contoh efek ketika Pemerintah mengajak beberapa Korporasi Asing sepertiBin Laden Group menanamkan investasi pangan di dusun Zanegi Papua.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda juga bagian dari mega proyek MP3EI.Tujuan dibangunnya proyek ini diperuntukkan demi mengakumulasi Sumber Daya Agraria dan Manusia sebagi tenaga produktif oleh segelintir Kapitalis Monopoli Asing.Tetapi minggu ini kita mendapatkan kabar yang mencengangkan dari Menteri PemerintahanJokowi-JKsemakin kuat mengirim sinyal penghentian megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai Rp 225 triliun. Setidaknya sudah ada tiga orang yang menyampaikan hal itu.Mulai dari Menteri Koordinator bidang PerekonomianSofyan Djalildan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Adrinof A Chaniago, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla (http://www.merdeka.com/uang/kabinet-jokowi-jk-satu-suara-hentikan-proyek-jss.html diakses pada tanggal 11 November 2014 pada pukul 21.11).

Hal ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa mega proyek ini di hentikan dan alasan apa yang memang logis untuk di jadikan analisa komprehensif.Tidak mungkin hanya dikarenakan permasalahan identitas negara.Pemerintah kita tak sebodoh itu mengentikan proyek seharga triliunan ini, pasti ada alasan yang menjadi kunci gagalnya pembangunan. Alasan identitas negara hanya kamuflase pemerintah dalam menghentikan proyek ini. Pulau Jawa dan Sumatera, dihubungkan oleh Selat Sunda yang secara administrative masuk dalam wilayah dua propinsi. Sumatera dan Jawa merupakan dua pulau besardi bagian Barat Indonesia yang berperan penting dalam membangkitkan pergerakanbarang, manusia, dan kegiatan ekonomi (Peorwo, Poernomosidhi).

Kegiatan Ekonomi Indonesia (Putra, 2007), sangat terkonsentrasi di dua pulau, Pulau Sumatera sebagai daerah penghasil barang mentah dan daerah distribusi barang olahan (setengah jadi maupun jadi), sedangkan Pulau Jawa sebagai daerah industripenghasil barang olahan serta menjadi daerah distribusi bahan mentah.Dengan adanya akses Jembatan Selat Sunda, pengaruh kedua pulau ini pada Geoekonomi Dunia akan sangat signifikan. Terutama terhadap sektor industri jasa Pariwisata dan Transportasi Lintas ASEAN bahkan Asia, Australia, termasuk akses ekonomi dengan Semenanjung Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, Singapura). Dalam konstelasi ekonomi dunia pun posisi Sumatera dan Jawa berperan sangat penting dalam konteks regional. Berdasarkan laporan Bank Dunia 2007, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja 1.9% di atas pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik yang 1.2%, dengan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan 17%.Inilah yang menjadi alasan penulis karena kejanggalan menghentikan proyek ini.

Menurut Daniel M Rosyid (http:// danielrosyid.com diakses pada tanggal 11 November pada pukul 21:46) yang saya kutip dari blognya, ada tigaalasan mendasar mengapa JSS adalah sebuah mega-mubazir dan blunder teknologi.Pertama, secara paradigmatik, JSS adalah turunan paradigma pulau besar yang memandang laut sebagai pemisah, atau semacam sungai besar. Manusia penghuni pulau besar cenderung memaksakan kudanya (untuk zaman sekarang : mobil) untuk menyeberang. Padahal jelas sekali paradigma kepulauan memandang laut dan selat justru sebagai penghubung (jembatan) alamiah. Dengan paradigma kepulauan (maritim) tersebut, kapal menjadi alat angkut yang cocok untuk memanfaatkan daya dukung laut. Alasan kedua, secara topologi, jembatan hanya solusi jarak terpendek yang lahir dari cara berpikir manusia penghuni pulau besar. Untuk negara kepulauan,kehadiran satu jembatan justru menuntut adanya jembatan tambahan agar konektivitas dapat dipertahankan. Air laut dan sistem Kapal Ferry yang canggih dapat sebagai jembatan alamiah dalam jumlah tak terbatas sehingga mempertahankan konektivitas antar pulau. Alasan ketiga adalah satu jembatan yang menghubungkan dua pulau, hanya akan menguntungkan kawasan kaki-kaki jembatan saja. Para spekulan tanah dan tuantanah yang menguasai kawasan kaki jembatan (Banten dan Lampung) yang paling diuntungkan.

Selat Sunda dari perspektif geopolitik.Memahami urgensi Selat Sunda, atau bisa saja selat-selat lain di Indonesia dalam konteks peralihan geopolitik yang kini tengah bergerak secara perlahan dari TimurTengah ke Asia Pasifik.Sir Halford Mackinder (1861 - 1947) adalah seorang geografer Inggris melalui tesisnya terkenal dengan teorinya tentang Heartland (Jantung Dunia) :

“Mackinder's Heartland Theory, suggests that there was a pivotal area

"in the closed heart-land of Euro-Asia" which was most likely to become

the seat of world power, because of its inaccessibility.”

Teori tersebut masih relevan sampai sekarang : "Siapa yang menguasai Heartland makaakan menguasai World Island". Heartland adalah sebutan bagi kawasan Asia Tengah,sedangkan World Island ialah Timur Tengah. Keduanya merupakan kawasan kaya minyak dan gas bumi. Maksudnya, siapa yang menguasai kawasan tersebut, maka akanmenjadi "Global Imperium". Selanjutnya Teori Kekuatan Maritim oleh Alfred T. Mahan (1840 - 1914) yang saya kutip dari tulisan Dr. Milan Vego (2009). Teori Mahan masih disakralkan hingga kini oleh angkatan laut Uncle Sam, bahkan dianggap doktrin.Menurutnya "Barangsiapa yang menguasai Lautan Hindia maka akan menjadi kunci dalam percaturan dunia". Dari pernyataan tersebut jelas berhubungan erat dengan posisi grafis Indonesia.

Nah, dari sini mulai mengerucut bahwa alasan pemerintah Jokowi-Jk menghentikan proyek Jembatan Selat Sunda tidaklah ilmiah, dikarenakan pengaruh dari intervensi Kapitalis Monopli Asing.Kedatangan Jokowi ke Beijing, Tiongkok tidak lain menggundang para pengusaha besar di Tiongkok untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia pada bidang Infrastruktur serta harga buruh murah.Menurut Geografer David Harvey dalam bukunya "Restorasi Kelas Kapitalis", dalam bukunya Harvey menerangkan posisi Tiongkok dalam perdagangan bebas bisa memainkan peran yang sangat besar sekalipun Tiongkok bukan negara Imperialisme.Salah satu unsur Imperialisme adalah pembagian territorial jajahn maupun setengah jajahan di Asia, Afrika dan Amerika Latin.Sejarah telah membuktikan kemenangan AS terhadap Uni Soviet ketika PD II, peperangan ini dimenangkan oleh AS dan sekutunya.Kemenangan itu menjadikan AS menjadi negara Imperialisme.

MP3EI merupakan obat dari krisis berkepanjanagn AS serta Uni Eropa, terjadinya over produksi serta kredit macet yang melanda AS pada tahun 2008 sehingga banyak pengangguran yang cukup tajam waktu itu.Krisis yang terjadi beberapa tahun ini membuktikan bahwa Imperialisme semakin mengacu pada titik yang tajam yaitu kematian ekonomi.Oleh karena itu Imperialisme AS akan terus melancarkan kampanye dan propaganda nya ke negara jajahan dan setengah jajahannya untuk dijadikan Rezim Boneka.Hal ini dilakukan guna mengeruk Sumber Daya Agraria serta Manusia sebagai tenaga produktif dari sistem ekonomi jajahan mapun setengah jajahan seperti di Indonesia.Penghentian proyek ini di intervensi oleh Imperialisme AS dikarenakan ketakunnya Tiongkok yang menjadi Imperium baru yang akan menggantikan AS.Ketika hal itu terjadi maka Tiongkok dapat membangun poros ekonomi tandingan Imperialisme AS sperti yang di ungkapkan Goldman Sach.Inilah bukti bahwa peperangan ekonomi yang dilakukan Imperialisme AS.Mereka akan terus menggagalkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Tiongkok dan sekutunya untuk menandingi kekuatan AS.

Begitu pula yang terjadi di internal Jokowi-JK.Tidak ubahnya seperti yang terjadi di Internasional.Pemerintahan Jokowi-JK membangun opini public yang keliru dalam mega proyek ini,walaupun memang proyek ini sudh keliru.Akan tetapi Jokowi-JK akan mematuhi apa yang dibilang tuan nya yakn Imperialisme AS. Bukti bahwa pemerintah Jokowi-JK tidak memiliki integritas membangun negaranya seperti yang diungkapkan Yusril Iza Mahendra.Sudah saatnya gerakan massa mampu meblejeti kebusukan rezim ini.Gerakan massa adalah jalan keluar untuk merombak sistem Setengah Jajahan Setengah Feodal.Yakni gerkan yang terpimpin, terorganisir serta sistematis dan terencana.