konflik internal KPK -Komisi Pemberantasan Korupsi-tarik menarik 75 pegawai vs kebijakan Pimpinan, Â sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan jalan tengah. Sebaiknya tidak memilih trek penyelesaian yang terlalu ekstrem kiri atau kanan.
Bila selama ini KPK begitu kokoh membentengi diri sebagai lembaga superbody, kukuh menjulang,.ditakuti dengan rentetan operasi rahasia yang senyap, sulit diprediksi dengan penyadapan komunikasi serta pembuntutan sasaran yang intensif dan sulit diduga. Acapkali publik hanya tahu ujung dari operasi tangkap tangan saja, Â atau pembongkaran kasus besar selama berbulan-bulan.
Tak pernah ada yang tahu, Â bagaimana taktik, pengumpulan alat bukti, Â sampai penggiringan tersangka termasuk membangun opini masyarakat, Â sehingga ketika sebuah kasus besar diungkap, Â situasi sudah amat mendukung dan matang.
Bisa dibilang sejak berdiri, Â sampa dengan kemarin, KPK. Punya kelas tersendiri, Â dan selalu menjadi "media darling" dengan tingkat keberhasilan pengungkapan yang nyaris memuaskan. Tak ada prinsip tebang pilih dan tak ada lembaga kebal bernyali juga bertaji sebesar adapun yang belum pernah disikat pakai sapu bersih lembaga anti rasuah ini.
Semua sudah merasakan tindakan tegas tangan besi. Tindakan sapu bersih korupsinya. Mulai dari DPR sampaintingkat duanya,  Bupati-Walikota-Gubernur, kejaksaan,  kepolisian, pengusaha busuk yang senang menyuap Sampai konglomerat Hiram Sudah pernah merasakan  aksi kerasnya dalam memberantas korupsi.
Demikian populernya, Â langgam dan gaya bekerja KPK yang jujur,, berani dan tanpa kompromi. Membuat lembaga pemberantas korupsi ini begitu populer dibanding dua saudara tuanua, Â Kepolisian dan Kejaksaan. Sampai Pernah ada. Episode. drama "cicak" lawan "buaya" . Lagi - lagi dukungan masyarakat juga media massa dan sosial berdiri tegap melindungi keberadaan lembaga yang masih lumayan bersih ini.
Tapi tak ada gading yang tak retak, Â banyak isu beredar ada negara dalam negara, singkatnya Ada KPK "Taliban" dalam tubuh lembaga super kuat ini. Sampai.meresahkan banyak pihak. Karena gebrakan pembersihan negara dari laku.keji korupsi begitu massifnya, tidak pandang bulu. Sampai menghambat investasi dan menyulitkan perilaku normal. bernegara.
Pemilihan pembantu Presiden sekelas menteri kebawah, harus menunggu tanda putih dari KPK, Â bahwa.calon pejabat yang bersangkutan bersih dari rekam jejak upaya perampokan uang rakyat. Sampai disini, Â rupanya banyak pihak gerah, sampai.harus disusun UU KPK yang baru, Â yang mengubah banyak keistimewaan ruang gerak kinerjanya. Lembaga yang dianggap lepas kontrol ini, Â kini diawasi oleh Dewan Pengawas, yang biasa memberi masukan baik diminta atau tidak diminta oleh pimpinan KPK.
Hal ini membuat lembaga yang biasanya menjadi buldoser tembok-tembok laku jahat pemain anggaran,  mulai bisa dikontrol langgam geraknya. Apalagi setelah Firli Bahuri masuk dicalonkan ketua sebagai ketua baru,  seperti sudah disediakan karpet merah,  bagi kedatangan sosok yang lumayan fenomenal ini. Sampai setidaknya diajukan sembilan Jendral mendampingi pencalonan, Dan nampak sangat terlihat,  Bahwa semua hanya Jadi calon  ketua pemanis,  penggembira saja,  mengantat Firli jadi Ketua definitif. Seperti ada misi khusus yanh diembannya. Untuk. mengembalikan lembaga ini kembali ke trek lembaga yang bisa dikontrol dan bukan menjadi lembaga superbody yang lepas kendali.
Seiring covid kinerja KPK melempem, miskin gebrakan, tak ada lagi pengungkapan kasus mega korupsi korupsi atau kejahatan korporasi atau konspirasi yang menjadi handy cap Pola Kerja hebat lembaga ini. Memang ada dua operasi tangkap tangan,  Alias OTT yang cukuo menghebohkan, penangkapan dua oknum menteri  sosial dan KKP.
Lalu ada SP3, Â atau surat penghentian pemeriksaan Perkara kasus BLBI, Samsul Nursalim. menjadi penutup kinerja yang mulai tidak. Se-teringginas biasanya. Dalam sejarah KPK setiap perkara dibuka, ujungnya akan terjadi penetapan tersangka, penangkapan, hingga penggadilan.
