Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintah

Pengaruh Opini Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Opini publik dapat didefinisikan sebagai pertukaran publik terhadap sebuah sikap, pemikiran, dan gagasan yang kemudian disepakati menjadi permasalahan bersama secara makro. Kesepakatan bersama tersebut dapat berupa banyak hal, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan sebagainya.

Pemerintah memerlukan kritik, saran dan informasi mengenai keinginan rakyat. Sedangkan rakyat pun juga memerlukan informasi mengenai apa yang dilakukan pemerintah untuk mereka. Ketertarikan publik terhadap pemerintah tersebut dapat ditinjau dari cara masyarakat dalam mengekspresikan  diri mereka sebagai entitas otonom non formal, dimana masyarakat tidak hanya menerima atau menolak hasil keputusan pemerintah, tetapi juga melakukan pengendalian atas  keputusan tersebut. Namun, karena rakyat tidak dapat ditafsirkan sebagai unit institusional, di dalam masyarakat yang kompleks ini kehendak rakyat  tidaklah tunggal sehingga penyampaian opini publik adalah satu-satunya cara untuk memahami kekuasaan rakyat.

Pentingnya komunikasi politik mengharuskan meminimalisir hambatan pada demokratisasi seperti pembungkaman oleh pemerintah, pembatasan pers, dan sebagainya. Etika yang berlaku perlu diperhatikan ketika masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah. Informasi  kedua belah pihak harus gamblang dan berkualitas berdasarkan data yang ada, tidak hanya sekadar asumsi maupun prasangka

Opini Publik Menentukan Kesehatan Demokrasi

Kesehatan demokrasi dalam suatu pemerintahan ditentukan oleh opini publik, yaitu dengan seimbangnya informasi dan pengetahuan politik yang hanya dapat dicapai melalui keberadaan demokrasi. Dalam kehidupan demokrasi opini publik merupakan representasi seseorang, sehingga perlindungan hak merupakan komponen penting dalam tanggung jawab pemerintah.

Kebijakan yang diterbitkan merupakan sebuah refleksi dari pemerintahan itu sendiri dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut akan berimbas pada sikap dan pandangan publik, yang kemudian akan menjadi permasalahan bersama. 

Adanya keyakinan terhadap pelanggaran hak yang terjadi karena kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor penyebabnya. Meski akhirnya menyerang pemerintah, tetapi itu adalah hal yang bersifat alamiah di sebuah negara demokratis yang berkembang dengan opini publik seperti Indonesia. Pemerintahan otoriter di zaman Orde Baru yang menindas kebebasan berbicara, membungkam pers dan ruang publik justru meningkatkan kesadaran publik akan hak-haknya yang belum terpenuhi, dan hal itu terbukti menumbangkan rezim tersebut.

Faktor yang Memengaruhi Opini Publik

1. Faktor lingkungan

Keluarga, teman, lingkungan sekitar, tempat kerja, tempat ibadah, dan sebagainya akan memengaruhi lingkungan sosial yang ada. Sikap seseorang akan sering berubah menyesuaikan dengan kelompok sosial yang lebih terpandang.

1. Media massa. 

Dalam memperkuat sikap dan gagasan yang telah terbentuk sebelumnya, koran, radio, televisi dan internet memiliki pengaruh yang signifikan. Media berita dapat menarik perhatian publik terhadap isu yang ada, smendorong seseorang untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka serta dapat mendorong seseorang untuk bertindak. Sikap yang terpendam akan diperkuat dan diaktifkan kembali oleh media

1. Kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintah (LSM), organisasi keagamaan, dan kelompok kerja menghasilkan dan mendistribusikan opini publik tentang topik yang mempengaruhi konstituen mereka.

1. Pemimpin opini

Pemimpin opini memainkan peran yang besar dalam mengartikan isu populer dan dalam memengaruhi opini individu mereka.

Sebagian besar kepercayaan demokrasi didasarkan pada reaksi pemerintah terhadap kehendak rakyat. Di sisi lain, penyelidikan aktual terhadap respon kebijakan adalah kebenaran yang rumit karena fungsi kebijakan publik massa dan opini publik adalah permasalahan kompleks dan diperebutkan.

Pertama, tidak dapat diasumsikan bahwa opini publik dan kebijakan publik sinkron dengan respons pemerintah. Menurut gagasan 'konsensus palsu', opini publik bersifat non-otonom, sehingga kemungkinan besar merupakan permainan dari elit yang berkuasa. Akibatnya, konsensus antara opini dan kebijakan mungkin palsu, karena merupakan hasil dari proses manipulatif, bukan berasal dari opini publik yang benar-benar independen.

Kedua, jika opini publik diasumsikan otonom dan mampu memengaruhi proses politik, secara empiris sangat sulit menentukan apakah korespondensi antara opini publik dan kebijakan merupakan hasil kebijakan yang memengaruhi opini publik atau sebaliknya. Dunia luar telah menciptakan hubungan yang palsu. Dalam menangani masalah inferensi kausal, tidak ada teknik analisis yang benar-benar berhasil.

Untuk menilai keberhasilan suatu pemerintahan dan kebijakan yang diambilnya, opini publik tetap diperlukan. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak permainan elit politik di belakangnya, masih belum jelas apakah opini publik dapat memengaruhi kebijakan publik. Karena hanya publik yang dapat dimobilisasi untuk menyuarakan perasaan dan gagasannya yang akan berdampak pada pembuatan kebijakan.