Mohon tunggu...
Azka Kharisma Putri
Azka Kharisma Putri Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Airlangga

Menyukai pembahasan isu-isu terkini, seperti politik, kebijakan publik, atau perekonomian nasional.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintah

14 Juni 2022   22:54 Diperbarui: 14 Juni 2022   23:34 2806
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Media massa. 

Dalam memperkuat sikap dan gagasan yang telah terbentuk sebelumnya, koran, radio, televisi dan internet memiliki pengaruh yang signifikan. Media berita dapat menarik perhatian publik terhadap isu yang ada, smendorong seseorang untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka serta dapat mendorong seseorang untuk bertindak. Sikap yang terpendam akan diperkuat dan diaktifkan kembali oleh media

  1. Kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintah (LSM), organisasi keagamaan, dan kelompok kerja menghasilkan dan mendistribusikan opini publik tentang topik yang mempengaruhi konstituen mereka.

  1. Pemimpin opini

Pemimpin opini memainkan peran yang besar dalam mengartikan isu populer dan dalam memengaruhi opini individu mereka.

Sebagian besar kepercayaan demokrasi didasarkan pada reaksi pemerintah terhadap kehendak rakyat. Di sisi lain, penyelidikan aktual terhadap respon kebijakan adalah kebenaran yang rumit karena fungsi kebijakan publik massa dan opini publik adalah permasalahan kompleks dan diperebutkan.

Pertama, tidak dapat diasumsikan bahwa opini publik dan kebijakan publik sinkron dengan respons pemerintah. Menurut gagasan 'konsensus palsu', opini publik bersifat non-otonom, sehingga kemungkinan besar merupakan permainan dari elit yang berkuasa. Akibatnya, konsensus antara opini dan kebijakan mungkin palsu, karena merupakan hasil dari proses manipulatif, bukan berasal dari opini publik yang benar-benar independen.

Kedua, jika opini publik diasumsikan otonom dan mampu memengaruhi proses politik, secara empiris sangat sulit menentukan apakah korespondensi antara opini publik dan kebijakan merupakan hasil kebijakan yang memengaruhi opini publik atau sebaliknya. Dunia luar telah menciptakan hubungan yang palsu. Dalam menangani masalah inferensi kausal, tidak ada teknik analisis yang benar-benar berhasil.

Untuk menilai keberhasilan suatu pemerintahan dan kebijakan yang diambilnya, opini publik tetap diperlukan. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak permainan elit politik di belakangnya, masih belum jelas apakah opini publik dapat memengaruhi kebijakan publik. Karena hanya publik yang dapat dimobilisasi untuk menyuarakan perasaan dan gagasannya yang akan berdampak pada pembuatan kebijakan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun