Indonesia: Kapan Rakyat Kita Cerdas?

Aku mencari hiburan di lapangan lain, aku meninggalkan dunia yang fana ini masuk kedalam dunia yang lebih abadi, lebih besar, lebih mulia, lebih berisi, yaitu alamnya ilmu, alamnya akal, alamnya batin, alam yang oleh inggris dinamakan the world of mind. Aku meninggalkan dunia fana ini, dunia material ini, aku masuk ke dalam the world of mind. Aku membaca buku-buku tatkala kawan-kawanku pemuda hanya mengetahui kitab-kitab dari sekolahnya saja, aku telah membaca itu diluar sekolah itu.

Ir. Soekarno

Rakyat yang cerdas merupakan idaman dan cita-cita bangsa. Usaha menciptakan rakyat yang cerdas dibutuhkan puluhan tahun dan bisa panen dengan kualitas terbaik. Maka, dibutuhkan pengelolaan yang bermutu agar kita tidak mengalami gagal panen seperti panen manusia korup dan panen manusia kriminal. Untuk itu tulisan ini lebih kepada seputar membangun manusia cerdas Indonesia terutama persoalan pendidikan?. Melihat manusia Indonesia tidak hanya melihat seputar Jakarta dan Jawa, lingkup Sekolah formal, Pemda, Kemendiknas dan kinerja Jokowi-JK. tetapi kita harus melihat seluruh kawasan dan tanggung jawab seluruh elemen negara Indonesia, karena permasalahan pendidikan juga termasuk ranah permasalahan sosial budaya, politik, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan modal manusia (human capital) merupakan langkah strategis dalam melakukan pembangunan bangsa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa kita.

Tantangan abad ke-21 dan generasi emas 2045 (menandai 100 tahun proklamasi kemerdekaan) adalah membangun manusia bebas yang berkeahlian sesuai dengan minat kemampuan individual (era inteligensia). Jadi, proses pendidikan seharusnya tidak lagi dilakukan secara totaliter (memenuhi kehendak politik para diktator untuk memiliki para pemuda yang patuh dan steril dari ideologi lain), robotik (memenuhi kehendak para industrialis akan tenaga kerja yang terstandar), dan kolonialistik/kleristik (memenuhi kehendak para penjajah dan melahirkan mental pegawai). Pendidikan menuju masa depan seharusnya adalah pendidikan yang membebaskan, yang membuka pintu bagi para anak didik agar bisa mewujudkan cita-cita sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Artinya, talenta setiap siswa harus dirangsang dan dikembangkan agar mencapai titik optimal, dan dengan demikian mereka akan menjadi pribadi-pribadi mandiri yang berkeahlian khusus, siap berkolaborasi dengan rekan-rekannya yang berkeahlian lain untuk membangun kelompok-kelompok bisnis, profesional, maupun sosial.

Indonesia: tantangan dan harapan di era globalisasi

Awal tahun 2015 Indonesia ditantang untuk menjawab berbagai perubahan global yang terjadi sangat cepat, seperti perdagangan bebas (free trade), tenaga kerja bebas (Free labour), perkembangan masyarakat, informasi, budaya, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi terutama akselerasi transformasi dan teknologi informasi yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, kita dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Misalnya saja rendahnya peringkat daya saing sebagai indikator bahwa pendidikan nasional belum mampu menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Dalam The world competitiveness yearbook yang diterbitkan oleh international institute for management development menempatkan Indonesia berada pada posisi 38. Sedangkan malaysia peringkat 24, brunei darussalam 26 dan singapura peringkat 2. Kemudian human development index (HDI) tahun 2014 dari UNDP melaporkan bahwa indonesia berada di peringkat 108, masih jauh dari tetangga negara yaitu singapura (peringkat 9), brunei darussalam (peringkat 30) dan malaysia (peringkat 62).

Bahkan Menteri Anis Baswedan (2014) sendiri bilang bahwa nilai mutu dan kualitas pendidikan Indonesia sendiri stagnan dengan mengacu berbagai indikator diantaranya sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan (SPM) Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kinerja SPM memang lebih rendah di bagian timur Indonesia, dibandingkan di Jawa. Kendati demikian, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud Hendarman mengatakan beberapa daerah di Jawa juga masih tertinggal dalam hal penerapan SPM pendidikan dasar “Katanya di Jawa lebih baik. Namun, nyatanya, masih banyak daerah di Jawa yang belum dapat memenuhi SPM pendidikan dasar, misalnya Banjarnegara. Dalam catatan kami, di sana masih terjadi kekurangan guru,” kata Hendarman. 

Berdasarkan studi yang dilakukan Kemendikbud akhir tahun 2014, saat ini hanya 19,77 persen kepala sekolah SMP yang melakukan supervisi kelas secara berkala dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak dua kali setiap semester. Demikian salah satu poin dalam SPM. Ditemukan pula hanya 50,21 persen SD yang menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun.

Standar pelayanan terkait fasilitas yang menunjang kualitas pembelajaran juga dinilai masih rendah, hanya 4,53 persen SMP yang menyediakan ruang laboratorium IPA yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk mengakomodasi 36 siswa. Selain itu, ditemukan hanya 37,12 persen SMP yang menyediakan buku teks yang kelayakannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM di kabupaten/kota, terdapat 27 indikator pemenuhan SPM. Sebanyak 14 indikator dari jumlah tersebut merupakan tanggung jawab kabupaten/kota, sementara 13 lainnya merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah. Beberapa indikator yang harus dipenuhi kabupaten/kota, misalnya jumlah peserta didik di sekolah dasar atau madrasah tidak lebih dari 32 orang, guru berkualifikasi akademik S1 atau D-IV, serta tersedia satuan pendidikan dalam jarak maksimal tiga kilometer untuk SD serta enam kilometer untuk tingkat SMP. Sementara, beberapa indikator yang menjadi tanggung jawab sekolah/madrasah, di antaranya adanya ketersediaan buku teks, setiap guru bekerja 37,5 jam per minggu, serta adanya pengawasan dari kepala sekolah.

Kemudian kualitas guru melalui uji kompetensi guru (UKG) yang rata-rata nasional mendapatkan nilai 44,5 padahal  nilai standar yang dipatok oleh pemerintah sebesar 75. Berbagai hasil riset dan penelitian internasional menunjukkan beberapa lemahnya pendidikan Indonesia, menurut hasil riset The Learning Curve Pearson 2014, pendidikan Indonesia menempati posisi ke-40. Meksiko, Brasil, Argentina, Kolombia, dan Thailand, menjadi lima negara dengan rangking terbawah yang berada di atas Indonesia. Sedangkan dari lembaga Programme for international study assessment (PISA) pada tahun 2012 Pendidikan indonesia masuk pada peringkat ke 64, dari 65 negara.

Harapan muncul ketika anak-anak bangsa membawa prestasi di kancah kompetesi internasional seperti Michael Sutanto (12) dan Natasha Emanuelle (13) yang menjadi jawara dalam 11th World Robot Olympiad Russia 2014 dalam kategori Elementary, Tim Olimpiade Biologi Indonesia siswa SMA berhasil membawa emas, perak dan perunggu dari kompetisi International Biology Olympiad (IBO) di Aarhus, Denmark, 12-19 Juli 2015, Tim Matematika Indonesia meraih peringkat ketiga juara umum dalam Kompetisi Matematika Internasional untuk Mahasiswa Ke-22 di Blageovgrad Bulgaria 2015, dan banyak lagi prestasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rakyat Indonesia terasa sudah terwakili atau merasa cerdas oleh-oleh anak-anak berprestasi tersebut.

Itulah berbagai persoalan pendidikan di negara kita, disaat ini kita dapat melihat penyelenggaraan pendidikan dengan sumber belajar yang beraneka ragam dan kualitas terbaik, disaat itulah saudara kita yang jauh disana kesulitan mendapatkan akses pendidikan, disparitas (kesenjangan) pendidikan menjadi PR berat pemerintahan dan rakyat saat ini. Lalu, pemecahannya apakah kita menggunakan teknik menggeneralisasikan permasalahan yang ada dengan pembagian modal dan penanganan sama rata, sama rasa diseluruh negeri ini? Ataukah kita menggunakan pola distribusi otonomi daerah yang saat ini masih diragukan kinerja dari birokrasi daerah? Ataukah kita menggunakan pola penanganan khusus tapi dengan wewenang dan kontrol terpusat?. Yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak hanya dikembalikan pada usaha pemerintahan saja, tetapi seluruh elemen masyarakat juga harus terlibat. Maka, untuk memulai diperlukan usaha penyadaran dan kepedulian sesama rakyat.

Perlunya mengakomodir kecerdasan

Cerdas disini diartikan bisa dari berbagai hal yaitu segi kognitif (pengetahuan), afektif (tingkah laku atau sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Kecerdasan tidak hanya diartikan tahu berbagai hal (menghafal) tetapi seberapa kuat analisa pengetahuan anda dalam menggali permasalahan maupun potensi yang ada serta merumuskan pemecahan masalah (problem based learning). Kecerdasan karakter dan norma tidak hanya dilakukan dengan membuat peraturan sebanyak dan seketat mungkin ( reward and punishment) tetapi menciptakan kesadaran akan tanggung jawab dan saling menghargai perbedaan sikap orang lain. Kecerdasan tidak hanya mengulangi secara terus menerus  tetapi lebih menekankan arti dan maksud dari pembelajaran dan menimbulkan keterbukaan pikiran atau imajinasi seseorang.

Dunia sebenarnya sudah menemukan kunci jawaban untuk menciptakan manusia cerdas yaitu teori tahap perkembangan (Piaget), kecerdasan jamak (Gardner), cara kerja otak (Medina), cara kerja gen (Ridley/Murakami), kontrukstivisme serta kurikular domain. Intisari dari teori tersebut mengajarkan kita memahami kecerdasan setiap orang berbeda dengan yang lain lengkap dengan perbedaan motivasi, gaya belajar dan tujuan siswa. Namun, ada anggapan bahwa teori hanyalah sebuah teori bukan teori adalah praktis. Realitas menjadi tumpuan para praktisi sehingga penerapan teori tersebut sangatlah sulit. Maka, perlu membuat sebuah kontruksi agar persyaratan dari teori itu dapat diterapkan di sekolah dan pembelajaran. Lewat sebuah teori kita dapat membuat sebuah model, strategi, metode dan teknik pembelajaran. Seperti yang dilakukan Munif Chatib Chatib memulai pengembangan penerapan kecerdasan majemuk di sekolah Yayasan Malik Ibrahim Gresik, kini bernama YIMI Gresik, Jawa Timur.

Pendidikan kita selayaknya menciptakan kebhinekaan dan membuka pikiran siswa lewat realitas yang ada. Selama pendidikan kita hanya begini-begini saja dalam artian masuk sekolah kemudian lulus maka selembar ijazahlah yang hanya didapat siswa. titik awal perubahan pendidikan yang progresif akan menjadi tujuan rakyat yang cerdas kelak. Sudah sewajarnya jika usaha pencerdasan masyarakat tidak hanya dibebankan pada pendidikan formal saja namun lebih kepada pendidikan sepanjang hayat, karena manusia sejatinya adalah makhluk yang senantiasa belajar untuk memperbaiki hidupnya dimanapun, kapanpun dan apapun.

 

Sumber : diambil dari berbagai literatur baik itu cetak maupun digital.