Mohon tunggu...
Aziz Aminudin
Aziz Aminudin Mohon Tunggu... Freelancer - Trainer, Professional Hipnoterapis, Penulis, Pembicara, Aktivis Sosial Kemanusiaan

Trainer, Professional Hipnoterapis, Penulis, Pembicara, Aktivis Sosial Kemanusiaan Founder MPC INDONESIA WA : 0858.6767.9796 Email : azizaminudinkhanafi@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kepala Daerah Korupsi, Yakin Masih Ada yang Bersih? (Bagian 2 Selesai)

11 April 2018   09:02 Diperbarui: 11 April 2018   09:19 873
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sepanjang tahun 2018 saja sampai bulan ini sudah 10 Kepala Daerah terlibat korupsi yang terakhir diketahui OTT oleh KPK di Jawa Barat, dikutip dari http://poskotanews.com Bupati dan 7 orang lainnya pindai lewat operasi senyap Selasa (10/4/2018) di wilayah Bandung Barat.

Sampai tulisan ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari KPK tentang jumlah barang bukti uang yang disita, jadi modus operandi korupsi. Besar dugaan terkait suap, sering disebut uang pelicin dalam konteks proyek pembangunan.

Adanya persepsi dan mindsetbahwa biaya pilkada yang sangat tinggi tercipta secara otomatis terkait dengan biaya kampanye dan pemenangan calon kepala daerah yang tentunya melibatkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga muncul sebuah keyakinan bahwa dalam pilkada langsung tidak ada demokrasi.

Masyarakat sudah terbiasa dengn adanya apa sebelum apa yang ia lakukan termasuk dalam pemilihan, bukan penulis ragu bahwa proses pilkada langsung berjalan bersih, tapi kenyataannya masih banyak ditemui bahwa dalam proses pilkada langsung masyarakat sudah mensadari dan meyakini ada pergerakan uang yang sebenarnya itulah bibit -- bibit korupsi yang bermuara dengan banyaknya Kepala Daerah yang mencatatkan namanya di list KPK.

Calon Kepala Daerah juga seolah -- olah otomatis harus memutar otak bagaimana mengumpulkan anggaran untuk promosi dan pemenangan dalam masa kampanye pencalonan, karena mindsetcalon Kepala Daerah pun mulai menyakini tidak ada pertarungan dan pemenangan yang murah.

Hadirnya Kepala Daerah yang tidak kompeten, tidak kredibel dan tidak berintegritas, ini semakin menambah panjang sejarah penderitaan rakyat, dan tentunya sebagai masyarakat akan lebih menikmati mimpi panjang untuk menikmati kesejahteraan dan kemerdekaan.

Peranan Negara menjadi sangat penting untuk memandang penangan korupsi secara menyeluruh dari berbagai aspek, melibatkan semua elemen negara dan masyarakat, mungkin sebenarnya Indonesia banyak sekali memiliki orang cerdas dan pintar yang memiliki hati untuk memberikan energi positif yang bukan semata -- mata terkait dengan Politik Praktis.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kesadaran penuh pada masyarakat Bangsa Indonesia, menjadi lebih baik dan lebih bermartabat demi anak cucu serta penerus bangsa ini.

Selesai.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun