Upaya Pemenuhan dan Penegakan HAM dalam Sosial dan Ekonomi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, upaya mewujudkan hak asasi manusia (HAM) di bidang sosial, ekonomi, dan budaya harus terus dilanjutkan. Kemiskinan yang ekstrim harus segera diberantas sampai titik nol dan kesempatan kerja harus dibuka seluas-luasnya. Presiden mengatakan, untuk meningkatkan akses pemerataan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, pemerintah melanjutkan upaya pembangunan dari pinggiran, desa, dan perbatasan agar hak pembangunan setiap orang dihormati. Pemerintah juga terus membangun infrastruktur yang merata di seluruh tanah air, yang juga dapat membuka investasi hilir dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Tujuan 10 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), atau SDGs, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Untuk mengurangi ketimpangan, kebijakan harus bersifat universal dan memenuhi kebutuhan penduduk yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Tujuan nomor 10 dari 17 SDGs, khususnya mengurangi ketimpangan, menurut laporan Kementerian PPN/Bappenas, memiliki 10 tujuan khusus yaitu 

(1) Pada tahun 2030, tercapai dan secara bertahap mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk di bawah 40% dari orang pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 

(2) Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. 

(3) Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi perbedaan hasil, termasuk dengan menghapus undang-undang, kebijakan, dan praktik diskriminatif dan mempromosikan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait dengan undang-undang dan kebijakan tersebut. 

(4) Mengadopsi kebijakan, termasuk pajak, upah dan perlindungan sosial, dan secara bertahap mencapai lebih banyak kesetaraan. 

(5) Meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, serta memperkuat penegakan regulasi. 

(6) Memastikan peningkatan representasi dan suara negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga ekonomi dan keuangan internasional untuk membentuk organisasi yang lebih efektif dan terpercaya. , otoritas yang bertanggung jawab dan legal. (7) Memfasilitasi migrasi dan perpindahan orang secara teratur, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. 

(8) Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda terhadap negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia. (9) Mempromosikan bantuan pembangunan dan arus keuangan yang sah, termasuk investasi asing langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara-negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara-negara berkembang pulau kecil dan negara-negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.(10) Meningkatkan penggunaan jasa keuangan oleh pekerja

Pertengahan tahun ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025. Rencana aksi ini bertujuan untuk menghormati, melindungi, melaksanakan, membela dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. 

Sasaran utamanya adalah kelompok perempuan, kelompok anak, masyarakat adat dan penyandang disabilitas. Perpres 53 juga menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya mencakup penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik.