Mohon tunggu...
Aziz patiwara
Aziz patiwara Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Berjuang terus lah , sampai kamu tau di mana kelemahan mu.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

708 Unit Kendaraan Dinas di Kabupaten Tangerang Hilang, BPK Catat Kerugian Negara Rp45 Miliar

30 Januari 2025   11:44 Diperbarui: 30 Januari 2025   11:44 22
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat 708 unit kendaraan roda empat dan roda tiga milik pemerintah Kabupaten Tangerang tidak ditemukan dalam rekapitulasi aset. Kejadian ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 45 miliar.  

Ketua Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi, Aziz Patiwara, mengecam keras pengelolaan aset yang dianggap tidak profesional. Ia menilai hilangnya kendaraan dinas ini merupakan bentuk kelalaian serius yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

"Hilangnya kendaraan dinas yang tercatat dalam data BPK ini adalah bukti nyata lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap barang milik negara. Kerugian sebesar Rp 45 miliar ini bukan hanya angka, tapi juga kepercayaan rakyat yang dipertaruhkan," ujar Aziz 

Aziz mendesak pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera bertindak dengan mengusut tuntas laporan BPK ini melalui audit internal dan eksternal. Memastikan transparansi dalam proses investigasi agar publik mendapatkan informasi yang jelas.  

Selanjutnya, dirinya mendesak memperbaiki sistem pengelolaan aset, termasuk menerapkan teknologi pengawasan berbasis digital untuk meminimalkan risiko kehilangan di masa depan. 

"Laporan BPK adalah dokumen resmi yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah wajib bertanggung jawab penuh atas temuan ini dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya," kata Aziz.  

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini dapat berdampak buruk terhadap citra pemerintah daerah. "Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi, dan pemerintah wajib memberikan solusi, bukan sekadar klarifikasi," tambahnya.  

Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal temuan BPK ini demi terciptanya akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan aset negara. "Terus kita kawal sampai temuan ini mempunyai titik terang," pungkasnya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun