PLN ke Mana? Kok, Sampai Ada Patriot Energi

Menteri ESDM Sudirman Said baru saja mengukuhkan Program Patriot Energi. Sebuah program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dari pemerintah untuk mengirim anak-anak muda ke pelosok atau pulau terluar dalam rangka menjaga infrastruktur tenaga listrik yang sudah dibangun di sana.

Mengutip siaran pers Kementerian ESDM (3/5), sebanyak 122 anak muda terpilih akan diberangkatkan ke daerah yang dibangun pembangkit listrik energi baru terbarukan di 123 desa tersebar di 16 provinsi Indonesia bagian Barat sampai perbatasan Indonesia bagian Timur.

Program Patriot Energi menjadi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian energi berupa listrik dengan pembangkit listrik energi terbarukan. Patriot Energi ini merupakan program lanjutan, dimana angkatan pertama sebanyak 80 anak muda telah memulai tugasnya di bulan Oktober tahun 2015 silam dan telah kembali ke Jakarta pada akhir Maret 2016 lalu.

Program ini sebenarnya mengadopsi dari program Tri Mumpuni, Wanita Listrik (sekarang staf ahli Menteri ESDM) yang sudah lama dirintis. Siapa yang tidak tahu, kiprah Tri Mumpuni menerangi berbagai daerah. Prempuan kelahiran Semarang ini sudah lebih dari 10 tahun membantu masyarakat yang tak pernah melihat cahaya lampu di rumahnya. Saat ini Puni panggilan akrabnya sudah membangun 60 PLTMH dan memberdayakan masyarakat untuk bisa mengoperasikan PLTMH.

Namun, kini Puni sudah menjadi Staf Ahli Menteri ESDM dalam bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dengan masuknya dia ke pemerintahan, apakah program-program yang Puni rintis selama ini akan tetap berjalan? sebab, Puni akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan instan di pemerintahan dan disibukan dengan urusan pemerintahan. Padahal, usaha dia sebagai wanita penerang masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Semoga saja, program pembangunan PLTMH oleh Puni masih terus dilanjutkan. Bahkan dengan bantuan pemerintah proyek-proyek ini akan lebih banyak lagi. 

Banyak proyek PLTMH Mangkrak

Tantangan yang perlu Puni lakukan lagi selain membangun dan merawat proyek PLTMH di pulau terluar, ada pekerjaan rumah yang kini harus dibereskan, yakni bagaimana membangun kembali proyek-proyek mangkrak yang jumlahnya sangat banyak. Padahal sudah dibangun dengan investasi yang tidak sedikit.

Dari data Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, sejak dirintis tahun 1996, ada sekitar 256 ijin proyek pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) yang mangkrak. Alasannya proyek-proyek tersebut mangkrak karena masalah keekonomian proyek, pengembang nakal yang menyalahgunakan izin pengembangan dari pemerintah daerah, sehingga proyek tak kunjung jalan kemudian kurang sinerginya antara pemerintah daerah dan pusat.

Itupula yang membuat Menteri ESDM Sudirman Said akhirnya membuat Permen 19/2015 tentang pembelian listrik tenaga air oleh PT PLN (persero) sampai dengan 10 MW. Harapannya para pengusaha swasta mau membangun PLTA/PLTMH di daerah yang belum teraliri listrik namun memiliki potensi waduk atau air sungai dengan air cukup deras. Maka dibuatlah harga yang menarik yakni mencapai US$ 12 cent per kWh.

Permen ESDM ini juga yang membuat Menteri BUMN Rini Soemarno geram, sebabnya harga beli terlalu mahal dan memberatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Harian KONTAN (3/5). Coba lihat? satu pejabat ingin pengembangan PLTA/PLTMH jalan, satu lagi melarang untuk membeli dengan harga yang sudah ditetapkan. Ini yang mesti Tri Mumpuni hadapi jika sudah masuk ke dalam pemerintahan, sebab pengembang listrik tidak akan membangun proyek tanpa keekonomian proyek.

Apakah tidak akan percuma nantinya mengirim Patriot Energi ke daerah karena tidak ada proyek PLTMA/PLTMH yang bisa dibangun, karena pihak swasta tak lagi tertarik dengan harga yang kini dibuat oleh PLN alias tidak memakai harga listrik dari Permen ESDM No 19/2015.