Bagaimana Warga Melihat Anies?

Bagaimana Warga Melihat Anies?

Beberapa hari ini kelihatan sekali Anies Baswedan sedang sibuk mencari panggung dan lawan tanding untuk dijadikan panggung kampanye mencuri dukungan baginya. Sekarang ini Anies sedang berambisi menjadi gubernur Jakarta kembali dan seolah dia sudah berhasil menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2017-2023 lalu. 

Anies sibuk sekali menghujat PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Dia banyak  mengatakan bahwa PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono banyak merubah semua kebijakan yang sudah dibuat  saat menjadi gubernur. Misalnya saja Anies Baswedan mengkritik PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan pada rumah kedua atau PBB-P2 dengan nilai objek pajak (NJOP) minimal Rp 2 miliar. 

Anies Baswedan mengatakan bahwa  rumah adalah hak dasar warga negara dan penerapan PBB tersebut untuk mengusir masyarakat secara halus. Seolah Anies mau mengatakan dia adalah gubernur yang memenuhi hak warga Jakarta selama menjadi gubernur Jakarta. Tidak perlu banyak mencari bukti, membuat mangkrak proyek Sodetan Ciliwung dan pembangunan sarana transportasi publik saja itu sudah bukti bahwa Anies tidak peduli dan tidak berpihak pada pemenuhan hak dasar warga Jakarta.

Pertanyaannya sekarang, apa benar Heru Budi Hartono merubah kebijakan Anies Baswedan? Sebagai PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono tidak merubah tetapi memperbaiki kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan. Misalnya saja kebijakan Anies Baswedan yang membuat mangkrak pembangunan yang sudah dimulai saat Jokowi sebagai gubernur Jakarta. 

Seperti proyek Sodetan Ciliwung yang sangat diperlukan untuk menangani dan mengendalikan masalah banjir Jakarta. Proyek Sodetan Ciliwung lima tahun dibuat mangkrak oleh Anies, tetapi oleh Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono diselesaikan dalam waktu lima bulan. Proyek Sodetan Ciliwung ini membagi beban air dari sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sehingga mengendalikan banjir di sekitar Sungai Ciliwung.

Begitu pula dengan proyek transportasi publik kereta moderen LRT Jakarta lima tahun dibuat mangkrak oleh Anies Baswedan padahal sudah dibangun Jokowi mulai dari stasiun  Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara hingga stasiun Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. 

Sementara oleh Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono proyek LRT Jakarta dalam waktu lima bulan setelah menjadi PJ Gubernur Jakarta dilanjutkan perpanjangan jalurnya dari Velodrome Rawamangun hingga ke Manggarai Jakarta Selatan. Perpanjangan jalur LRT Jakarta ini membangun hak akses warga Jakarta terhadap layanan transportasi publik dan mengurai kemacetan Jakarta.

Setelah gagal dan kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) RI 14 Pebruari 2024 lalu.  Anies dalam Pilpres bertarung dengan Prabowo. Hasilnya adalah pasangan Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024, mengalahkan Anies. Ya untung saja Anies tidak menang jadi Presiden Indonesia. 

Beruntung karena Anies selama menjadi gubernur Jakarta tahun 2017-2022 tidak melakukan apa-apa untuk warga Jakarta. Bayangkan saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya setidaknya rata-rata pada saat Anies menjadi gubernur Jakarta sebesar Rp 80 Trilyun, berarti setidaknya ada Rp 5X Rp 80 Trilyun= Rp 400 Trilyun. 

Padahal biaya  untuk menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung sebesar Rp 1,150 Trilyun. Begitu pula untuk menyelesaikan perpanjangan LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai Rp 5,4 Trilyun.  Selama lima  Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta ada Rp 400 Trilyun. Kemana dan digunakan untuk apa uang warga Jakarta oleh Anies Baswedan?