Mengkritisi Rencana Proyek Tempat Parkir Fantastis Dinas Perhubungan Jakarta, Senilai Rp 55,6 Milyar

Mengkritisi Rencana Proyek Tempat Parkir Fantastis Dinas Perhubungan Jakarta, Senilai Rp 55,6 Milyar.

Barusan juga saya dapat kabar dan diminta tanggapan dari seorang teman wartawan terkait rencana dinas perhubungan Jakarta yang  ingin proyek membangun fasilitas Park n Ride di daerah Glodok dengan biaya Rp 55,6 milyar. Setelah saya cek di beberapa media online  memang diberitakan bahwa  Dinas Perhubungan Jakarta akan membangun tempat parkir atau Park and Ride di Glodok, Jakarta Barat tahun 2023. 

Rencana ini sudah mendapat persetujuan dari Komisi Bidang Perekonomian DPRD Jakarta dengan  anggaran pembangunannya  senilai Rp 55,6 miliar yang dimasukan dalam  Rancangan APBD Jakarta tahun 2023.

Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo menjelaskan kepada  media bahwa park and ride itu akan dibangun lokasi eks  lahan parkir Glodok seluas 4 ribu meter persegi. Kepala dinas perhubungan mengatakan  menyebut lokasi lahan ini menjadi lokasi ideal sebagai tempat parkir kedatangan orang dari wilayah utara dan barat. 

Menurut Syafrin, nantinya wilayah Kota menjadi titik keberangkatan atau kedatangan warga dari kawasan utara dan barat. "Parkir Glodok menjadi ideal apalagi nanti setelah terbangun untuk stasiun MRT," menurut Syafrin Liputo.

Wah ini sih proyek Park n Ride ini harus dikritisi dan dicurigai karena anggarannya yang fantastis dan jenis proyeknya yang tidak logis.

Kalo Park no ride itu baiknya dibangun di pinggir kota sebagai fasilitas tempat menumpang parkir kendaraan pribadi penggunanya lanjut perjalanannya dengan transportasi publik massal. Penempatan di pinggir kota, menjelang masuk kota Jakarta agar warga yang masuk ke kota Jakarta tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi tetapi dengan menggunakan angkutan umum massal. 

Misalnya saja di pinggir itu di Lebak Bulus Jakarta Selatan, bagi  warga sekitar Lebak Bulus dan  Ciputat sekitarnya yang mau masuk ke kota Jakarta. Mereka bisa memarkir dan menumpang kendaraannya di Park n Ride sekitar stasiun MRT dan halte Transjakarta di dekatnya. 

Begitu pula seperti Park n Ride di Ragunan Pasar Minggu  yang letaknya dekat dengan halte Transjakarta. Atau juga Park n Ride di daerah Harapan Jaya, Bekasi yang dekat halte Transjakarta bagi warga Bekasi yang mau ke Jakarta bisa memarkir menumpang kendaraannya di sana. Selanjutnya mereka bisa gunakan bus Transjakarta ke kota Jakarta.

Sementara kalo daerah Glodok sih sudah  tengah kota letaknya. Artinya warga sudah masuk kota Jakarta dan cari parkir di Glodok untuk belanja dan kulineran di Glodok. Jadi jangan disebut sebagai Park n Ride karena fungsinya bukan untuk parkir dan menumpang. Sebagaimana fungsinya Park n Ride itu tempat warga memarkir karena ingin melanjutkan perjalanannya ke tengah Jakarta dengan angkutan umum massal. 

Berarti   proyek dengan anggaran Rp 55,6 milyar itu semata, hanya membangun tempat parkir dengan anggaran yang fantastis, jelas ini tidak bijak karena melukai rasa keadilan warga Jakarta. Membangun tempat parkir dengan uang Rp 55,6 milyar? Waooooo luar biasa. Jangan sampai proyek ini jadi ajang korupsi bersama?

Padahal kita tahu bahwa kemacetan  di Jakarta itu akibat tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi masuk ke tengah kota Jakarta. Perlu langkah mengendalikan tingginya kendaraan bermotor pribadi masuk ke Jakarta, dengan membangun sistem integrasi layanan angkutan umum massal dan mengurangi ruang parkir bagi kendaraan bermotor pribadi di tengah kota Jakarta. 

Park n Ride sesungguhnya bukan sebagai "atau  tempat parkir" sebagaimana dijelaskan Kadishub Jakarta, Syafrin Liputo.

Park n Ride memiliki  misi khusus makanya di sebut sebagai fasilitas parkir dan menumpang bukan hanya parkir yang biasa menitip menjadi tujuan perjalanan. Jelas proyek yang diklaim oleh kepala dinas perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo ini akan memporakporandakan rencana PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono.

Dua hari setelah dilantik menjadi PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono langsung bergerak cepat menemui berbagai pihak guna mengatasi Kemacetan Jakarta dengan memulai pendekatan misalnya untuk mengintegrasikan KRL Jabodetabek dengan moda transportasi publik massal di kota Jakarta. 

Artinya adalah memudahkan warga mengakses   layanan transportasi publik massal dan tidak membawa kendaraan bermotor pribadinya ke tengah kota Jakarta. Kita, sebagai warga Jakarta harus sadar dan tahu bahwa Park n Ride sekali lagi sebagai fasilitas parkir dan menumpang untuk memotong atau mencegah warga memarkir kendraan bermotor pribadinya di pinggir kota. 

Selanjutnya   gunakan layanan transportasi publik massal ke tengah kota Jakarta. Rencana PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono sudah jelas membangun sistem integrasi layanan angkutan umum bukan memberi fasilitas kemudahan bagi pengguna kendaraan pribadi membawa kendaraan pribadinya ke tengah kota dengan memberi ruang parkir berlebihan di tengah kota.  

Sebaiknya proyek fantastis tempat parkir di Glodok ini dibatalkan karena menghamburkan uang warga dari APBD Jakarta karena bertentangan dan tidak  dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah macet kota Jakarta.   

Jika pak Heru Budi Hartono nanti membatalkan proyek lahan parkir ini berarti konsisten dengan gagasan bapak memecahkan kemacetan Jakarta dengan membangun sistem integrasi layanan angkutan umum massal dan mengurangi ruang atau lahan parkir di tengah kota Jakarta. 

Coba pikirkan dengan bijak, bangun tempat parkir dengan anggaran  sebesar Rp 55,6 milyar. Lebih anggaran itu digunakan untuk membangun fasilitas transportasi massal seperti LRT atau membangun rusun untuk warga miskin yang belum memiliki rumah layak.

Jakarta, 18 November 2022
Azas Tigor Nainggolan.
Pengamat Transportasi.