Dulu saya sering mendengar cerita dari teman-teman online yang tinggal di berbagai wilayah Indonesia. Katanya, harga barang kebutuhan pokok di sana lebih mahal dibanding  di sini, di Jakarta atau di kota kelahiran saya Pekanbaru. Padahal kan sama-sama di Indonesia? Kok bisa gak sama?
Nah, ternyata setelah dicari tahu, ternyata memang biaya distribusi logistic itu mahal. Ketika barang sampai di wilayah-wilayah yang jauh di berbagai kepulauan pun jadinya mahal.
Itulah tujuan dan salah satu misi pemerintahan Presiden Jokowi lewat berbagai proyek strategis nasional. Salah satunya yaitu membangun Pelabuhan yang mendukung terwujudnya tol laut sehingga distribusi logistic jadi lebih lancer dan cost pun bisa ditekan.
Presiden Jokowi memang bertekad mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di Indonesia sebagai proyek strategis nasional pemerintah. Jokowi berharap agar proyek-proyek strategis nasional bisa dilakukan percepatan pembangunannya.
Dalam pembangunan pelabuhan ini, entitas yang menjadi kunci utama penentu adalah sinergi antara pemerintah dan swasta.
Sebenarnya, investasi di "dunia" pelabuhan itu butuh biaya yang sangat mahal. Di sisi lain, keberadaan pelabuhan ini jadi urat nadi untuk mewujudkan sistem logistik di Indonesia, yang notabene nya adalah negara kepulauan.
Itulah kenapa, pemerintah memberikan ruang pada pihak swasta untuk ambil bagian di bidang pelabuhan, karena dana APBN juga terbatas.
Kalo mengutip dari data yang dipaparkan program The Nation MetroTV, untuk membangun atau mengembangkan semua pelabuhan di Indonesia itu butuh investasi sebesar 47 Miliar USD atau setara 695,6 T rupiah. Karena butuh modal besar inilah, pemerintah menyuarakan agar pihak swasta mau ikut ngebantu atau bareng-bareng ngebangun pelabuhan.
Tapi, bagaimana realitanya?
Menurut Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Febrial Fatwa, menyebut bahwa pemerintah memang sudah mengajak, menggencarkan, dan menyuarakan agar pihak swasta mau terlibat dan berinvestasi di bidang pelabuhan ini.
Kendala Pihak Swasta saat Berinvestasi di Bidang Pelabuhan
Seperti diketahui bahwa pembangunan pelabuhan ini adalah investasi padat modal. Sehingga pihak swasta juga berhati-hati agar tidak salah hitung. Mengingat menanam modal di bidang pelabuhan kni bakal butuh waktu sangat lama untuk pengembalian modalnya.
Sedangkan, pada kenyataannya, pihak swasta juga mengalami berbagai kendala saat ingin berinvestasi di bidang pelabuhan ini.
Seperti yang disampaikan oleh Febrial, bahwa peraturan perudang-undangan dan perinjinan untuk membangun pelabuhan tidak sederhana. Peraturan yang saling tumpang tindih juga menjadi permasalahan sehingga untuk mengurus perijinan menyita waktu yang cukup lama.
Peraturan hukum yang tidak sinkron ini juga membuat kepastian hukum jadi berubah-ubah. Wasting time untuk mengurus perijinan dan persoalan aturan ini membuat pihak swasta kehilangan momentum. Sehingga pihak swasta juga berharap adanya kepastian hukum agar ada jaminan keamanan berinvestasi khususnya bidang pelabuhan dari pemerintah.
Adanya Pelabuhan Dibutuhkan Publik
Sebenarnya pembangunan pelabuhan ini juga dibutuhkan oleh publik. Sebab, hadirnya pelabuhan yang dapat menopang dan menunjang transportasi laut untuk mendistribusikan komoditas perdagangan. Dengan begitu, diharapkan bisa menekan harga komoditas yang impact nya tentu dirasakan oleh masyarakat.
Sekarang ini, biaya logistik masih mahal karena disebabkan oleh biaya angkutan laut serta biaya tunggu pelabuhan atau dwelling time.
Belum lagi sekarang pendistribusian logistik ke seluruh wilayah Indonesia masih belum merata, karena ada wilayah terpencil yang sulit atau butuh waktu lama untuk dijangkau. Hal ini akan membuat harga komodistas pun tidak sama di semua wilayah.
Kondisi inilah yang juga menjdi perhatian Presiden Jokowi, agar harga barang di semua wilayah di Indonesia bisa sama. Tentu saja untuk mencapai tujuan tersebut, perlu berbagai upaya bersama, dari pemerintah dan pihak swasta, untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Salah satunya Pelabuhan.
Misalnya saja, dengan dibangunnya pelabuhan Marunda oleh PT KCN untuk menopang pelabuhan Tanjung Priok, ini akan membantu menekan waktu dwelling time di Priok. Menurut Ketua Dewan Pakar Asosiaso Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel, dikutip dari detik.com, menyebut pelabuhan Marunda perannya sangat vital sebagai upaya membantu menekan ongkos logistik.
Saat ini biaya logistik masih ada di atas angka 25%, sedangkan pemerintah menargetkan turun menjadi 4,9 persen di tahun 2022.
Senada dengan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pelabuhan yang dibangun haruslah mendukung pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Patimban, dan Tanjung Perak sebagai hub.
Pemerintah Terus Berbenah
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa regulasi ini akan terus diperbaiki sehingga kemudahan perizinan dan pelaksanaan investasi pun jadi lebih lancar khususnya di bidang pelabuhan.
Sama seperti yang diharapkan juga oleh pihak Swasta lainnya, Direktur PT KCN Widodo Setiadi juga berharap agar pihak swasta dipermudah lagi dalam berinvestasi, khususnya bidang pelabuhan. Agar permasalahan yang dialami oleh PT KCN dalam pembangunan pelabuhan Marunda tidak terjadi dan terulang di proyek strategis nasional lainnya.
Tumpang tindih aturan dan kepastian hukum dalam berinvestasi ini akan menentukan minat pihak swasta untuk bergabung dan ikut membangun proyek-proyeks trategis nasional lainnya ke depan.
Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta, tentunya akan menjadi kunci untuk mewujudkan misi kita semua bangsa Indonesia, yaitu menjadi poros maritim dunia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
