Tindak Pidana Penganiayaan/Jarimah Pelukaan kepada Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem-sub sistem yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan tersebut dibiarkan maka lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang dikenal dengan kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan merupakan semua bentuk, ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma- norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).

Anak merupakan objek lemah secara sosial dan hukum yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Belakangan ini, kasus child abuse semakin marak terjadi di Indonesia. Orang dewasa yang seharusnya memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak malah kerap menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap anak. Semakin banyaknya tindakan kekerasan yang berakibat fatal bahkan hingga menyebabkan kematian menimbulkan keprihatinan atas rendahnya upaya perlindungan terhadap hak hidup anak.Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelentaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin permerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri.kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.

Melihat fakta-fakta di lapangan dimana tindak kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana secara khusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". 

penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

*Adanya kesengajaan

*Adanya perbuatan

*Adanya perbuatan (yang dituju), yaitu;

A.Rasa sakit pada tubuh
B.Luka pada tubuh

Perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan di Indonesia secara garis besar diatur dalam KUHP, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah:

1.Kejahatan terhadap nyawa, seperti seperti pembunuhan (338), pembunuhan dengan pemberatan (339), pembunuhan berencana (340), merampas nyawa (pembunuhan) anak sendiri yang baru lahir (Pasal 341 dan 342);

2.Kejahatan penganiayaan. (Pasal 351-356).
diatur pada pasal 80dan diatur pada pasal 82, yang berbunyi:

A.UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

C.UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kata Jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.28 Para fuqaha’ sering juga menggunakan istila jarimah sama dengan jinayah. Dari segi etimologi, kata jarimah merupakan masdar dari kata jarama, yang berarti; berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti yang sama dengan istilah jinayah, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.

tindak pidana atau jarimah menjadi 3 (tiga) macam:
a.Jarimah Hudud ialah jarimah yang diancam hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).
b.Jarimah Qishas-Diyat ialah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan),di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qisas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ta’zir, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).
c. Jarimah Ta’zir
Jarimah ta’zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberpa hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim)

Jarimah al-Jahr al-‘Amd (Penganiayaan Sengaja)
ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

Adapun hukumannya penganiayaan sengaja yaitu:
1. Hukuman pokok adalah qisas berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 45, al-Baqarah (2): 178-179, dan al-Nahl (16): 126
2. Hukum penggantinya adalah diyat dan ta’zir
Jika hukuman qisas terhalang karena ada sebab atau gugur.
Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang diqisas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (sulh) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah diyat. Akan tetapi, jika hukuman qisas dan diyat tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman ta’zir adalah sebagai pengganti hukumannya.

Jarimah al-Jarh al-Khata’ (Penganiayaan tidak Sengaja) ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan penganiayaan tidak sengaja ketika memenuhi dua unsur; 1) perbuatannya disengaja, tetapi; 2) tidak ada niat melawan hukum.
Hukuman bagi penganiayaan tidak sengaja ialah: a. Hukuman pokok adalah diyat.
Diyat dibagi 2 macam, yaitu diyat kamilah (sempurna) dan diyat tidak sempurna (naqisah). Diyat sempurna berlaku jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing diyat sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan diyat tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan,maka diyatnya membayar 50 ekor unta.
b. Hukuman penggantinya adalah ta’zir.
Namun, menurut Rokhmadi, berdasarkan semua tindak pidana (jarimah) yang dikategorikan jarimah qisas-diyat menurut ulama salaf, masih menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) apakah jarimah qisas-diyat itu murni menjadi hak manusia (hak adami) 2) apakah pembayaran diyat yang berupa 100 ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas maksimalnya 3) apakah pembayaran diyat itu dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.

Penulis : 

1. Cinta Azahra N.J (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung semarang)

2. Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang)