Kata Inflasi adalah momok yang menakutkan. Karena Inflasi, harga makanan di sebuah negara bisa melonjak tidak keruan.
Tidak percaya?
Tengok Bolivia, yang harga satu ekor ayam mencapai 14 juta bolivar. Itu karena inflasi. Atau rakyat Zimbabwe yang terpaksa membeli sebungkus mie instan seharga 2 juta karena inflasi.
Agar mimpi buruk itu tidak terjadi di Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia sudah mengambil langkah taktis. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengaku telah memiliki sejumlah langkah dalam melakukan upaya pengendalian inflasi agar berada di level 3,5 persen. Salah satunya adalah dengan mengendalikan volatile food atau inflasi harga pangan.
Sosok yang berperan paling penting dalam pengendalian harga pangan itu adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Berbagai kebijakan telah ia jalankan, mulai dari operasi pasar untuk menyediakan sembako murah, sampai mengijinkan importasi bahan pangan demi mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Walaupun keputusan impor itu bukanlah keputusan yang populer, tapi itu mau-tak mau harus dilakukan. Karena bila terjadi kekurangan pasokan, maka harga sudah pasti akan meroket.
"Apabila tidak diperlukan kita berjalan saja tetapi begitu kondisinya mengharuskan berbagai langkah untuk operasi dan penetrasi pasar maka kami siapkan," kata Enggar akhir Agustus kemarin.
Enggar menyebut, keputusan izin impor ini melainkan untuk menekan dan mengendalikan harga beras di pasaran. Dengan begitu, diharapkan inflasi 3,5% yang ditargetkan pemerintah pada akhir tahun dapat tercapai.
"Kita bicara Inflasi kita bicara harga yang naik kan tidak mungkin kita biarkan. Bulan apapun tidak akan mungkin kita biarkan, karena kita akan tetap menjaga inflasi 3,5 persen," imbuhnya.
Pun keputusan impor pangan tidak bisa dilakukan Enggartiasto seorang diri. Butuh rekomendasi dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan impornya pun dilakukan oleh Badan Urusan Logistik yang dipimpin Budi Waseso. Setelah tiga pihak itu sepakat, maka akan dibawa ke rapat koordinasi yang biasanya berlangsung di bawah pengawasan ketat oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Proses pengajuan dan persetujuan berjenjang itu membuat impor tidak bisa berlangsung seenak jidat. Lagipula nama-nama pejabat tadi dikenal bereputasi baik. Tentu mereka selalu mempertimbangkan kebutuhan rakyat dalam tiap kebijakannya.
Jadi untuk kalian yang belum tahu, semoga kini kalian bisa lebih menghargai itikad baik dari para penyelenggara negara ini.
