Karhutla Disengaja di Atas Konsesi Hutan Papua Seluas Seoul

Faktanya, warga yang tinggal di sekitar hutan konsesi tersebut memberikan keterangan yang berbeda. Salah satu warga mengutarakan bahwa dirinya melihat sendiri Korindo mengumpulkan serta menumpuk batang dan ranting kayu dengan alat berat lalu membakarnya dengan solar. Bahkan, salah satu warga yang tempat tinggalnya berada 20km dari area konsesi PT Dongbin Prabhawa menyatakan bahwa kampungnya tertutup asap yang membuat dunia seperti tertutup. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun sejak perusahaan mulai membongkar hutan sampai tahun 2016 baru selesai.

Padahal, dalam UU Perkebunan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterapkan di Indonesia, pembakaran hutan merupakan praktik yang tergolong ilegal. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang sangat merugikan seperti merusak ekosistem dan kesehatan warga sekitar yang terganggu akibat asap kebakaran.

Mengenai hal ini, pemerintah Indonesia pun memberikan tanggapannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempertanyakan mengapa investigasi dari tahun 2013 baru diekspos sekarang, menurutnya jika terjadi hal seperti ini harus segera dilaporkan. Tanggapan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani. Rasio Ridho juga menambahkan bahwa pelepasan kawasan hutan tersebut untuk dijadikan konsesi bukan pada periode ini melainkan pada periode sebelumnya.

Kemudian Greenpeace menjawab pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa persoalan mengenai kapan kebakaran itu terjadi dan siapa menteri yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus ini bukanlah hal yang penting karena persoalan utamanya adalah dugaan adanya pembakaran yang disengaja. Pada kenyataannya pun, kebakaran itu masih terjadi sampai tahun 2016 dan sudah ada sejumlah masyarakat Papua yang melaporkan hal tersebut tetapi sampai saat ini pemerintah belum memberikan keterangan yang pasti. Maka dari itu, menurut Greenpeace investigasi dan penyelidikan seharusnya masih menjadi tanggung jawab menteri saat ini.

Mengenai pelanggaran ini sebenarnya sudah diatur dengan konsep strict liability yang ada pada Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep ini merupakan dasar agar para pengusaha yang melakukan pelanggaran seperti ini dapat dengan mudah dihukum bahkan diberhentikan kegiatan operasionalnya tanpa memerhatikan detail unsur kesalahan. Namun, dengan adanya Omnibus Law, penggunaan konsep strict liability sebagai dasar untuk memberikan hukuman dilemahkan karena pelanggaran hanya dapat dilaporkan jika pelapor dapat membuktikan secara detail unsur kesalahannya.

Dapat disimpulkan, hutan yang merupakan sumber penghidupan bagi manusia, flora, dan fauna merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Meskipun dengan mengizinkan perusahaan untuk menjadikannya sebagai bahan baku kegiatan usahanya memberikan beberapa dampak postif seperti meningkatnya pendapatan negara dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, tetapi hal ini juga memberikan banyak dampak negatif jika dilakukan oleh pengusaha yang tidak taat aturan. Dampak negatif tersebut juga paling banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu hilangnya kekayaan alam hayati dan masalah kesehatan. Aturan baru yang ada di UU Cipta Kerja saat ini pun semakin jadi ancaman bagi kelestarian lingkungan dan melemahkan hukuman pelanggar. Maka dari itu, peran yang mungkin dapat kita lakukan adalah dengan ikut serta dalam mengkampanyekan kasus ini agar permasalahannya segera diusut oleh pihak berwajib.