Peran Strategis Pemerintah Daerah Dalam Mengakselerasi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAKSELERASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Oleh: Afrizal Sihotang  (Kepala BPMP Banten)

• Merdeka Belajar dan Transformasi Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi masa depan. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, transformasi sistem pendidikan menjadi sebuah keharusan yang tak terelakkan. Transformasi ini melibatkan tidak hanya pembaruan kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga integrasi teknologi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman diharapkan dapat mencetak individu yang memiliki pengetahuan luas serta keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Oleh karena itu, transformasi sistem pendidikan harus terus dilakukan untuk memastikan setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

Transformasi pendidikan menjadi sangat mendesak untuk menghadapi tantangan dan tuntutan masa depan yang terus berkembang. Di era digital dan globalisasi ini, sistem pendidikan yang berfokus pada metode pengajaran konvensional tidak lagi memadai. Perubahan cepat dalam teknologi, pasar kerja, dan kebutuhan keterampilan menuntut pendidikan yang adaptif dan inovatif. Melalui transformasi ini, diharapkan para pelajar dapat lebih siap menghadapi kompleksitas zaman yang dinamis, berkontribusi secara produktif dalam masyarakat, serta berperan aktif dalam menciptakan solusi inovatif untuk masalah global. Hanya dengan pendekatan pendidikan yang transformatif, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang memiliki kompetensi dan fleksibilitas yang diperlukan untuk sukses di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

Merdeka belajar merupakan inovasi baru yang diluncurkan oleh Menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya dalam mentransformasi pendidikan ke arah yang lebih baik demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan Merdeka belajar dilakukan sebagai upaya dalam menata ulang sistem pendidikan dengan harapan dapat membawa perubahan dan kemajuan bangsa ke masa depan yang lebih baik. Kebijakan dalam Merdeka Belajar menawarkan sebuah kemandirian dan kemerdekaan di dalam lingkungan pendidikan untuk menentukan proses pembelajaran dengan cara yang lebih baik. Konsep Merdeka belajar versi mas Menteri ini terdorong oleh rasa keinginan untuk mewujudkan dan menciptakan proses dalam kegiatan belajar mengajar yang membahagiakan tanpa terbebani oleh capaian-capaian skor/nilai hasil belajar. Hal tersebut tercermin dalam salah satu kebijakannya yaitu mengganti UN (ujian nasional) menjadi AN (asesmen nasional). Perubahan kebijakan tersebut terasa nyata di mana AN tidak seperti UN menguji kemampuan kognitif namun AN mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran secara komprehensif.  

• Peran Strategis Pemerintah dalam Mengakselerasi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Peran strategis pemerintah daerah dalam mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar sangat krusial untuk memastikan transformasi pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam mendorong impelementasi kebijakan Merdeka belajar di level daerah. Salah satu peran utamanya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar terlaksanakan di daerah dengan seoptimal mungkin. Pemerintah daerah harus menyediakan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat mengimplementasikan berbagai program-program dalam kebijakan Merdeka Belajar secara efektif. Hal tersebut merupakan kewajiban sebagaimana termaktub dalam undang-undang 1945 dan Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara -- tanpa diskriminasi.

Dalam konteks tersebut pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong implementasi kebijakan Merdeka belajar demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai penghubung langsung antara pemerintah pusat dan masyarakat, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan kebijakan Merdeka Belajar diterjemahkan dengan baik ke dalam praktiknya. Mereka dapat menyediakan berbagai sumber daya untuk mendorong terimplementasikannya kebijakan Merdeka belajar. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pemerintah daerah juga dapat bersama-sama mensosialisasikan kebijakan Merdeka belajar. Implementasi kebijakan ini juga memerlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, oleh pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari program Merdeka Belajar. Pada akhirnya pemerintah pusat dan daerah, stakeholder dan seluruh masyarakat perlu menyadari penting untuk menyiapkan sistem pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita yang merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Kebijakan Merdeka belajar memiliki tujuan untuk melakukan transformasi sistem pendidikan ke arah yang lebih baik demi terwujudnya sumber daya manusia masa depan yang berkualitas.

• Praktik Baik Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kebijakan Merdeka Belajar Pada Program Perencanaan Berbasis Data

Sejak di terbitkannya kebijakaan Merdeka belajar sampai saat ini telah mencapai 26 episode yang mencakup kebijakan untuk pendidikan dasar dan menengan dan juga pada pendidikan tinggi. Salah satu program dari kebijakan Merdeka belajar yaitu rapor pendidikan yang telah diterbitkan pada episode ke 19. Rapor pendidikan adalah platform yang memberikan data-data hasil evaluasi sistem pendidikan secara komprehensif. Munculnya rapor pendidikan memberikan manfaat yang signifikan bagi satuan pendidikan maupun daerah sebagai base line dalam merencanakan program-program peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, rapor pendidikan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi sehingga dapat di susun perencanaan perbaikan dengan didasarkan pada data atau di kenal sebagai perencanaan berbasis data.

Bagi sekolah rapor pendidikan dapat digunakan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan perbaikan dalam proses pembelajaran. Bagi daerah rapor pendidikan dapat di manfaatkan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dalam bidang pendidikan. Melakukan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan memiliki kemudahan karena telah di sediakan contoh lembar perencanaannya mulai dari akar masalah, solusi untuk mengatasi masalah tersebut hingga kebutuhan anggaran dari kegiatan yang akan dilakukan. Tentunya dalam menggunakan rapor pendidikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan data ini perlu adanya langkah-langkah tertentu yang perlu di sosialisasikan kepada satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Langkah-langkah pemerintah daerah sebagai upaya mengawal pelaksanaan perencanaan berbasis data baik oleh satuan pendidikan maupun daerah dilakukan hal-hal sebagai berikut;

1.  Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah.

Sosialisasi dilakukan dengan mengundang para stakeholder terkait, pengawas pendidikan, satuan pendidikan. Langkah ini dilakukan sebagai tahap awal yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya memanfaatkan data dalam proses perencanaan. Dengan melakukan sosialisasi yang menyeluruh, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih luas dan adopsi praktik perencanaan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang komprehensif.

2.  Mengawal Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) Untuk Aktivasi Akun Belajar.id

Keberadaan akun belajar id yang diberikan oleh Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi menjadi sangat urgen bagi stakeholder dan PTK karena banyak memiliki manfaat. Salah satu manfaat akun belajar id adalah sebagai kunci untuk log in ketika mereka akan masuk ke platform rapor pendidikan sebagai basis data untuk perencanaan kegiatan. Melalui operator dinas, kepala sekolah dan operator sekolah sebagai admin untuk yang lainnya diberikan bimbingan teknis terkait aktivasi akun belajar id beserta pemanfaatannya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan platform-platform dalam kebijakan merdeka belajar, kepala sekolah dan operator sekolah telah diberikan bimbingan teknis melalui operator dinas. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait aktivasi akun belajar id dan pemanfaatannya. Dengan memahami proses aktivasi akun dan berbagai fitur yang tersedia, para admin ini nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa dan guru dalam menggunakan platform tersebut. Melalui bimbingan ini, diharapkan operator dinas, kepala sekolah dan operator sekolah dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam memastikan bahwa mereka memiliki akun belajar id yang sudah aktif.

3.  Bimbingan Teknis Pemanfaatan Rapor Pendidikan

Setelah para stakeholder pendidikan dan PTK pada satuan pendidikan telah memiliki akun belajar id yang telah di aktifkan. Selanjutnya dinas pendidikan berkolaborasi dengan BPMP melakukan bimbingan teknis terkait pemanfaatan rapor pendidikan mulai dari Bagai mana login, eksplorasi hingga mengunduh serta membaca hasil rapor pendidikan tersebut. Bimbingan teknis terkait pemanfaatan rapor pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan dapat menggunakan dan memahami informasi yang terkandung dalam rapor tersebut dengan efektif. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan informasi yang diberikan dalam rapor tersebut untuk mendukung dalam perencanaan.

4.  Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Perencanaan berbasis data memiliki urgensi agar setiap satuan pendidikan mampu melaksanakan kegiatan dengan optimal yang didahuli dengan perencanaan berbasis data yang baik dan terencana. Pada tahap ini pemerintah daerah bekerjasama dengan BPMP melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan perencanaan berbasis data (PBD) baik di level daerah maupun satuan pendidikan. Tujuan dari pendampingan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan perencanaan berbasis data (PBD) baik di level daerah maupun satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta perencanaan strategis yang lebih baik.

5.  Sharing Experience Dalam Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Berbagi pengalaman terkait perencanaan berbasis data memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam melaksanakan perencanaan berbasis data. Pada tahap ini dinas pendidikan menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk saling berbagi pengalaman terkait perencanaan berbasis data. Dengan menggunakan tutor sebaya, di mana sesorang yang telah mendapatkan pemahaman lebih dulu untuk untuk menjadi tutor bagi rekan atau teman sebaya dalam mempelajari atau menguasai hal yang sama.

Pada akhirnya bahwa tugas kita bersama untuk mengawal implementasi kebijakan merdeka belajar sehingga dapat terimplementasikan dengan baik. Dengan kesadaran akan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal implementasi kebijakan Merdeka Belajar, perlu adanya komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga para pemangku kepentingan lainnya. Melalui kerjasama yang erat dan kerja keras yang konsisten, kita dapat menjamin bahwa visi dan misi dari kebijakan tersebut dapat terwujud dengan baik. Dengan memastikan setiap langkah yang diambil didasari oleh semangat untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, kita dapat membentuk sebuah sistem pendidikan yang inklusif dan mampu memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Dengan demikian, harapan kita bersama dapat melangkah maju menuju masa depan pendidikan yang lebih cerah dan berdaya saing