Realisasi Anggaran Negara Guna Menopang Pemulihan Ekonomi

Melalui APBN tahun 2021, pemerintah berupaya meningkatkan realisasi belanja negara, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk penunjang pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, penunjang UMKM, dan dunia usaha. Penanganan Covid-19 terutama percepatan vaksinasi akan menentukan laju Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membutuhkan sumber daya manusia yang sangat besar. 

Gambar diatas merupakan data anggaran yang terealisasi untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 per 15 Oktober 2021 adalah sebesar Rp 428,21. Angka tersebut menandakan realisasi anggaran hanya mencapai 57,5% dari total anggaran Rp 744,77 triliun. PEN memiliki lima kluster, yaitu Perlindungan Sosial, Kesehatan, Dukungan UMKM dan Koperasi, Program Prioritas, dan Insentif Usaha.

Realisasi anggaran belanja masih dibawah 60% padahal akhir tahun 2021 tersisa hanya 2 bulan. Hal ini menandakan bahwa realisasi anggaran belum efektif dan berjalan lambat. Adanya kesenjangan antara rancangan dan eksekusi pencairan anggaran menjadi penyebab terjadinya penyerapan anggaran kurang optimal. 

Selain itu, penyebab lainnya adalah masalah pelaksanaan anggaran seperti dana bantuan sosial yang dikorupsi oknum pemerintahan di tengah pandemi, adanya penerima ganda bantuan sosial, keraguan untuk mencairkan anggaran oleh pejabat atau pelaksana program. Realisasi anggaran juga berjalan lambat karena meningkatnya kasus Covid-19 varian delta secara drastis pada pertengahan tahun 2021.

Dengan begitu, meskipun realisasi anggaran belum terserap dengan baik dan masih lambat, namun pemerintah terus berusaha untuk menuntaskan realisasi anggaran tersebut. Realisasi anggaran juga dikatakan masih belum efektif, tetapi realisasi anggaran sudah berperan penting untuk memberi bantuan sosial ke masyarakat tidak mampu, UMKM, serta membiayai perawatan kepada pasien Covid-19 dalam rangka jaminan kesehatan nasional.